Pemerintah Siapkan 100 Unit Kapal Rakyat (Video)

Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan menyiapkan 100 unit kapal rakyat untuk mempermudah
transportasi bagi warga kepulauan di seluruh Indonesia.


"Sudah ada pemenang tender untuk pengadaan 100 unit kapal rakyat
ini," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
Antonius Tonny Budiono kepada wartawan di Surabaya, Rabu.


Hanya saja, dia mengatakan, pengerjaannya terpaksa ditunda karena
tahun ini ada pemangkasan anggaran di Kementerian Perhubungan.


"Tapi kebijakan pemangkasan anggaran ini tidak mengacaukan pemenang
tender yang telah kami gelar. Karena tendernya tidak bersifat mengikat,
sehingga bisa dikerjakan kapan saja kalau anggarannya sudah ada,"
ujarnya.


Dia berharap anggaran pengadaan kapal rakyat itu sudah tersedia pada tahun depan sehingga bisa segera terealisasi.


Tonny menyantakan pemerintah memang harus hadir dalam penyediaan
alat transportasi bagi warga kepulauan. "Karena kondisi kapal rakyat
yang ada saat ini sudah sangat tidak bagus," ucapnya.


Dia mengatakan untuk menggandeng investor swasta dalam pengadaan
kapal rakyat bagi warga kepulauan sangat sulit karena secara ekonomi
bisnis dinilai tidak menguntungkan bagi investasi.


"Sehingga pemerintah harus hadir. Tidak mungkin kita paksakan
investor. Karena kebutuhan antarpulau adalah kebutuhan rakyat, bukan
untuk bisnis. Kapal rakyat memang tidak menguntungkan untuk bisnis,
pengembalian investasinya tidak seimbang," terangnya.


Dia merinci 100 unit kapal rakyat yang telah ditenderkan adalah
berukuran kecil, seukuran 35 tonase, yang terbuat dari kayu.


"Karena kapal kayu lebih kuat daripada bahan fiber. Ini untuk jarak
pendek (dekat) antarkepulauan. Kami buat untuk kapal penumpang sebagai
alat transportasi dan kapal barang untuk distribusi barang-barang
kebutuhan pokok," ucapnya.


Pengelolaannya nanti, katnya, diserahkan kepada pemerintah daerah
atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). "Bisa juga dikelola oleh PT ASDP,
yang penting pengelolanya harus milik pemerintah," ujarnya.(*)

Video oleh: Hanif Nasrullah