NU Jatim Dukung Perppu Ormas

Surabaya (Antara Jatim) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2 Tahun 2017 tentang Ormas, namun justru menjaga kedaulatan negara.

"Perppu Ormas itu bukan otoriter, tapi penting untuk melindungi dan menjaga kedaulatan negara dari rongrongan pihak yang ingin membongkar pondasi dan meruntuhkannya. Masak, khilafah di dalam negara itu didiamkan?," kata Sekretaris PWNU Jatim Akhmad Muzakki kepada Antara di Surabaya, Kamis.

Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya itu membantah pandangan pihak "terdampak" Perppu itu bahwa Banser (Barisan Ansor Serbaguna) NU juga bisa dibubarkan dengan Perppu itu, karena Banser NU sesungguhnya tidak pernah mengambil alih peran aparat negara.

"Banser NU itu tidak mengganggu, tapi justru membantu bila diminta dan caranya juga tidak meresahkan, bahkan anggota Banser NU juga sampai tewas saat menjaga gereja di Mojokerto pada tahun 2000. Mereka dihargai umat agama lain, lho kok sekarang dimaki-maki. (Nalar) Itu terbalik," katanya.

Menurut pakar radikalisme itu, Banser NU merupakan bagian dari NU, karena NU yang mempunyai badan hukum. "Jadi, kalau mau membubarkan Banser NU ya harus membubarkan NU dulu, apa itu nalar yang benar," katanya.

Sementara itu, dalam sambutan Halalbihalal PWNU Jatim yang dihadiri Wagub Jatim Saifullah Yusuf, Wakapolda, Kasdam, dan pimpinan parpol di PWNU Jatim (19/7), Ketua Tanfidziah PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah menyatakan pemerintah harus tegas terhadap ormas yang berpotensi radikal.

"Pemerintah harus tegas, karena itu kami mendukung Perppu itu, tentu pemerintah juga harus tegas dalam implementasi Perppu itu. Sikap tegas itu bukan otoriter, tapi ketegasan itu justru penting untuk menjaga kedaulatan negara," katanya.

Pengasuh Pesantren Zainul Hasan, Genggong, Probolinggo itu menyampaikan argumentasi pentingnya Perppu itu, karena keterlambatan dalam menyikapi ormas radikal justru akan membuat negara mengalami hal yang dialami negara lain di kawasan Timur Tengah.

"Apakah kita ingin seperti negara-negara di Timur Tengah yang mengalami konflik tanpa ujung pangkal akibat membiarkan ormas yang berpotensi bersikap radikal. Toh, banyak negara sudah membubarkan ormas berpotenti radikal itu, masak kita membiarkan saja dan menunggu kehancuran?," katanya.

Dalam kaitan itu, PWNU Jatim siap mendukung dengan memperkuat bangunan organisasi di daerah-daerah agar ormas yang berpotensi radikal itu tidak mampu mempengaruhi masyarakat awam dengan nalar yang terbalik itu.

"Salah satu cara yang kami lakukan antara lain dengan mengembangkan Pelatihan Kader Penggerak (PKP) dan mengadakan 'NU Award' dengan lima kriteria yakni pendidikan, kesehatan, ekonomi, pengkaderan, dan aspirasi politik," katanya.

Bahkan, "NU Award" yang sudah dua tahun dilaksanakan sejak 2016 itu akan dikembangkan juga untuk majelis wakil cabang atau kepengurusan tingkat kecamatan (MWC) mulai 2018.

Untuk "NU Award 2017" diraih PCNU Kabupaten Blitar (juara umum/juara ke-1), PCNU Magetan (ke-2), PCNU Sidoarjo (ke-3), dan PCNU Banyuwangi (juara harapan/khusus). Juara per-kategori adalah Sidoarjo (pendidikan dan kesehatan), Ponorogo (ekonomi), Lamongan (kader), dan Banyuwangi (aspirasi politik). (*)