Alissa Wahid : Sebagian Besar Anak Muda Indonesia Menolak Intoleransi (Video)

Surabaya (Antara Jatim) - Putri Presiden RI Abdurahman Wahid (Gus Dur), Alissa Wahid, menyebut sebagian besar anak muda atau pemuda di Indonesia menolak terorisme, intoleransi dan kekerasan atas nama agama.

"Mereka tidak percaya bahwa agama itu bisa diwujudkan dalam bentuk teror. Tidak ada orang menjadi suci kalau caranya meneror, tetapi sikap terhadap kelompok lain cenderung lebih intoleran," kata Alissa Wahid saat di acara Seminar Surabaya Outlook 2017 yang digelar di Aula FISIP Unair Surabaya, Senin.

     

Menurut dia, pendapat tersebut merupakan hasil survei yang dilakukannya terhadap ribuan anak muda di Indonesia. "Jadi ada dua kecenderungan yang berbeda. Pertama, memandang orang lain sebagai musuh itu lebih kuat, tetapi kalau kekerasan tidak. Ini dua hal yang perlu disikapi lebih arif oleh negara  dan semua elemen masyarakat," katanya.

     

Pemilik nama lengkap Alissa Qotrunnada Munawaroh ini mengatakan pihaknya juga melakukan riset terhadap gagasan gagasan di sosial media terutama yang terkait dengan ekstrimisme. 

     

"Ternyata ada pesan pesan utama yang muncul di sana seperti pesan bahwa kelompok kami lebih terdholimi, ternistakan, ditindas, oleh karena itu harus melawan. Kalau pesan ini semakin menguat maka peluang konflik itu lebih besar," katanya.  

     

Untuk itu, lanjut dia, yang harus dilakukan adalah keikut sertaan negara sebagai penanggungjawab utama dalam memberikan pembinaan kepada generasi muda. "Jaringan Gusdurian tentunya harus lebih bersikap arif. Jadi tidak hanya sekedar pemahaman Islam itu damai, Indonesia Bhineka, melainkan harus punya startegi yang lebih tepat," katanya.

     

Ia mengatakan kondisi intoleransi di Indonesia sudah mengkahwatirkan. "10 tahun kami sudah mengingatkan bahwa ada kecenderungan seperti ini. Bahkan Gusdur sudah mengingatkan pada 1983. Tapi saat itu dipandang itu ekspresi keberagamaan saja. Tapi sekarang sudah real ancaman," katanya.

     

Terumana penggunaan tekanan massa untuk menyetir kebijakan publik seperti  yang terjadi di Jakarta. "Sudah ada tekanan kepada kepolisian untuk membatasi kelompok-kelompok lain. Pemerintah harus tegas jangan atas nama harmoni tapi membatasi konstitusi," katanya. (*)

Video oleh : Abdul Hakim