Surabaya, (Antara Jatim) - Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Fachmi Idris
mengatakan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
terbukti memberikan dampak positif masyarakat Indonesia, khususnya dalam
pertumbuhan ekonomi.
"Berdasarkan hasil kajian Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, tahun 2016 secara umum JKN-KIS telah berkontribusi sebesar Rp152,2 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya saat memberikan paparan dalam acara Musyawarah Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Indonesia di Surabaya, Minggu (19/2).
Dalam siaran pers yang diterima Antara, Senin disebutkan, kontribusi itu mencakup terhadap jasa kesehatan pemerintah tahun 2016 sebesar Rp57,9 triliun, kontribusi terhadap industri produk farmasi sebesar Rp10,1 triliun dan kontribusi terhadap industri makanan dan minuman sebesar Rp17,2 triliun.
"Program JKN-KIS juga berperan menciptakan lapangan kerja bagi 1,45 juta orang, yang terdiri atas 864 ribu orang di sektor jasa kesehatan pemerintah, 27,2 ribu orang di sektor industri produk farmasi, dan 34,1 ribu orang di sektor industri makanan dan minuman," katanya.
Menurutnya, jika diproyeksikan hingga tahun 2021, maka JKN-KIS memberi kontribusi ekonomi sebesar Rp289 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 2,26 juta orang
"Berdasarkan data un-audited BPJS Kesehatan tahun 2016, terdapat sebanyak 134,9 kunjungan peserta JKN-KIS di fasilitas kesehatan tingkat pertama," katanya.
Sementara di tingkat fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, kata dia, terdapat 50,4 juta kasus pemanfaatan poliklinik rawat jalan dan 7,6 juta kasus pemanfaatan pelayanan rawat inap di rumah sakit.
"Jika ditotal, maka terdapat 192,9 juta pemanfaatan JKN-KIS," katanya.
Menurut Fachmi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat.
"Jika Hanya dalam waktu 3 tahun, program JKN-KIS telah meng-cover hampir 70 persen dari total penduduk Indonesia," katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Population Data CIA World Fact Book (2016) dan Carrin G. and James C. (2005), Jerman membutuhkan waktu lebih dari 120 tahun (85 persen populasi penduduk), Belgia membutuhkan 118 tahun (100 persen populasi penduduk), Austria memerlukan waktu 79 tahun (99 persen populasi penduduk), dan Jepang menghabiskan waktu 36 tahun (100 persen populasi penduduk).
"Hingga 10 Februari 2017, peserta JKN-KIS telah mencapai 174,3 juta jiwa atau hampir 70 persen dari total penduduk Indonesia. Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah yang besar ini. Oleh karena itu, kami berharap tenaga medis, fasilitas kesehatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders lainnya dapat memperkuat sinergi untuk menyukseskan implementasi program JKN-KIS yang mulia ini," katanya.(*)
"Berdasarkan hasil kajian Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, tahun 2016 secara umum JKN-KIS telah berkontribusi sebesar Rp152,2 triliun terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," katanya saat memberikan paparan dalam acara Musyawarah Nasional Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Indonesia di Surabaya, Minggu (19/2).
Dalam siaran pers yang diterima Antara, Senin disebutkan, kontribusi itu mencakup terhadap jasa kesehatan pemerintah tahun 2016 sebesar Rp57,9 triliun, kontribusi terhadap industri produk farmasi sebesar Rp10,1 triliun dan kontribusi terhadap industri makanan dan minuman sebesar Rp17,2 triliun.
"Program JKN-KIS juga berperan menciptakan lapangan kerja bagi 1,45 juta orang, yang terdiri atas 864 ribu orang di sektor jasa kesehatan pemerintah, 27,2 ribu orang di sektor industri produk farmasi, dan 34,1 ribu orang di sektor industri makanan dan minuman," katanya.
Menurutnya, jika diproyeksikan hingga tahun 2021, maka JKN-KIS memberi kontribusi ekonomi sebesar Rp289 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 2,26 juta orang
"Berdasarkan data un-audited BPJS Kesehatan tahun 2016, terdapat sebanyak 134,9 kunjungan peserta JKN-KIS di fasilitas kesehatan tingkat pertama," katanya.
Sementara di tingkat fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan, kata dia, terdapat 50,4 juta kasus pemanfaatan poliklinik rawat jalan dan 7,6 juta kasus pemanfaatan pelayanan rawat inap di rumah sakit.
"Jika ditotal, maka terdapat 192,9 juta pemanfaatan JKN-KIS," katanya.
Menurut Fachmi, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang menerapkan sistem jaminan sosial, pertumbuhan peserta program jaminan kesehatan di Indonesia terbilang amat pesat.
"Jika Hanya dalam waktu 3 tahun, program JKN-KIS telah meng-cover hampir 70 persen dari total penduduk Indonesia," katanya.
Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Population Data CIA World Fact Book (2016) dan Carrin G. and James C. (2005), Jerman membutuhkan waktu lebih dari 120 tahun (85 persen populasi penduduk), Belgia membutuhkan 118 tahun (100 persen populasi penduduk), Austria memerlukan waktu 79 tahun (99 persen populasi penduduk), dan Jepang menghabiskan waktu 36 tahun (100 persen populasi penduduk).
"Hingga 10 Februari 2017, peserta JKN-KIS telah mencapai 174,3 juta jiwa atau hampir 70 persen dari total penduduk Indonesia. Tidak mudah memang untuk menjalankan amanah yang besar ini. Oleh karena itu, kami berharap tenaga medis, fasilitas kesehatan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholders lainnya dapat memperkuat sinergi untuk menyukseskan implementasi program JKN-KIS yang mulia ini," katanya.(*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017