Tulungagung (Antara Jatim) - Perpanjangan jadwal pendaftaran program penerimaan peserta didik baru
(PPDB) sistem dalam jaringan (daring) SMA/SMK di Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur tidak optimal karena masih ada beberapa sekolah tidak
mencapai pagu.
"Ya, memang masih ada beberapa sekolah yang belum terpenuhi pagunya setelah penambahan dua hari masa pendaftaran," kata Kasi SMA/SMK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Tulungagung Subagyo di Tulungagung, Rabu.
Ia mengatakan, tak ada lagi perpanjangan pendaftaran. Sekolah, baik SMA maupun SMK, yang masih memiliki kursi kosong tidak diperkenankan melakukan penerimaan peserta didik baru lagi, kecuali sudah ada petunjuk lebih lanjut dari cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
"PPDB sudah tidak dilanjutkan lagi. Bagi SMAN atau SMKN dibiarkan kosong. Namun jika nantinya ada kebijakan baru, segera kami beri informasi lebih lanjut," katanya.
Informasi yang dihimpun dari sumber forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK se-Kabupaten Tulungagung, ada lima SMAN dan dua SMKN yang belum terpenuhi pagunya.
Tujuh sekolah memengah tingkat atas/kejuruan itu masing-masing adalah SMAN 1 Campurdarat, SMAN 1 Ngunut, SMAN 1 Kalidawir, SMAN 1 Pakel, SMAN 1 Rejotangan, SMKN 1 Pagerwojo dan SMKN 1 Tulungagung.
Bewrdasar hasil rekap, jumlah kursi yang kosong di SMAN mencapai sekitar 393 kursi, sedangkan SMKN sekitar 147 kursi. Total kursi kosong dari sisa pagu keseluruhan SMA/SMK negeri di Tulungagung dengan demikian adalah 540 kursi.
"Sebenarnya tidak ada dampak serius pada SMAN/SMKN yang kekurangan murid. Hanya saja, mungkin akan berdampak pada jumlah BOS yang diterima," katanya.
Sedang efek lanjutannya adalah pada kegiatan, misal ektrakurikuler atau beli sarana prasarana dan lainnya.
Keterkaitan antara pagu dengan BOS mengacu pada besaran anggaran subsidi yang dikucurkan pemerintah dalam skema APBN untuk pendidikan yang dihitung per siswa, yakni Rp1,4 juta.
"Selain itu, juga berdampak pada sertifikasi guru karena dengan berkurangnya rombel(rombongan belajar), otomatis berpengaruh pada jam kerja guru. Padahal, guru itu dalam syarat sertifikasi harus mengajar 24 jam per minggu," katanya.
Dikonfirmasi, Kepala SMAN 1 Rejotangan, Supriadi kasus kekurangan murid ini baru dialami pada tahun ini.
Sebelumnya, SMAN 1 Rejotangan ini selalu berhasil menerima jumlah siswa sesuai dengan pagu yang dibuka.
Menurut Supriadi, faktor yang mempengaruhi minimnya pendaftar itu adalah masih banyaknya pemikiran ("mind set") masyarakat yang berkeinginan untuk bersekolah yang dianggap favorit.
Selain itu, sosialisasi PPDB ke para lulusan SMP/MTs yang dianggap kurang juga menjadi faktor minimnya pendaftar.
Buktinya, masih banyak lulusan SMP/MTs sempat kebingungan dengan sistem PPDB tersebut.
"PPDB tahun ini kan dipegang provinsi. Nah sekolah sendiri sebenarnya juga tidak mengetahui bagaimana penyeleksiannya. Padahal jika dilihat PPDB pertama, pendaftar pilihan satu dan pilihan dua itu hampir memenuhi pagu. Tapi nyatanya, pada PPDB kedua masih kekurangan sekitar 150," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Ya, memang masih ada beberapa sekolah yang belum terpenuhi pagunya setelah penambahan dua hari masa pendaftaran," kata Kasi SMA/SMK Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Tulungagung Subagyo di Tulungagung, Rabu.
Ia mengatakan, tak ada lagi perpanjangan pendaftaran. Sekolah, baik SMA maupun SMK, yang masih memiliki kursi kosong tidak diperkenankan melakukan penerimaan peserta didik baru lagi, kecuali sudah ada petunjuk lebih lanjut dari cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
"PPDB sudah tidak dilanjutkan lagi. Bagi SMAN atau SMKN dibiarkan kosong. Namun jika nantinya ada kebijakan baru, segera kami beri informasi lebih lanjut," katanya.
Informasi yang dihimpun dari sumber forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA/SMK se-Kabupaten Tulungagung, ada lima SMAN dan dua SMKN yang belum terpenuhi pagunya.
Tujuh sekolah memengah tingkat atas/kejuruan itu masing-masing adalah SMAN 1 Campurdarat, SMAN 1 Ngunut, SMAN 1 Kalidawir, SMAN 1 Pakel, SMAN 1 Rejotangan, SMKN 1 Pagerwojo dan SMKN 1 Tulungagung.
Bewrdasar hasil rekap, jumlah kursi yang kosong di SMAN mencapai sekitar 393 kursi, sedangkan SMKN sekitar 147 kursi. Total kursi kosong dari sisa pagu keseluruhan SMA/SMK negeri di Tulungagung dengan demikian adalah 540 kursi.
"Sebenarnya tidak ada dampak serius pada SMAN/SMKN yang kekurangan murid. Hanya saja, mungkin akan berdampak pada jumlah BOS yang diterima," katanya.
Sedang efek lanjutannya adalah pada kegiatan, misal ektrakurikuler atau beli sarana prasarana dan lainnya.
Keterkaitan antara pagu dengan BOS mengacu pada besaran anggaran subsidi yang dikucurkan pemerintah dalam skema APBN untuk pendidikan yang dihitung per siswa, yakni Rp1,4 juta.
"Selain itu, juga berdampak pada sertifikasi guru karena dengan berkurangnya rombel(rombongan belajar), otomatis berpengaruh pada jam kerja guru. Padahal, guru itu dalam syarat sertifikasi harus mengajar 24 jam per minggu," katanya.
Dikonfirmasi, Kepala SMAN 1 Rejotangan, Supriadi kasus kekurangan murid ini baru dialami pada tahun ini.
Sebelumnya, SMAN 1 Rejotangan ini selalu berhasil menerima jumlah siswa sesuai dengan pagu yang dibuka.
Menurut Supriadi, faktor yang mempengaruhi minimnya pendaftar itu adalah masih banyaknya pemikiran ("mind set") masyarakat yang berkeinginan untuk bersekolah yang dianggap favorit.
Selain itu, sosialisasi PPDB ke para lulusan SMP/MTs yang dianggap kurang juga menjadi faktor minimnya pendaftar.
Buktinya, masih banyak lulusan SMP/MTs sempat kebingungan dengan sistem PPDB tersebut.
"PPDB tahun ini kan dipegang provinsi. Nah sekolah sendiri sebenarnya juga tidak mengetahui bagaimana penyeleksiannya. Padahal jika dilihat PPDB pertama, pendaftar pilihan satu dan pilihan dua itu hampir memenuhi pagu. Tapi nyatanya, pada PPDB kedua masih kekurangan sekitar 150," katanya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017