){kind=link}
Surabaya (Antara Jatim) - Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Timur Saiful Rachman mengatakan beasiswa untuk siswa SMA/SMK se-Jatim belum bisa diberikan 100 persen.
Saiful yang ditemui di Surabaya, Rabu mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru menerapkan subsidi silang dengan tiga kategori pembiayaan.
"Tiga kategori pembiayaan yaitu siswa membayar penuh, meminta keringanan, dan gratis. Semua sudah dihitung dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) masing-masing lembaga," kata dia.
Dia menjelaskan, kebutuhan sekolah tiap tahun dihitung. Dana tersebut bisa didapat dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan iuran SPP. Kalaupun masih ada kekurangan biaya, sekolah bisa membicarakan lebih lanjut kepada komite sekolah untuk mencari jalan keluar.
"Contohnya program Bidikmisi SMA/SMK. Orientasinya gratis semua dan diberi uang saku berjumlah Rp785 ribu. Uang ini akan diberikan ke siswa langsung. Siswa diharapkan menggunakan uang tersebut untuk keperluan belajar, bukan yang lain-lain," tuturnya.
Selain itu, keringan biaya pada SMA/SMK, kata Saiful, bisa dibantu oleh kabupaten/kota. Saat ini baru Kota Batu, Kabupaten/Kota Probolinggo, serta Kabupaten Pasuruan yang berkomitmen membantu SMA/SMK di masing-masing daerah.
"Kota Surabaya masih berupa penyerahan data anak rentan putus sekolah. Belum ke mekanisme pembiayaan," ujarnya.
Sementara untuk Kabupaten Pasuruan, lanjut Saiful, tinggal pembicaraan masalah teknis penyaluran pembiayaan SMA/SMK. Namun, Gubernur Jatim sudah komitmen bahwa bantuan dari kabupaten/kota harus diserahkan langsung kepada lembaga pendidikan bersangkutan. Bukan melalui Pemprov Jatim.
Saiful mengatakan, dirinya telah memiliki hitung-hitungan kasar bila ingin SMA/SMK di Jatim gratis dari SPP. Setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun dari APBD.
"Tiap siswa mulai dari kelas X sampai XII dapat menerima bantuan dana Rp700 ribu per tahun. Kasarannya ada 1,1 juta siswa SMA/SMK baik negeri dan swasta di Jatim. Tinggal dihitung saja," jelasnya.
Dengan kondisi demikian, Saiful kembali menegaskan bahwa beasiswa 100 persen SMA/SMK belum mungkin dilakukan saat ini. "Apalagi dana alokasi umum (DAU) dari pusat juga masih diserahkan ke kabupaten/kota. Jadi, beasiswa 100 persen belum mungkin," kata dia.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Saiful yang ditemui di Surabaya, Rabu mengatakan saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru menerapkan subsidi silang dengan tiga kategori pembiayaan.
"Tiga kategori pembiayaan yaitu siswa membayar penuh, meminta keringanan, dan gratis. Semua sudah dihitung dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) masing-masing lembaga," kata dia.
Dia menjelaskan, kebutuhan sekolah tiap tahun dihitung. Dana tersebut bisa didapat dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan iuran SPP. Kalaupun masih ada kekurangan biaya, sekolah bisa membicarakan lebih lanjut kepada komite sekolah untuk mencari jalan keluar.
"Contohnya program Bidikmisi SMA/SMK. Orientasinya gratis semua dan diberi uang saku berjumlah Rp785 ribu. Uang ini akan diberikan ke siswa langsung. Siswa diharapkan menggunakan uang tersebut untuk keperluan belajar, bukan yang lain-lain," tuturnya.
Selain itu, keringan biaya pada SMA/SMK, kata Saiful, bisa dibantu oleh kabupaten/kota. Saat ini baru Kota Batu, Kabupaten/Kota Probolinggo, serta Kabupaten Pasuruan yang berkomitmen membantu SMA/SMK di masing-masing daerah.
"Kota Surabaya masih berupa penyerahan data anak rentan putus sekolah. Belum ke mekanisme pembiayaan," ujarnya.
Sementara untuk Kabupaten Pasuruan, lanjut Saiful, tinggal pembicaraan masalah teknis penyaluran pembiayaan SMA/SMK. Namun, Gubernur Jatim sudah komitmen bahwa bantuan dari kabupaten/kota harus diserahkan langsung kepada lembaga pendidikan bersangkutan. Bukan melalui Pemprov Jatim.
Saiful mengatakan, dirinya telah memiliki hitung-hitungan kasar bila ingin SMA/SMK di Jatim gratis dari SPP. Setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,4 triliun dari APBD.
"Tiap siswa mulai dari kelas X sampai XII dapat menerima bantuan dana Rp700 ribu per tahun. Kasarannya ada 1,1 juta siswa SMA/SMK baik negeri dan swasta di Jatim. Tinggal dihitung saja," jelasnya.
Dengan kondisi demikian, Saiful kembali menegaskan bahwa beasiswa 100 persen SMA/SMK belum mungkin dilakukan saat ini. "Apalagi dana alokasi umum (DAU) dari pusat juga masih diserahkan ke kabupaten/kota. Jadi, beasiswa 100 persen belum mungkin," kata dia.(*)
Video oleh: Willy Irawan
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017