Surabaya (Antara Jatim) - Legislator menyatakan puluhan ribu keluarga prasejahtera di Kota Surabaya
hingga kini belum memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah, di Surabaya, Kamis, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi D ada sebanyak 72.590 warga Surabaya terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial melalui program keluarga sejahtera (PKS).
"Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 keluarga miskin di Surabaya terhitung 65.991 orang. Jadi tahun ini jumlahnya 72.590 warga," katanya.
Menurut dia, dari jumlah itu yang sudah menerima bantuan PKS, hanya 16 ribuan, karena mereka sudah punya kartu keluarga sejahtera. Khusnul menerangkan, ribuan warga yang belum menerima kartu karena ada kendala teknis dari BNI pusat yang ditunjuk sebagai mitra oleh kemensos.
Padahal, lanjut dia, Kemensos sudah menyiapkan anggaran. Hanya saja, untuk pencairan bantuan ini harus melalui kartu keluarga sejahtera yang dibuat oleh BNI.
"Kendalanya itu di kartu, kalau anggaran kan dari pusat dan sudah siap, infonya akhir bulan ini sudah keluar," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, warga Surabaya yang belum menerima bantuan akan diselesaikan secara bertahap. Mereka tidak perlu khawatir karena data sudah masuk. Validasi data ini dikumpulkan melalui musyawarah kelurahan (muskel).
"Data muncul dari kelurahan ini untuk sinkronisasi data, bantuan pangan non tunai ini kalau dulu raskin, dan ini dikembangkan menjadi e-warong," ujarnya.
Besaran biaya yang diterima sebanyak Rp110 ribu perbulan. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang, tapi dikonversi dengan sembako berupa beras, telor, dan gula. Asumsinya, dengan nilai sebesar itu, akan berwujud menjadi 10 kg beras dan dua kg gula.
"Tetapi kalau mereka bulan ini hanya butuh telor ya diberikan telor saja, sisanya tidak akan hangus, akan diakumulasikan untuk bulan selanjutnya," ujarnya.
Para pemegang KKS ini akan mengambil bantuan di warung yang ditunjuk sebagai penyedia di kelurahan masing-masing. Khusnul berharap, beras yang disedikan harus berkualitas bagus dan harga murah.
"Tapi misal berasnya sudah berkutu atau menjadi bubuk asal beratnya tidak berubah, Bulog sebagai pioner siap mengganti," katanya.
Khusnul berharap, masyarakat yang belum memegang kartu tidak perlu resah karena mereka sudah terdata dan sedang menunggu kartu keluar untuk pencairan bantuan.
"Ya itu tadi, kalau belum menerima, bantuannya itu tidak akan hangus, akan diakumulasi," katanya. (*)
Anggota Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah, di Surabaya, Kamis, mengatakan berdasarkan data yang dimiliki oleh Komisi D ada sebanyak 72.590 warga Surabaya terdaftar sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kementerian Sosial melalui program keluarga sejahtera (PKS).
"Jumlah ini naik dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 keluarga miskin di Surabaya terhitung 65.991 orang. Jadi tahun ini jumlahnya 72.590 warga," katanya.
Menurut dia, dari jumlah itu yang sudah menerima bantuan PKS, hanya 16 ribuan, karena mereka sudah punya kartu keluarga sejahtera. Khusnul menerangkan, ribuan warga yang belum menerima kartu karena ada kendala teknis dari BNI pusat yang ditunjuk sebagai mitra oleh kemensos.
Padahal, lanjut dia, Kemensos sudah menyiapkan anggaran. Hanya saja, untuk pencairan bantuan ini harus melalui kartu keluarga sejahtera yang dibuat oleh BNI.
"Kendalanya itu di kartu, kalau anggaran kan dari pusat dan sudah siap, infonya akhir bulan ini sudah keluar," ujarnya.
Politisi PDI Perjuangan ini menegaskan, warga Surabaya yang belum menerima bantuan akan diselesaikan secara bertahap. Mereka tidak perlu khawatir karena data sudah masuk. Validasi data ini dikumpulkan melalui musyawarah kelurahan (muskel).
"Data muncul dari kelurahan ini untuk sinkronisasi data, bantuan pangan non tunai ini kalau dulu raskin, dan ini dikembangkan menjadi e-warong," ujarnya.
Besaran biaya yang diterima sebanyak Rp110 ribu perbulan. Bantuan ini tidak diberikan dalam bentuk uang, tapi dikonversi dengan sembako berupa beras, telor, dan gula. Asumsinya, dengan nilai sebesar itu, akan berwujud menjadi 10 kg beras dan dua kg gula.
"Tetapi kalau mereka bulan ini hanya butuh telor ya diberikan telor saja, sisanya tidak akan hangus, akan diakumulasikan untuk bulan selanjutnya," ujarnya.
Para pemegang KKS ini akan mengambil bantuan di warung yang ditunjuk sebagai penyedia di kelurahan masing-masing. Khusnul berharap, beras yang disedikan harus berkualitas bagus dan harga murah.
"Tapi misal berasnya sudah berkutu atau menjadi bubuk asal beratnya tidak berubah, Bulog sebagai pioner siap mengganti," katanya.
Khusnul berharap, masyarakat yang belum memegang kartu tidak perlu resah karena mereka sudah terdata dan sedang menunggu kartu keluar untuk pencairan bantuan.
"Ya itu tadi, kalau belum menerima, bantuannya itu tidak akan hangus, akan diakumulasi," katanya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017