Malang, (Antara Jatim) - Ribuan mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Brawijaya meminta adanya evaluasi terkait kebijakan rektorat yang diwujudkan dalam unjuk rasa di rektorat kampus setempat, Selasa.
Juru bicara Mahasiswa Brawijaya Menggugat, Lambang Aji mengemukakan banyak kebijakan rektorat yang membelenggu kegiatan mahasiswa, khususnya jam malam yang diberlakukan bagi seluruh unit kegiatan mahasiswa (UKM).
"Hampir semua kegiatan (program) yang dijalankan UKM pada malam hari karena dilakukan setelah jam kuliah bubar. Teman-teman pengurus dan aktivis di UKM ini banyak yang mengeluh dengan diberlakukannya jam malam tersebut, sebab menghambat aktivitas mereka," ujarnya.
Selain itu, yang menjadi sorotan peserta aksi tersebut adalah adanya pembenahan sektor infrastruktur dan fasilitas di lingkungan kampus UB, adanya transparansi dana, serta pemenuhanjanji pengadaan jaket, kaos dan almamater yang belum direalisasikan.
Sebenarnya, lanjut Lambang, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan agar tidak sampai menghambat proses perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan biaya, yakni kenaikan uang kuliah tuinggal (UKT) pada 2017, UKT hanya berlaku untuk delapan semester, optimalisasi perparkiran dan sarana transporatsi di lingkungan kampus, serta PTN berbentuk Badan Hukum.
"Bahkan, saat ini akses pendidikan bagi warga miskin juga mulai dijauhkan. Dan, yang lebih penting lagi, pendidikan bukan lagi dianggap sebagai hak asasi manusioa yang pelaksanaannya dilindungi konstitusi, melainkan sebagai komoditas yang diperdagangkan," terangnya.
Menanggapi sejumlah tuntutan ribuan mahasiswa yang menggelar aksi di halaman rektorat tersebut, Rektor Universitas Brawijaya Malang Prof Dr Muhammad Bisri yang menemui mereka mengatakan dialog dan audiensi dengan perwakilan mahasiswa menghasilkan nota kesepahaman antara rektorat dan mahasiswa.
"Saya sudah menandatangani permohonan kalian. Kami akan memenuhi semua tuntutan mahasiswa agar segera dilaksanakan. Seluruh tuntutan mahasiswa juga akan segera kami selesaikan. Kalau yang berkaitan dengan PTN-BH, mahasiswa tidak menolak, tapi minta dilibatkan dalam pembahasannya serta pengajuannya," ujar Bisri.
Sedangkan untuk tuntutan lainnya, Bisri mengaku akan segera diatasi, seperti pendidikan vokasi yang saat ini sudah masuk dalam statuta UB dan disetujui Senat.
"Kalau untuk kampus III UB di Kediri, itu legal dan segera diserahterimakan secara resmi dan soal UKT, kami akan mengutus Wakil Rektor 2 dan para Wakil Dekan 2 setiap fakultas untuk rapat sebelum semester baru dimulai," urainya.
Selain mahasiswa UB, mahasiswa di sejumlah kampus di Kota Malang juga menggelar unjuk rasa di kampus masing-masing. Sementara mahasiswa yang tergabung dalam GMNI menggelar aksi di depan Balai Kota Malang yang menuntut adanya pemerataan pendidikan bagi semua kalangan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Juru bicara Mahasiswa Brawijaya Menggugat, Lambang Aji mengemukakan banyak kebijakan rektorat yang membelenggu kegiatan mahasiswa, khususnya jam malam yang diberlakukan bagi seluruh unit kegiatan mahasiswa (UKM).
"Hampir semua kegiatan (program) yang dijalankan UKM pada malam hari karena dilakukan setelah jam kuliah bubar. Teman-teman pengurus dan aktivis di UKM ini banyak yang mengeluh dengan diberlakukannya jam malam tersebut, sebab menghambat aktivitas mereka," ujarnya.
Selain itu, yang menjadi sorotan peserta aksi tersebut adalah adanya pembenahan sektor infrastruktur dan fasilitas di lingkungan kampus UB, adanya transparansi dana, serta pemenuhanjanji pengadaan jaket, kaos dan almamater yang belum direalisasikan.
Sebenarnya, lanjut Lambang, masih banyak persoalan yang harus dituntaskan agar tidak sampai menghambat proses perkuliahan, terutama yang berkaitan dengan biaya, yakni kenaikan uang kuliah tuinggal (UKT) pada 2017, UKT hanya berlaku untuk delapan semester, optimalisasi perparkiran dan sarana transporatsi di lingkungan kampus, serta PTN berbentuk Badan Hukum.
"Bahkan, saat ini akses pendidikan bagi warga miskin juga mulai dijauhkan. Dan, yang lebih penting lagi, pendidikan bukan lagi dianggap sebagai hak asasi manusioa yang pelaksanaannya dilindungi konstitusi, melainkan sebagai komoditas yang diperdagangkan," terangnya.
Menanggapi sejumlah tuntutan ribuan mahasiswa yang menggelar aksi di halaman rektorat tersebut, Rektor Universitas Brawijaya Malang Prof Dr Muhammad Bisri yang menemui mereka mengatakan dialog dan audiensi dengan perwakilan mahasiswa menghasilkan nota kesepahaman antara rektorat dan mahasiswa.
"Saya sudah menandatangani permohonan kalian. Kami akan memenuhi semua tuntutan mahasiswa agar segera dilaksanakan. Seluruh tuntutan mahasiswa juga akan segera kami selesaikan. Kalau yang berkaitan dengan PTN-BH, mahasiswa tidak menolak, tapi minta dilibatkan dalam pembahasannya serta pengajuannya," ujar Bisri.
Sedangkan untuk tuntutan lainnya, Bisri mengaku akan segera diatasi, seperti pendidikan vokasi yang saat ini sudah masuk dalam statuta UB dan disetujui Senat.
"Kalau untuk kampus III UB di Kediri, itu legal dan segera diserahterimakan secara resmi dan soal UKT, kami akan mengutus Wakil Rektor 2 dan para Wakil Dekan 2 setiap fakultas untuk rapat sebelum semester baru dimulai," urainya.
Selain mahasiswa UB, mahasiswa di sejumlah kampus di Kota Malang juga menggelar unjuk rasa di kampus masing-masing. Sementara mahasiswa yang tergabung dalam GMNI menggelar aksi di depan Balai Kota Malang yang menuntut adanya pemerataan pendidikan bagi semua kalangan.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017