MKKS Harapkan Pemprov Jatim Tak Bedakan Perlakuan SMK

Surabaya (Antara Jatim) - Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK swasta berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur tak membedakan perlakuan dengan SMK negeri setelah diambil alih kewenanangannya oleh provinsi.

"Harapan kami tidak ada perbedaan, apalagi Gubernur pernah berjanji usai pengalihan kewenangan SMA/SMK ke provinsi akan memperlakukannya sama," ujar Ketua MKKS SMK Swasta Jatim, Solihin, di sela menemui Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis. 

Bersama sejumlah anggotanya, pihaknya berharap Pemprov Jatim bisa membantu mencarikan solusinya dengan cepat.

Di antara persoalan itu, kata dia, adalah adanya kabar kalau Pemprov Jatim akan memberikan siswa kelas X SMA/SMK Negeri dengannseragam sebanyak dua stel, namun untuk SMA/SMK swasta ada kabarnya sehingga menimbulkan kecemburuan.

Kepala SMK Islam 1 Blitar tersebut juga menjelaskan persoalan lain yakni kekhawatiran guru-guru negeri yang diperbantukan di SMK swasta akan ditarik seluruhnya ke sekolah negeri oleh Pemprov Jatim.

"Kalau semuanya ditarik, tentu sekolah-sekolah swasta juga akan kesulitan karena mereka masih dibutuhkan oleh SMK swasta," ucapnya.

Tak itu saja, SMK-SMK swasta di Jatim juga khawatir pada tahun ajaran baru nanti tidak dapat murid baru karena sistem penerimaan siswa baru SMK negeri dirubah.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa di Jatim terdapat sekitar 1.880 SMK negeri dan swasta, rinciannya yang berstatus negeri sebanyak 280 dan yang swasta sebanyak 1.600 sekolah.

Dalam catatan Pemprov Jatim, lanjut dia, dari 1.600 SMK swasta tersebut yang memiliki kualitas baik masih sekitar 45 persen, dan sisanya sekitar 55 persen kualitasnya perlu ditingkatkan.

Gus Ipul, sapaan akrabnya mengaku juga memiliki target menyediakan sejuta tenaga terampil per tahun, padahal jumlah lulusan siswa/siswi SMK se-Jatim baru sekitar 700 ribuan per tahun.

"Kalau 700 ribu lulusan SMK itu bagus, ditambah pelatihan-pelatihan lewat lembaga pelatihan dan BLK, tentu sangat mungkin target sejuta tenaga terampil pertahun terpenuhi," katanya.

Orang nomor dua di Pemprov Jatim itu berterima kasih atas masukan yang diberikan MKKS SMK swasta karena sangat membantu memperbaiki kualitas SMK di wilayahnya. (*)