Surabaya (Antara Jatim) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memperingatkan guru agar tidak berbuat curang dalam Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tahun ini.
"UNBK sebagai upaya memerangi kecurangan, kalau ada guru atau pihak yang melakukan kecurangan akan saya tindak tegas," kata Muhadjir di Surabaya, Sabtu.
Menurutnya, siswa harus dididik keras untuk tidak melakukan kecurangan. Termasuk guru dilarang keras melakukan kecurangan. Dirinya meminta masyarakat untuk aktif melaporkan ke Kemendikbud jika menemukan kecurangan selama UNBK.
"Jangan sungkan-sungkan melapor ke Kemendikbud kalau menemukan kejadian (curang), karena kami ingin sekali membersihkan kecurangan," ujarnya.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini juga mengapresiasi terselenggaranya UNBK 100 persen di Jatim untuk SMA dan SMK. Meskipun tetap ada pelaksana ujian menggunakan kertas dan pensil.
"Pasti tidak bisa 100 persen semua daerah, pasti ada afirmasi ataupun sekolah baru yang belum bisa melakukan UNBK. Tetapi akan kami perkecil yang masih menggunakan kertas," ucapnya.
Disinggung terkait sekolah yang menumpang administrasi ataupun pelaksanaan ujian menurutnya juga ditanggung sepenuhnya oleh kementerian. Kecuali jika memang sekolah menambah pengeluaran di luar panduan operasionalnya.
"Yang menumpang tahun ini ya tidak apa, tahun depan harus mulai menambah fasilitasnya supaya tidak numpang. Pusat dan daerah akan membantu juga," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Saiful Rachman menjelaskan, persiapan untuk UNBK SMK pada Senin (3/4) telah sepenuhnya tuntas. Sekolah juga telah melakukan sinkronisasi sesuai jadwal dari pusat.
"Soal sudah masuk di server masing-masing. Minggu sudah final, posko pantau kami pusatkan di UPT P2K (Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pendidikan Kejuruan) di Ketintang," kata dia.
Dia menjelaskan, dalam posko tersebut berisi para proktor yang ditunjuk provinsi untuk memantau berbagai daerah secara online.
Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui sosial media. Persiapan ini tak lepas dari peranan UN yang masih dipakai pertimbangan bagi sejumlah sekolah lanjutan.
"Kami juga akan sidak bersama dewan pendidikan Surabaya ke wilayah sekolah negeri dan swasta di Surabaya saja," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
"UNBK sebagai upaya memerangi kecurangan, kalau ada guru atau pihak yang melakukan kecurangan akan saya tindak tegas," kata Muhadjir di Surabaya, Sabtu.
Menurutnya, siswa harus dididik keras untuk tidak melakukan kecurangan. Termasuk guru dilarang keras melakukan kecurangan. Dirinya meminta masyarakat untuk aktif melaporkan ke Kemendikbud jika menemukan kecurangan selama UNBK.
"Jangan sungkan-sungkan melapor ke Kemendikbud kalau menemukan kejadian (curang), karena kami ingin sekali membersihkan kecurangan," ujarnya.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini juga mengapresiasi terselenggaranya UNBK 100 persen di Jatim untuk SMA dan SMK. Meskipun tetap ada pelaksana ujian menggunakan kertas dan pensil.
"Pasti tidak bisa 100 persen semua daerah, pasti ada afirmasi ataupun sekolah baru yang belum bisa melakukan UNBK. Tetapi akan kami perkecil yang masih menggunakan kertas," ucapnya.
Disinggung terkait sekolah yang menumpang administrasi ataupun pelaksanaan ujian menurutnya juga ditanggung sepenuhnya oleh kementerian. Kecuali jika memang sekolah menambah pengeluaran di luar panduan operasionalnya.
"Yang menumpang tahun ini ya tidak apa, tahun depan harus mulai menambah fasilitasnya supaya tidak numpang. Pusat dan daerah akan membantu juga," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur Saiful Rachman menjelaskan, persiapan untuk UNBK SMK pada Senin (3/4) telah sepenuhnya tuntas. Sekolah juga telah melakukan sinkronisasi sesuai jadwal dari pusat.
"Soal sudah masuk di server masing-masing. Minggu sudah final, posko pantau kami pusatkan di UPT P2K (Unit Pelaksana Teknis Pelatihan dan Pendidikan Kejuruan) di Ketintang," kata dia.
Dia menjelaskan, dalam posko tersebut berisi para proktor yang ditunjuk provinsi untuk memantau berbagai daerah secara online.
Selain itu, komunikasi juga dilakukan melalui sosial media. Persiapan ini tak lepas dari peranan UN yang masih dipakai pertimbangan bagi sejumlah sekolah lanjutan.
"Kami juga akan sidak bersama dewan pendidikan Surabaya ke wilayah sekolah negeri dan swasta di Surabaya saja," ujarnya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017