GP Ansor: Jember Masuk Zona Merah Radikalisme

Jember (Antarajatim) - Ketua Gerakan Pemuda Ansor Jember Ayub Junaidi mengatakan Kabupaten Jember masuk dalam zona merah radikalisme, sehingga pihaknya berharap masyarakat untuk selalu waspada dengan gerakan-gerakan yang mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila.

"Kami mendapatkan informasi itu dari jaringan intelijen Nahdlatul Ulama, namun kami tidak bisa menyampaikan indikator yang menunjukkan zona merah radikalisme itu di Jember," katanya di sela-sela Apel Kebangsaan Menolak Gerakan Radikalisme dan Menolak Khilafah yang digelar GP Ansor di alun-alun Jember, Jawa Timur, Jumat sore.

Kegiatan apel tersebut dihadiri oleh sekitar seribu anggota Barisan Ansor Sebaguna yang juga  dihadiri oleh Wakil Bupati Jember Abdul Muqit Arief dan Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo.

"Ada tiga poin pernyataan sikap GP Ansor yang diberikan secara resmi kepada Wakil Bupati Jember A. Muqit Arief yang kebetulan berlatar belakang kyai NU," ucap Ayub yang juga Wakil Ketua DPRD Jember itu.

Poin pertama yakni pimpinan cabang GP Ansor Jember siap mempertahankan NKRI dan Pancasila; kedua, GP Ansor Jember menolak segala bentuk paham radikalisme, terorisme, dan khilafah di bumi nusantara; ketiga, GP Ansor Jember meminta Pemkab Jember untuk bersikap tegas menghentikan kegiatan organisasi masyarakat yang anti-NKRI dan Pancasila.

"Kami berharap Pemkab Jember berani menentukan sikap. Apabila ormas itu terus dibiarkan berkembang dan melakukan kegiatan, maka akan merongrong NKRI," tuturnya.

Ia menegaskan GP Ansor Jember memiliki sikap tegas karena NKRI dan Pancasila adalah harga mati, sehingga ke depan akan terus dilakukan deradikalisasi hingga kecamatan yang bekerjasama dengan TNI-Polri.

Sementara itu, Ketua PCNU Jember KH Abdullah Syamsul Arifin yang menjadi inspektur upacara dalam apel kebangsaan tersebut memberikan orasi politiknya mengenai pandangan NU tentang ancaman radikalisme di Jember. 

"Ancaman itu datang karena tidak menghargai perbedaan karena perbedaan agama tidak bisa mengubah dasar negara," ucap pria yang akrab disapa Gus Aab itu.

Ia mengatakan sejak awal NU dengan tegas menyatakan diri sebagai orang Indonesia yang beragama Islam dan apabila ada paham agama yang ingin mengubah dasar negara, maka hal itu tidak bisa dibenarkan. 

"Itu sama saja orang Islam yang tinggal di Indonesia. Kelompok itu tidak melihat bagaimana perjuangan seluruh elemen bangsa dalam meraih kemerdekaan Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh pejuang-pejuang NU," katanya.

Gus Aab mengatakan NU, GP Ansor bersama Banser akan mengawal NKRI karena Banser dan GP Ansor sebagai benteng ulama yang siap mengawal NKRI hingga titik darah penghabisan.(*)