3.500 Warga Miskin Sampang Nikmati Subsidi Listrik

Sampang (Antara Jatim) - Sedikitnya 3.600 dari total 86.475 pelanggan listrik di Kabupaten Sampang, Jawa Timur, kini menikmati subsidi listrik dari pemerintah, baik pelanggan listrik prabayar maupun pascabayar.

Menurut Manajer PLN Rayon Sampang, Madura, Umar Solihin di Sampang, Sabtu, ke-3.600 penerima subsidi listrik tersebar di delapan kecamatan yakni Kecamatan Karang Penang, Omben, Kedungdung, Kota, Camplong, Tambelangan, Torjun, dan Kecamatan Jrengik.

"Data pelanggan penerima subsidi listrik ini, kemungkinan masih bisa berubah karena sampai saat ini kami terus melakukan pendataan bekerja sama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa," kata Umar, menjelaskan.

Manajer PLN Umar Solihin mengemukakan hal ini menjelaskan realisasi program subsidi listrik yang telah dicanangkan pemerintah kepada warga miskin di wilayah itu oleh tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Pada program ini, PLN merupakan salah satu institusi sebagai pelaksana regulasi, bersama institusi lain seperti Bulog dan Dinas Sosial di lingkungan pemkab.

Sejak 1 Mei 2017, pemerintah telah menaikkan tarif listrik 900 VA dari Rp1.034/kWh menjadi Rp1.352/kWh. 

Namun, ketentuan kenaikan ini hanya bagi pelanggan yang masuk katagori mampu, sedangkan masyarakat miskin tetap menikmati subsidi, dan hanya membayar Rp605/kWh.

Berdasarkan data TNP2K dari 22,8 juta pelanggan listrik rumah tangga (R-1) 900 VA, sekitar 4,1 juta pelanggan listrik di Indonesia dinilai layak mendapatkan subsidi.

Mereka itu antara lain merupakan pemegang salah satu dari kartu bantuan pemerintah, seperti Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) sudah otomatis berhak menerima subsidi listrik. "Termasuk juga warga miskin yang tinggal di rusunami dan rusunawa," ujarnya.

Selain itu, subsidi listrik juga diberikan pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu, ada juga pelanggan golongan tarif sosial seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat ibadah.

"Bagi masyarakat yang merasa keberatan dengan tarif baru ini, silahkan mengajukan permohonan kepada pemerintah, dan nanti akan dilakukan pengecekan oleh petugas ke lapangan," kata Manajer PLN Sampang Umar Solihin. (*)