Pamekasan, (Antara Jatim) - Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Ronny Franky Sompie menggelar sosialisasi upaya pencegahan TKI nonprosedural se Pulau Madura di Pamekasan, Jawa Timur, Selasa siang.
"Pamekasan dan Madura pada umumnya menjadi sasaran sosialisasi ini, karena di sini menjadi kantong-kantong TKI," ucapnya.
Sosialisasi ini, sambung dia, sekaligus sebagai upaya pencegahan adanya TKI yang berangkat ke luar negeri secara ilegal.
Sosialisasi yang digelar di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan itu mengundang dari unsur kepolisian se-Madura, Kodim, Kejaksaan Negeri, Dinas Pendidikan (Disdik) Dispenduk Capil, Bakesbangpol, serta Kantor Kementerian Agama se-Madura.
Khusus di Kabupaten Pamekasan, Imigrasi mengundang secara khusus dua camat dan para tokoh yang menjadi kantong TKI, yakni Camat Batumarmar, dan Camat Pasean.
Unsur lain yang juga diundang dalam sosialisasi itu adalah tokoh masyarakat se-Madura, para pemilik perjalanan haji dan umrah, pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura-Malaysia, dan BM2TKI Jawa Timur.
"Sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk memadukan kekompakan antara unsur pemerintahan dengan unsur masyarakat, terutama terkait pengurusan paspor calon TKI," tutur Ronny Franky Sompie.
Dalam kesempatan itu, Ronny Franky Sompie yang mantan Kapolrestabes Surabaya dan Kapolda Bali ini menjelaskan, fenomena TKI di luar negeri, baik di Malaysia maupun di Arab Saudi.
Umumnya, sambung dia, TKI yang banyak bermasalah adalah TKI yang berangkat dengan cara yang tidak prosedural.
Sementara Bupati Pamekasan Achmad Syafii menjelaskan, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri secara tidak prosedural memang lebih banyak dibanding TKI yang berangkat secara resmi.
Ia menuturkan, belum lama ini dirinya pernah datang langsung ke Malaysia. Di negara itu, banyak warga Madura yang menjadi dan terbanyak dari Kabupaten Sampang, sedangkan Kabupaten Pamekasan menempati urutan kedua.
"Di sana TKI nonprosedural belum bisa dipastikan. Tapi menurut perkiraan yang nonprosedural jauh lebih banyak. Ini perlu upaya pencegahan untuk menekan angka TKI yang bekerja ke luar negeri itu secara ilegal," ujar bupati.
Bupati menyatakan, banyaknya TKI yang berangkat ke luar negeri secara ilegal itu, salah satunya karena terpengaruh oleh keuntungan sesaat, semisal proses yang lebih cepat dan lebih mudah.
"Ini dalah tantangan, agar kita bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih mudah," ucap bupati.
Sosialisasi Upaya Pencegahan TKI Nonprosedural Se-Madura ini mulai pukul 13.00 WIB dan hingga pukul 14.30 WIB masih berlangsung.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"Pamekasan dan Madura pada umumnya menjadi sasaran sosialisasi ini, karena di sini menjadi kantong-kantong TKI," ucapnya.
Sosialisasi ini, sambung dia, sekaligus sebagai upaya pencegahan adanya TKI yang berangkat ke luar negeri secara ilegal.
Sosialisasi yang digelar di Pendopo Ronggosukowati Pamekasan itu mengundang dari unsur kepolisian se-Madura, Kodim, Kejaksaan Negeri, Dinas Pendidikan (Disdik) Dispenduk Capil, Bakesbangpol, serta Kantor Kementerian Agama se-Madura.
Khusus di Kabupaten Pamekasan, Imigrasi mengundang secara khusus dua camat dan para tokoh yang menjadi kantong TKI, yakni Camat Batumarmar, dan Camat Pasean.
Unsur lain yang juga diundang dalam sosialisasi itu adalah tokoh masyarakat se-Madura, para pemilik perjalanan haji dan umrah, pengurus Ikatan Keluarga Besar Madura-Malaysia, dan BM2TKI Jawa Timur.
"Sosialisasi ini juga dimaksudkan untuk memadukan kekompakan antara unsur pemerintahan dengan unsur masyarakat, terutama terkait pengurusan paspor calon TKI," tutur Ronny Franky Sompie.
Dalam kesempatan itu, Ronny Franky Sompie yang mantan Kapolrestabes Surabaya dan Kapolda Bali ini menjelaskan, fenomena TKI di luar negeri, baik di Malaysia maupun di Arab Saudi.
Umumnya, sambung dia, TKI yang banyak bermasalah adalah TKI yang berangkat dengan cara yang tidak prosedural.
Sementara Bupati Pamekasan Achmad Syafii menjelaskan, jumlah TKI yang bekerja di luar negeri secara tidak prosedural memang lebih banyak dibanding TKI yang berangkat secara resmi.
Ia menuturkan, belum lama ini dirinya pernah datang langsung ke Malaysia. Di negara itu, banyak warga Madura yang menjadi dan terbanyak dari Kabupaten Sampang, sedangkan Kabupaten Pamekasan menempati urutan kedua.
"Di sana TKI nonprosedural belum bisa dipastikan. Tapi menurut perkiraan yang nonprosedural jauh lebih banyak. Ini perlu upaya pencegahan untuk menekan angka TKI yang bekerja ke luar negeri itu secara ilegal," ujar bupati.
Bupati menyatakan, banyaknya TKI yang berangkat ke luar negeri secara ilegal itu, salah satunya karena terpengaruh oleh keuntungan sesaat, semisal proses yang lebih cepat dan lebih mudah.
"Ini dalah tantangan, agar kita bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat dan lebih mudah," ucap bupati.
Sosialisasi Upaya Pencegahan TKI Nonprosedural Se-Madura ini mulai pukul 13.00 WIB dan hingga pukul 14.30 WIB masih berlangsung.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017