Trenggalek (Antara Jatim) - Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin, Senin meninjau proses layanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memastikan layanan publik tetap berjalan normal selama Ramadhan.
"Agenda hari ini sinkronisasi data kemiskinan dan data kependudukan. Ini tadi saya datang sedikit lebih awal dan meninjau mengenai layanan terlebih dahulu," kata M Nur Arifin atau biasa disapa Gus Ipin ini di Trenggalek, Jawa Timur.
Ia memastikan, puasa layanan dokumen kependudukan di kantor ini berjalan maksimal.
Ipin juga mengapresiasi langkah kebijakan yang diambil oleh Kepala Dispendukcapil Trenggalek Ekanto Mali Purbo yang memprioritaskan bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP.
Mereka yang belum pernah menjalani perekaman ini diprioritaskan dengan menempatkan pada tempat khusus, sehingga segera dapat diakui status kewarganegaraannya.
"Ternyata dispendukcapil telah membuat skala prioritas yang baik, dan yang diprioritaskan bagi mereka yang belum rekam bio matrik," katanya.
Dengan kebijakan tersebut, kata Ipin atau Arifin, warga yang belum pernah melakukan perekaman sama sekali didahulukan untuk diakui dulu kewarganegaraannya.
Menurut penjelasan Ekanto, penerapan skala prioritas itu berarti warga yang sebelumnya telah mengantongi surat keterangan (suket) pengganti KTP-E juga harus rela menunggu, karena prioritas pertama dispendukcapil adalah pemohon KTP-E yang sama sekali baru.
"Ada tempat yang khusus untuk yang sama sekali baru, sedangkan ruang yang depan untuk kepengurusan surat-surat yang lainnya," katanya.
Wabup Nur Arifin mengapresiasi kinerja jajaran dispendukcapil karena dianggap berupaya sungguh-sungguh memenuhi target dari Menteri Dalam Negeri, dimana pada 2019 semua penduduk harus sudah tercatat baik yang baru lahir maupun yang sudah eksis namun belum punya data kependudukan.
"Kepala dispendukcapil tadi menceritakan beberapa program, bagaimana 'stacel' aktif ini tergantung di desa juga. Desa butuhnya apa, diperlukan komunikasi yang baik dengan kantor dispendukcapil agar tidak terjadi miskomunikasi," katanya.
Tak hanya meninjau langsung ruang-ruang layanan, Arifin yang didampingi jajaran protokoler juga sempat berdialog langsung dengan warga pemohon administrasi kependudukan untuk mendengar aspirasi mereka.
"Tadi ada warga mengeluh sudah tiga bulan mengurus data kependudukan dan belum kelar. Ketika saya tanya, datanya dibawa siapa, dia jawab dibawa kaur desa ke kantor ini. Pengurusan dokumen pendudukan ini sudah diurusi kaur namun masih disuruh datang lagi. Pertanyaannya kemudian, tiga bulan itu dibawa dukcapil atau dibawa kaur," kata Arifin.
Menurutnya, hal-hal seperti itulah yang perlunya disinkronisasikan SOP sampai dengan di tingkat desa.
"Namun secara garis besar saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil dinas ini," kata Arifin. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Agenda hari ini sinkronisasi data kemiskinan dan data kependudukan. Ini tadi saya datang sedikit lebih awal dan meninjau mengenai layanan terlebih dahulu," kata M Nur Arifin atau biasa disapa Gus Ipin ini di Trenggalek, Jawa Timur.
Ia memastikan, puasa layanan dokumen kependudukan di kantor ini berjalan maksimal.
Ipin juga mengapresiasi langkah kebijakan yang diambil oleh Kepala Dispendukcapil Trenggalek Ekanto Mali Purbo yang memprioritaskan bagi warga yang belum melakukan perekaman KTP.
Mereka yang belum pernah menjalani perekaman ini diprioritaskan dengan menempatkan pada tempat khusus, sehingga segera dapat diakui status kewarganegaraannya.
"Ternyata dispendukcapil telah membuat skala prioritas yang baik, dan yang diprioritaskan bagi mereka yang belum rekam bio matrik," katanya.
Dengan kebijakan tersebut, kata Ipin atau Arifin, warga yang belum pernah melakukan perekaman sama sekali didahulukan untuk diakui dulu kewarganegaraannya.
Menurut penjelasan Ekanto, penerapan skala prioritas itu berarti warga yang sebelumnya telah mengantongi surat keterangan (suket) pengganti KTP-E juga harus rela menunggu, karena prioritas pertama dispendukcapil adalah pemohon KTP-E yang sama sekali baru.
"Ada tempat yang khusus untuk yang sama sekali baru, sedangkan ruang yang depan untuk kepengurusan surat-surat yang lainnya," katanya.
Wabup Nur Arifin mengapresiasi kinerja jajaran dispendukcapil karena dianggap berupaya sungguh-sungguh memenuhi target dari Menteri Dalam Negeri, dimana pada 2019 semua penduduk harus sudah tercatat baik yang baru lahir maupun yang sudah eksis namun belum punya data kependudukan.
"Kepala dispendukcapil tadi menceritakan beberapa program, bagaimana 'stacel' aktif ini tergantung di desa juga. Desa butuhnya apa, diperlukan komunikasi yang baik dengan kantor dispendukcapil agar tidak terjadi miskomunikasi," katanya.
Tak hanya meninjau langsung ruang-ruang layanan, Arifin yang didampingi jajaran protokoler juga sempat berdialog langsung dengan warga pemohon administrasi kependudukan untuk mendengar aspirasi mereka.
"Tadi ada warga mengeluh sudah tiga bulan mengurus data kependudukan dan belum kelar. Ketika saya tanya, datanya dibawa siapa, dia jawab dibawa kaur desa ke kantor ini. Pengurusan dokumen pendudukan ini sudah diurusi kaur namun masih disuruh datang lagi. Pertanyaannya kemudian, tiga bulan itu dibawa dukcapil atau dibawa kaur," kata Arifin.
Menurutnya, hal-hal seperti itulah yang perlunya disinkronisasikan SOP sampai dengan di tingkat desa.
"Namun secara garis besar saya sangat mengapresiasi langkah-langkah yang diambil dinas ini," kata Arifin. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017