Bojonegoro (Antara Jatim) - Jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, Jawa Timur, Kamis membahas perkembangan pencapaian "open gorvernment patnership" (OGP) atau keterbukaan pemerintahan sebagai persiapan kunjungan Tim OGP Internasional, pada 23 Mei.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro Kusnandaka Tjatur menjelaskan Tim OGP Internasional akan melakukan kunjungan ke daerahnya untuk melihat perkembangan aksi OGP yang sudah berjalan sejak 2016.
Selain itu, lanjut dia, Tim OGP Internasional juga akan melakukan evaluasi pelaksanaan aksi OGP di daerahnya karena masuk dalam percontohan OGP mewakili Indonesia di tingkat dunia.
Ia menyebutkan daerahnya melaksanakan lima aksi OGP yaitu penguatan pelayanan publik, keterbukaan Pemerintahan Desa, transparansi sistem anggaran daerah, peningkatan akses masyarakat dan revolusi data.
Dengan adanya pembahasan, kata dia, bisa diketahui perkembangan lima aksi OGP di daerahnya sekaligus melakukan evaluasi untuk perbaikan kalau ada hambatan.
"Tim OGP Internasional yang dipimpin Manajer OGP Internasional Britany akan melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan OGP di Bojonegoro yang ikut dalam deklarasi OGP tingkat dunia di Paris, Desember 2016," katanya.
Sesuai rencana, menurut dia, Tim OGP Internasional akan melihat keterbukaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di kantor pemkab. Di kantor setempat semua OPD memasang banner yang berisi alokasi anggaran juga pemanfaatannya.
Selain itu, tim juga akan melihat sistem informasi tingkat desa di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, terkait transparansi anggaran dan pelaksanaan dialog publik yang sudah berjalan di desa dengan mengadopsi dialog Jumat di pemkab.
"Sesuai rencana Bupati Bojonegoro Suyoto akan melaporkan pelaksanaan lima aksi OGP yang sudah berjalan kepada Tim OGP Internasional," katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Bojonegoro Andik Tjandra mengakui data open kontrak lelang pekerjaan pada 2017 belum masuk dalam banner OPD di kantor pemkab, karena sekarang masih dalam tahap proses lelang.
"Tapi alokasi anggaran 2016 sudah kami paparkan, sedangkan pada 2017 segera kami buat, meskipun tidak bisa seluruhnya karena masih banyak pekerjaan yang dalam tahap lelang," katanya.
Ikut dalam pembahasan itu selain jajaran OPD pemkab, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga wartawan dan perguruan tinggi (PT). (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Bojonegoro Kusnandaka Tjatur menjelaskan Tim OGP Internasional akan melakukan kunjungan ke daerahnya untuk melihat perkembangan aksi OGP yang sudah berjalan sejak 2016.
Selain itu, lanjut dia, Tim OGP Internasional juga akan melakukan evaluasi pelaksanaan aksi OGP di daerahnya karena masuk dalam percontohan OGP mewakili Indonesia di tingkat dunia.
Ia menyebutkan daerahnya melaksanakan lima aksi OGP yaitu penguatan pelayanan publik, keterbukaan Pemerintahan Desa, transparansi sistem anggaran daerah, peningkatan akses masyarakat dan revolusi data.
Dengan adanya pembahasan, kata dia, bisa diketahui perkembangan lima aksi OGP di daerahnya sekaligus melakukan evaluasi untuk perbaikan kalau ada hambatan.
"Tim OGP Internasional yang dipimpin Manajer OGP Internasional Britany akan melakukan evaluasi perkembangan pelaksanaan OGP di Bojonegoro yang ikut dalam deklarasi OGP tingkat dunia di Paris, Desember 2016," katanya.
Sesuai rencana, menurut dia, Tim OGP Internasional akan melihat keterbukaan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) di kantor pemkab. Di kantor setempat semua OPD memasang banner yang berisi alokasi anggaran juga pemanfaatannya.
Selain itu, tim juga akan melihat sistem informasi tingkat desa di Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, terkait transparansi anggaran dan pelaksanaan dialog publik yang sudah berjalan di desa dengan mengadopsi dialog Jumat di pemkab.
"Sesuai rencana Bupati Bojonegoro Suyoto akan melaporkan pelaksanaan lima aksi OGP yang sudah berjalan kepada Tim OGP Internasional," katanya.
Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pemkab Bojonegoro Andik Tjandra mengakui data open kontrak lelang pekerjaan pada 2017 belum masuk dalam banner OPD di kantor pemkab, karena sekarang masih dalam tahap proses lelang.
"Tapi alokasi anggaran 2016 sudah kami paparkan, sedangkan pada 2017 segera kami buat, meskipun tidak bisa seluruhnya karena masih banyak pekerjaan yang dalam tahap lelang," katanya.
Ikut dalam pembahasan itu selain jajaran OPD pemkab, perwakilan lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga wartawan dan perguruan tinggi (PT). (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017