![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/199695/wagub-rencana-full-day-school-perlu-dijabarkan&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2017/06/201706162017-05-03-PHOTO-00000203.jpg&description=Wagub: Rencana "Full Day School" Perlu Dijabarkan){kind=link}
Surabaya (Antara Jatim) - Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf meminta pemerintah pusat
menjabarkan terlebih dahulu terkait kebijakan sistem pendidikan sehari
penuh atau "full day school" yang ditempuh selama lima hari dalam
sepekan.
"Kebijakan itu perlu dimatangkan dan dijabarkan dahulu. Kami ingin mengetahui lebih detail mengenai ide dasarnya setelah itu penjabaran ide dasar itu. Banyak yang harus dibahas, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu," kata Wagub di Surabaya, Jumat.
Dia mengatakan hal itu juga menyangkut realitas di lapangan. Pendidikan tak hanya formal, namun juga nonformal mapun informal dan dirinya menginginkan semuanya bisa berjalan.
"Sebagian mungkin belum tahu bahwa keberatan dari Madrasah Diniyah. Selama ini mereka memperkuat pendidikan agama di sektor pendidikan nonformal," terangnya.
Selain itu, masalah infrastruktur dan guru juga harus diperhatikan. "Jangan sampai malah banyak ekstra kurikuler yang diada-adakan. Ide ini sejak tahun 70-an sudah didiskusikan. Dari awal Nahdlatul Ulama (NU) keberatan dengan gagasan ini," ucapnya.
Wagub mengemukakan pada dasarnya dirinya setuju dengan gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, namun gagasan itu harus dijabarkan dan dimatangkan terlebih dahulu.
Dia mengatakan, ada satu hal yang leih mendesak, yakni nasib guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).
"Paling penting pendidikan kita nantinya adalah kualitas guru. Guru tidak tetap (GTT) sampai saat ini belum jelas gajinya, itu dulu yang didahulukan. Masih ada ribuan dari mereka yang gajinya belum jelas," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan kebijakan "full day school" dalam lima hari penuh tidak ada masalah untuk jenjang SMA/SMK di Jatim.
"Selama ini SMA/SMK rata-rata pulangnya sudah jam 15.00. Jadi pada prinsipnya untuk SMA/SMK di Jatim sudah siap dengan kebijakan itu," kata Saiful.
Sementara untuk tingkat SD dan SMP penerapan "full day school" menurut Saiful, perlu ada penyesuaian kembali terkait penyusunan program baru kemudian penataan sarana dan prasarana serta gurunya.
"Saya kira itu tidak bisa semuanya karena secara geografis ada anak yang masih sekolah melewati pematang sawah, ini kan kasihan kalau pulang terlalu malam," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Kebijakan itu perlu dimatangkan dan dijabarkan dahulu. Kami ingin mengetahui lebih detail mengenai ide dasarnya setelah itu penjabaran ide dasar itu. Banyak yang harus dibahas, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu," kata Wagub di Surabaya, Jumat.
Dia mengatakan hal itu juga menyangkut realitas di lapangan. Pendidikan tak hanya formal, namun juga nonformal mapun informal dan dirinya menginginkan semuanya bisa berjalan.
"Sebagian mungkin belum tahu bahwa keberatan dari Madrasah Diniyah. Selama ini mereka memperkuat pendidikan agama di sektor pendidikan nonformal," terangnya.
Selain itu, masalah infrastruktur dan guru juga harus diperhatikan. "Jangan sampai malah banyak ekstra kurikuler yang diada-adakan. Ide ini sejak tahun 70-an sudah didiskusikan. Dari awal Nahdlatul Ulama (NU) keberatan dengan gagasan ini," ucapnya.
Wagub mengemukakan pada dasarnya dirinya setuju dengan gagasan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, namun gagasan itu harus dijabarkan dan dimatangkan terlebih dahulu.
Dia mengatakan, ada satu hal yang leih mendesak, yakni nasib guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT).
"Paling penting pendidikan kita nantinya adalah kualitas guru. Guru tidak tetap (GTT) sampai saat ini belum jelas gajinya, itu dulu yang didahulukan. Masih ada ribuan dari mereka yang gajinya belum jelas," kata dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan kebijakan "full day school" dalam lima hari penuh tidak ada masalah untuk jenjang SMA/SMK di Jatim.
"Selama ini SMA/SMK rata-rata pulangnya sudah jam 15.00. Jadi pada prinsipnya untuk SMA/SMK di Jatim sudah siap dengan kebijakan itu," kata Saiful.
Sementara untuk tingkat SD dan SMP penerapan "full day school" menurut Saiful, perlu ada penyesuaian kembali terkait penyusunan program baru kemudian penataan sarana dan prasarana serta gurunya.
"Saya kira itu tidak bisa semuanya karena secara geografis ada anak yang masih sekolah melewati pematang sawah, ini kan kasihan kalau pulang terlalu malam," ujarnya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017