Kemenlu Sidak Koarmatim Terkait Wilayah Perbatasan

Surabaya (Antara Jatim) - Staf Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengunjungi Markas Komando Armada RI Wilayah Timur (Koarmatim) di Surabaya, Selasa, untuk mengetahui pengamanan di wilayah perbatasan yang menjadi tanggung jawab Koarmatim.

Kunjungan yang dipimpin oleh Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional Bebeb Abdul Kurnia Nugraha Djudjunan itu diterima langsung oleh Pangarmatim Laksamana Muda TNI Darwanto di Ruang Kerja Pangarmatim, Gedung Nala, Koarmatim, Ujung, Surabaya.

"Kita ingin mengetahui tentang wilayah kerja Koarmatim serta tentang wilayah perbatasan yang menjadi tanggung jawab kerja Koarmatim," ucap Bebeb. Turut mendampingi dalam pertemuan itu Kepala Staf Armada RI Kawasan Timur (Kasarmatim) Laksamana Pertama TNI I.N.G. Ariawan dan Para Asisten Pangarmatim.

Kepada wartawan, Pangarmatim menyatakan telah menjamin keamanan laut di wilayah kerjanya kawasan Indonesia Timur, khususnya dari ancaman terorisme maupun upaya pencurian ikan dari pihak asing.  

Untuk pencegahan terorisme, Pangarmatim mengungkapkan, telah menggelar kekuatan di daerah-daerah rawan, kususnya di wilayah Ambalat, yang berada di kawasan Laut Sulawesi, yang merupakan perpanjangan perbatasan antara Sabah, Malaysia, dan Kalimantan Timur, Indonesia. 

Selain itu, Pangarmatim menambahkan, juga menggelar kekuatan di wilayah laut Miangas, pulau terluar Indonesia di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, yang merupakan perbatasan antara Indonesia dan Filipina. 

Ambalat dan Miangas, dikatakan Pangarmatim, merupakan jalur utama masuknya teroris ke Indonesia, sehingga perlu diwaspadai dan harus diperketat penjagaannya setiap saat. 

"Selain juga banyak kawasan rawan lainnya di wilayah laut Indonesia Timur yang  harus dijaga. Tidak hanya dengan menggelar kekuatan armada laut, melainkan juga dengan kekuatan udara, melalui pangkalan-pangkalan udara yang dimiliki Armatim," ungkapnya.

Termasuk, Pangarmatim menyatakan juga mengamankan kawasan laut Indonesia Timur dari upaya pencurian ikan dari pihak asing. "Setiap ada informasi masuk, selalu kita kejar. Dan ternyata selama ini yang ada adalah upaya pencurian ikan dari kapal nelayan yang kecil-kecil, kebanyakan dari nelayan asal Filipina," imbuhnya.  

Dari kunjungan kerja Ditjen Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Kemenlu, Pangarmatim mengusulkan ada program kerja sama antar intansi terkait yang sama-sama punya kewenangan di wilayah perbatasan.  

"Kita harapkan dari instansi-instansi yang berwenang di wilayah perbatasan ini ada koordinasi, biar apa yang sedang terjadi di wilayah perbatasan kita mengetahui khususnya terkait tindak lanjut apa yang harus kita lakukan," ujarnya. (*)