Surabaya, (Antara Jatim) - Perusahaan "Joint Operating Body Pertamina-Petrochina East Java" (JOB PPEJ) mengandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tuban, Jawa Timur menggelar kegiatan simulasi terkait bencana kegagalan teknologi industri di wilayah itu.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Tuban Joko Ludiono dalam keterangan persnya di Surabaya, Selasa mengatakan kegiatan simulasi kegagalan industri merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya, tujuannya meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa (pemdes) sekitar perusahaan dalam melakukan antisipasi bencana di wilayah itu.
Ia mengatakan, simulasi digelar sebagai bentuk pelaksanaan UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah tanggung jawab tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha.
Sementara dalam simulasi itu, dilakukan proses pelaporan dan juga koordinasi antarinstansi jika terjadi bencana kegagalan teknologi industri di JOB PPEJ yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban.
Setelah itu, pihak BPBD langsung melakukan koordinasi dengan instansi terkait mulai dari pihak desa, Polsek, Koramil, Puskesmas untuk melakukan langkah awal melalui saluran komunikasi "Handy Talki" (HT) dan radio milik BPBD Tuban.
"Kami menghitung kerentanannya dan meningkatkan kapasitas diri dengan koordinasi yang dilakukan menggunakan radio (HT) sebagai sarana komunikasi antarpemegang kebijakan, dan dilakukan skenario seandainya terjadi bencana yang sesungguhnya," katanya.
Ia berharap, simulasi ini bisa terus dilakukan dengan melibatkan semua pihak agar semua punya gambaran bencana industri sesuai dengan tugas masing-masing.
"Dari beberapa kali simulasi yang kami gelar dengan JOB PPEJ dan BPBD semua pihak mampu menguasai, menghitung durasi waktu dan target penanganannya," tuturnya.
Dikatakannya, pelaksanaan simulasi kali ini lebih ditekankan peningkatan kapasitas warga masyarakat, pemerintah desa, dan instansi lainnya yang ada di wilayah kecamatan, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik dan kecepatan informasi akan bisa mengurangi dan meminimalisir resiko terjadinya korban.
"Kali ini kita titikberatkan untuk peningkatan kapasitas. Ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana bagi masyarakat dan pemegang kebijakan supaya tahu bahayanya," katanya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kabupaten Tuban Joko Ludiono dalam keterangan persnya di Surabaya, Selasa mengatakan kegiatan simulasi kegagalan industri merupakan tindaklanjut dari pelaksanaan kegiatan sebelumnya, tujuannya meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemerintah desa (pemdes) sekitar perusahaan dalam melakukan antisipasi bencana di wilayah itu.
Ia mengatakan, simulasi digelar sebagai bentuk pelaksanaan UU No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah tanggung jawab tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan dunia usaha.
Sementara dalam simulasi itu, dilakukan proses pelaporan dan juga koordinasi antarinstansi jika terjadi bencana kegagalan teknologi industri di JOB PPEJ yang ada di Desa Rahayu, Kecamatan Soko, Tuban.
Setelah itu, pihak BPBD langsung melakukan koordinasi dengan instansi terkait mulai dari pihak desa, Polsek, Koramil, Puskesmas untuk melakukan langkah awal melalui saluran komunikasi "Handy Talki" (HT) dan radio milik BPBD Tuban.
"Kami menghitung kerentanannya dan meningkatkan kapasitas diri dengan koordinasi yang dilakukan menggunakan radio (HT) sebagai sarana komunikasi antarpemegang kebijakan, dan dilakukan skenario seandainya terjadi bencana yang sesungguhnya," katanya.
Ia berharap, simulasi ini bisa terus dilakukan dengan melibatkan semua pihak agar semua punya gambaran bencana industri sesuai dengan tugas masing-masing.
"Dari beberapa kali simulasi yang kami gelar dengan JOB PPEJ dan BPBD semua pihak mampu menguasai, menghitung durasi waktu dan target penanganannya," tuturnya.
Dikatakannya, pelaksanaan simulasi kali ini lebih ditekankan peningkatan kapasitas warga masyarakat, pemerintah desa, dan instansi lainnya yang ada di wilayah kecamatan, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik dan kecepatan informasi akan bisa mengurangi dan meminimalisir resiko terjadinya korban.
"Kali ini kita titikberatkan untuk peningkatan kapasitas. Ini sebagai upaya pengurangan resiko bencana bagi masyarakat dan pemegang kebijakan supaya tahu bahayanya," katanya.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2017