![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/200846/antrean-layanan-ktp-e-tulungagung-menumpuk-pascalebaran&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2017/07/20170706WhatsApp_Image_2017-07-04_at_17.43.42.jpeg&description=Antrean Layanan KTP-E Tulungagung "Menumpuk" Pascalebaran){kind=link}
Tulungagung (Antara Jatim) - Antrean layanan KTP elektronik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur mengalami penumpukan hingga dua kali lipat dibanding hari biasanya dampak libur panjang cuti bersama Lebaran 1438 H.
"Sejak hari pertama kantor layanan buka memang sudah terjadi penumpukan permintaan KTP-E," kata Kepala Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung Justi Taufik di Tulungagung, Kamis.
Tingginya volume permintaan layanan KTP-E semakin parah karena pada hari pertama dan kedua masuk kerja terjadi gangguan jaringan dengan sistem server pusat.
Akibatnya, durasi layanan KTP-E dan administrasi kependudukan lain pada Senin (3/7) dan Selasa (4/7) dibatasi hanya sekitar dua jam.
Warga yang sudah terlanjur antri harus rela datang kembali keesokan harinya hingga permintaan administrasi kependudukan mereka terlayani.
"Volume permintaan KTP-E dalam sehari pascalebaran ini bisa mencapai 600 orang lebih. Jumlah itu jauh di atas rata-rata permintaan pada hari biasa yang berkisar 300-an orang," kata Justi.
Salah satu warga Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kiki Fatmawati mengaku sempat ikut antrian hari pertama masuk kerja pada Senin (3/7).
Namun, karena datang di atas pukul 10.00 WIB, kata dia, Kiki akhirnya harus kembali mengantri pada Selasa (4/7).
Kiki berharap pemerintah kabupaten (pemkab) bisa memberikan solusi agar warga tidak mengantri terlalu lama.
Sebab, kata dia, banyak waktu yang dibuang untuk mengantri entri data seperti ini. "Mungkin bisa ada solusi, jadi warga yang rumahnya jauh tidak harus mengurus di dispendukcapil jika hanya sekedar 'entry data'," tuturnya.
Berdasarkan data dispendukcapil, hingga saat ini untuk jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 1,095 juta penduduk dimana dari jumlah tersebut yang wajib memiliki KTP sebanyak 835 ribu.
Dari jumlah itu, yang sudah melakukan perekaman sekitar 823,5 ribu sedangkan sisanya belum melakukan perekaman sekitar 11.500 penduduk.
Sejak Oktober 2016 hingga sekarang, dispendukcapil sudah mengeluarkan sekitar 40 ribu surat keterangan (suket), untuk data yang masih dalam proses penunggalan sekitar atau "safe send enroll" sekitar 12.500 data, dan data yang siap cetak sekitar 9.500.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Sejak hari pertama kantor layanan buka memang sudah terjadi penumpukan permintaan KTP-E," kata Kepala Dispendukcapil Kabupaten Tulungagung Justi Taufik di Tulungagung, Kamis.
Tingginya volume permintaan layanan KTP-E semakin parah karena pada hari pertama dan kedua masuk kerja terjadi gangguan jaringan dengan sistem server pusat.
Akibatnya, durasi layanan KTP-E dan administrasi kependudukan lain pada Senin (3/7) dan Selasa (4/7) dibatasi hanya sekitar dua jam.
Warga yang sudah terlanjur antri harus rela datang kembali keesokan harinya hingga permintaan administrasi kependudukan mereka terlayani.
"Volume permintaan KTP-E dalam sehari pascalebaran ini bisa mencapai 600 orang lebih. Jumlah itu jauh di atas rata-rata permintaan pada hari biasa yang berkisar 300-an orang," kata Justi.
Salah satu warga Desa Gedangsewu Kecamatan Boyolangu Kiki Fatmawati mengaku sempat ikut antrian hari pertama masuk kerja pada Senin (3/7).
Namun, karena datang di atas pukul 10.00 WIB, kata dia, Kiki akhirnya harus kembali mengantri pada Selasa (4/7).
Kiki berharap pemerintah kabupaten (pemkab) bisa memberikan solusi agar warga tidak mengantri terlalu lama.
Sebab, kata dia, banyak waktu yang dibuang untuk mengantri entri data seperti ini. "Mungkin bisa ada solusi, jadi warga yang rumahnya jauh tidak harus mengurus di dispendukcapil jika hanya sekedar 'entry data'," tuturnya.
Berdasarkan data dispendukcapil, hingga saat ini untuk jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung tercatat sebanyak 1,095 juta penduduk dimana dari jumlah tersebut yang wajib memiliki KTP sebanyak 835 ribu.
Dari jumlah itu, yang sudah melakukan perekaman sekitar 823,5 ribu sedangkan sisanya belum melakukan perekaman sekitar 11.500 penduduk.
Sejak Oktober 2016 hingga sekarang, dispendukcapil sudah mengeluarkan sekitar 40 ribu surat keterangan (suket), untuk data yang masih dalam proses penunggalan sekitar atau "safe send enroll" sekitar 12.500 data, dan data yang siap cetak sekitar 9.500.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017