Pelopor Jember Tanggapi Hasil Riset Indeep IKAPMII

Jember (Antarajatim) - Organisasi masyarakat Pelopor Jember menanggapi hasil riset yang dilakukan oleh Institute for Democracy Enforcement, Empowering Civil Society and Public Policy Studies (Indeep) IKA PMII Jember tentang kinerja setahun Bupati dan Wakil Bupati Jember.

"Bupati Faida dan Wakil Bupati A.Muqit Arief merupakan tokoh diluar birokrasi Pemkab Jember dan saat pilkada berhahadapan dengan tokoh birokrasi, sehingga kekalahan tokoh birokrasi ini tentu membawa dampak psikologis bagi kinerja pemerintahan daerah Jember," kata Ketua Pembina Ormas Pelopor Jember Misbahus Salam dalam siaran persnya di Jember, Jumat.

Ia menilai Bupati Faida sering kali diganggu dan intruksinya banyak tidak dilaksanakan, sehingga hal itu yang menyebabkan komunikasi kepada berbagai pihak terganggu, padahal Bupati sudah bekerja secara maksimal.

"Bupati sudah berkomitmen untuk melakukan perubahan di Jember dengan cara semua kinerja harus baik tujuannya, benar hukumnya dan betul caranya. Perubahan tentu akan membawa dampak kebiasaan yang membuat rasa kurang positif, baik pada dunia politik maupun profesional," ucap mantan anggota DPRD Jember itu.

Padahal, lanjut dia, perubahan yang dilakukan Bupati Faida demi keselamatan dan kenyamanan mereka dalam bekerja sehingga APBD Jember nantinya benar-benar dapat dinikmati oleh rakyat Jember. 

Terkait kritik dari sisi komunikasi, Misbahus Salam mengatakan hal itu merupakan sesuatu yang wajar karena Bupati ingin  komunikasi  yang dibangun adalah komunikasi positif dan obyektif, bukan komunikasi pragmatis dan subyektif. 

"Untuk itu, Bupati Jember akan siap berkomunikasi dengan berbagai elemen selama demi kepentingan rakyat Jember," katanya.

Menurutnya kinerja Bupati Jember akan dirasakan oleh rakyat Jember setelah pelaksanaan APBD 2017 karena dalam APBD 2016 Bupati belum bisa melaksanakan secara maksimal, apalagi ada beberapa anggaran yang secara hukum tidak bisa dicairkan.

"Perubahan utama yg berhasil adalah menghentikan pungutan liar di birokrasi. Ribuan SK bupati tanpa membayar dan pejabat yg mendapat kesempatan menduduki jabatan tidak ada satupun yg 'membeli' jabatan tersebut. Pemerintahan yg bersih diawali dengan SK tanpa pungutan liar," ujarnya.

Ia mengatakan ormas Pelopor mengajak kepada semua pihak untuk membantu program Bupati, bukan justru mendiskreditkan atau mendestruksi karena semboyan "Jember baru Jember bersatu dan Jember maju" dapat terwujud, apabila semua komponen bersama sama bekerja dan bersinergi untuk memajukan Jember.

Sebelumnya Indeep IKA PMII Jember memaparkan hasil penelitiannya tentang persepsi masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Wakil Jember, Faida-A. Muqit Arief selama setahun.

Dalam riset itu di antaranya menyampaikan hasil penilaian responden terkait dengan relevansi arah kebijakan Bupati dengan kondisi Jember menyebutkan bahwa legislatif dan kelompok profesional menilai arah kebijakan Bupati tidak cocok atau tidak relevan dengan kondisi riil Jember meliputi sosial, ekonomi, politik dan kapasitas SDM Birokrasi Pemkab Jember.

"Bahkan dalam hasil survei atau wawancara dengan responden menyebutkan birokrasi dan politisi, serta perguruan tinggi ragu terhadap kesesuaian arah kebijakan Bupati Faida. Hanya dua kelompok yang menilai arah kebijakan Bupati sesuai dengan kondisi Jember," kata Direktur Indeep IKA PMII Jember Dr Alfian Futuhul Hadi.

Semua responden juga meragukan program pembangunan yang dituangkan dalam APBD realistis untuk dapat terlaksana baik dari sisi kemampuan APBD dan kapasitas birokrasi. Bahkan legislatif, dan politisi parpol menilainya tidak realistis, hanya birokrat yang sedikit memiliki optimisme.