Bojonegoro (Antara Jatim) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bojonegoro, Jawa Timur, menyebutkan sebanyak 28.854 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 76.093 jiwa yang tersebar di 60 desa di 15 kecamatan rawan kesulitan air bersih pada musim kemarau.
"Jumlah penduduk yang rawan kesulitan air bersih itu berdasarkan pemetaan di lapangan yang baru kami lakukan," kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro MZ. Budi Mulyono, di Bojonegoro, Rabu.
Pemetaan, kata dia, langsung dilakukan di desa yang biasa mengalami kekeringan di musim kemarau dengan memperhitungkan penanganan pengadaan air bersih yang dilakukan PDAM dan BPBD.
Ia memberikan gambaran di suatu desa yang semula ada tiga dusun yang warganya rutin mengalami kekeringan menjadi berkurang hanya dua dusun, karena satu dusun sudah memperoleh pelayanan air bersih dari PDAM.
Oleh karena itu, lanjut dia, dusun yang sudah memperoleh pelayanan air bersih dari PDAM tidak masuk lagi dalam data dusun yang rawan kekeringan.
Selain itu, juga pengadaan air bersih dengan air tanah dengan sistem tower program BPBD seperti di Desa Jari, Kecamatan Sekar.
"Sekarang ada 138 dusun yang rawan mengalami kekeringan. Jumlah itu sudah menurun dibandingkan tahun lalu karena adanya pelayanan air bersih yang dilakukan PDAM dan BPBD," kata dia menegaskan.
BPBD, menurut dia, belum bisa memprediksi tingkat kerawanan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau tahun ini karena masih akan dibahas dengan BPBD Provinsi Jatim, Kamis (27/7).
"Kami memperoleh undangan BPBD Jatim dengan agenda membahas penanganan ancaman kekeringan di Jatim," ucapnya menambahkan.
BPBD menyebutkan daerah yang rawan kekeringan sebanyak 138 dusun di 15 desa yang tersebar di Kecamatan Sumberrejo, Sugihwaras, Gayam, Kepohbaru, Kedungadem, Temayang, Kedewan, Ngasem, Malo, Sukosewu, Purwosari, Ngambon, Ngraho, Tambakrejo, dan Kasiman.
"Di Bojonegoro pengadaan air bersih selain BPBD juga melibatkan Dinas Sosial dan perusahaan minyak yang ada," katanya menambahkan. ***4***
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Jumlah penduduk yang rawan kesulitan air bersih itu berdasarkan pemetaan di lapangan yang baru kami lakukan," kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Bojonegoro MZ. Budi Mulyono, di Bojonegoro, Rabu.
Pemetaan, kata dia, langsung dilakukan di desa yang biasa mengalami kekeringan di musim kemarau dengan memperhitungkan penanganan pengadaan air bersih yang dilakukan PDAM dan BPBD.
Ia memberikan gambaran di suatu desa yang semula ada tiga dusun yang warganya rutin mengalami kekeringan menjadi berkurang hanya dua dusun, karena satu dusun sudah memperoleh pelayanan air bersih dari PDAM.
Oleh karena itu, lanjut dia, dusun yang sudah memperoleh pelayanan air bersih dari PDAM tidak masuk lagi dalam data dusun yang rawan kekeringan.
Selain itu, juga pengadaan air bersih dengan air tanah dengan sistem tower program BPBD seperti di Desa Jari, Kecamatan Sekar.
"Sekarang ada 138 dusun yang rawan mengalami kekeringan. Jumlah itu sudah menurun dibandingkan tahun lalu karena adanya pelayanan air bersih yang dilakukan PDAM dan BPBD," kata dia menegaskan.
BPBD, menurut dia, belum bisa memprediksi tingkat kerawanan kekeringan yang terjadi pada musim kemarau tahun ini karena masih akan dibahas dengan BPBD Provinsi Jatim, Kamis (27/7).
"Kami memperoleh undangan BPBD Jatim dengan agenda membahas penanganan ancaman kekeringan di Jatim," ucapnya menambahkan.
BPBD menyebutkan daerah yang rawan kekeringan sebanyak 138 dusun di 15 desa yang tersebar di Kecamatan Sumberrejo, Sugihwaras, Gayam, Kepohbaru, Kedungadem, Temayang, Kedewan, Ngasem, Malo, Sukosewu, Purwosari, Ngambon, Ngraho, Tambakrejo, dan Kasiman.
"Di Bojonegoro pengadaan air bersih selain BPBD juga melibatkan Dinas Sosial dan perusahaan minyak yang ada," katanya menambahkan. ***4***
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017