Surabaya (Antara Jatim) - Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya mendukung upaya pemkot Surabaya
memberikan dana tebus beras masyarakat miskin yang kini belum
mendapatkan e-voucher dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Kamis, mengatakan e-voucher tersebut disampaikan pemkot dalam pembahasan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2018.
"Ada sebanyak 110.000 warga miskin di Surabaya, namun hanya 80.000 warga saja yang saat ini yang sudah tercover dan mendapatkan jatah e-voucher dari pemerintah pusat," katanya.
Sedangkan sisanya sebanyak 30.000 warga, lanjut dia, belum mendapat dana untuk menebus beras bantuan. Oleh sebab itu warga yang belum tercover dana dari pemerintah pusat tersebut akan dibantu melalui KUAP-PAS APBD 2018.
Menurut dia, dana tebus beras masyarakat miskin yang diusulkan tersebut diperkirakan sekitar Rp16 miliar dengan asumsi harga beras sebesar Rp8.500 per kilogramnya.
Ia mengatakan pada 2017, pemkot Surabaya tidak menganggarkan beras sejahtera karena dengan pertimbangan semuanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
"Namun ternyata tidak semua ditanggung pemerintah pusat. Maka supaya adil dan merata akan menggunakan dana APBD," katanya.
Adapun yang menjadi pertimbangan adalah anggaran belanja Pemkot Surabaya pada 2018 akan mengalami kenaikan karena ada peningkatan pendapatan. Pembahasan terakhir, dana belanja untuk 2018 adalah sebesar Rp8,9 trilliun.
"Jumlah itu sudah mencukupi jika hanya dipakai untuk membantu tebus beras warga miskin senilai Rp16 miliar," katanya. (*)
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana, di Surabaya, Kamis, mengatakan e-voucher tersebut disampaikan pemkot dalam pembahasan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD 2018.
"Ada sebanyak 110.000 warga miskin di Surabaya, namun hanya 80.000 warga saja yang saat ini yang sudah tercover dan mendapatkan jatah e-voucher dari pemerintah pusat," katanya.
Sedangkan sisanya sebanyak 30.000 warga, lanjut dia, belum mendapat dana untuk menebus beras bantuan. Oleh sebab itu warga yang belum tercover dana dari pemerintah pusat tersebut akan dibantu melalui KUAP-PAS APBD 2018.
Menurut dia, dana tebus beras masyarakat miskin yang diusulkan tersebut diperkirakan sekitar Rp16 miliar dengan asumsi harga beras sebesar Rp8.500 per kilogramnya.
Ia mengatakan pada 2017, pemkot Surabaya tidak menganggarkan beras sejahtera karena dengan pertimbangan semuanya akan ditanggung oleh pemerintah pusat.
"Namun ternyata tidak semua ditanggung pemerintah pusat. Maka supaya adil dan merata akan menggunakan dana APBD," katanya.
Adapun yang menjadi pertimbangan adalah anggaran belanja Pemkot Surabaya pada 2018 akan mengalami kenaikan karena ada peningkatan pendapatan. Pembahasan terakhir, dana belanja untuk 2018 adalah sebesar Rp8,9 trilliun.
"Jumlah itu sudah mencukupi jika hanya dipakai untuk membantu tebus beras warga miskin senilai Rp16 miliar," katanya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017