Surabaya (Antara Jatim) - Sekretaris Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur Prof Akhmad Muzzaki meminta negara hadir menyikapi sosial media (sosmed) melalui regulasi guna menjaga keutuhan NKRI.
Ditemui di sela seminar dengan topik "Citra Islam Rahmatan Lil Alamin dalam Media Mainstream dan Media Sosial dalam Tatanan Ekonomi Indonesia dan Global", di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Sabtu, ia mengingatkan negara agar tidak hanya hadir untuk media mainstream, melainkan juga untuk sosmed.
"Negara harus hadir dengan regulasi, tapi bukan kooptasi. Supaya media (sosmed) jelas menyebutkan nama, alamat dimana," kata guru besar Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA) ini.
Menurutnya, sosmed tidak menjamin kebenaran nama pemilik serta kepastian alamat akun, keberadaannya didukung tingkat kecepatan respon pemilik akun lainnya tanpa lebih dulu melakukan cek.
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Ditemui di sela seminar dengan topik "Citra Islam Rahmatan Lil Alamin dalam Media Mainstream dan Media Sosial dalam Tatanan Ekonomi Indonesia dan Global", di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS), Sabtu, ia mengingatkan negara agar tidak hanya hadir untuk media mainstream, melainkan juga untuk sosmed.
"Negara harus hadir dengan regulasi, tapi bukan kooptasi. Supaya media (sosmed) jelas menyebutkan nama, alamat dimana," kata guru besar Universitas Islam Negeri Surabaya (UINSA) ini.
Menurutnya, sosmed tidak menjamin kebenaran nama pemilik serta kepastian alamat akun, keberadaannya didukung tingkat kecepatan respon pemilik akun lainnya tanpa lebih dulu melakukan cek.
Dia menambahkan, negara memiliki kepentingan untuk menjaga bangunan bangsa. "Untuk mahasiswa, sekarang sibuk bersosmed daripada baca buku. Uang yang ada untuk beli paket data, kuota dari pada buku. Tantangannya, internet jangan jadi opium yang membelenggu dan membuat tidak sadar, melainkan vitamin untuk memperbanyak informasi," katanya.
Tuntutan Muzzaki pada negara ini bukan sebatas dilatarbelakangi penggunaan sosmed yang tanpa kontrol. Namun juga salah seorang kiai NU, yakni KH Miftakhul Akhyar yang menjadi korban "pengadilan sepihak" melalui sosmed oleh salah seorang elit partai di Jawa Timur.
"Foto beliau (Miftakhul Akhyar) dicapture berikut cuplikan berita. Ini memunculkan tudingan NU masuk angin, main dua kaki, main kanan-kiri, dan tergantung shodaqoh," rincinya.
Menyikapi hal ini, kata Muzzaki, tokoh partai tersebut harus meminta maaf kepada para kiai sepuh NU. PWNU Jawa Timur sendiri akan mengagendakan pertemuan tersebut. Waktu masih menunggu bisanya para kiai sepuh NU meluangkan waktu.
"Agenda pertemuan ini juga berdasar permintaan elit partai tersebut yang ketakutan dan meminta bantuan PWNU memediatori," ujarnya.
Prinsip PWNU, menurut Muzzaki, akan menyelesaikan baik-baik penghinaan kiai tersebut kendati sempat menjadi viral. Pertemuan yang diagendakan juga akan menjadi ajang klarifikasi. Upaya ini untuk meredam massa nahdliyin.
Muzzaki menambahkan, posisi NU seperti saat ini, yang bertujuan menjaga keutuhan NKRI cenderung membuat dimusuhi. Ini karena posisi yang dipilih, yakni di tengah. "NU dan Muhammadiyah penjaga NKRI. Negara didirikan multikultur," katanya. (*)
Tuntutan Muzzaki pada negara ini bukan sebatas dilatarbelakangi penggunaan sosmed yang tanpa kontrol. Namun juga salah seorang kiai NU, yakni KH Miftakhul Akhyar yang menjadi korban "pengadilan sepihak" melalui sosmed oleh salah seorang elit partai di Jawa Timur.
"Foto beliau (Miftakhul Akhyar) dicapture berikut cuplikan berita. Ini memunculkan tudingan NU masuk angin, main dua kaki, main kanan-kiri, dan tergantung shodaqoh," rincinya.
Menyikapi hal ini, kata Muzzaki, tokoh partai tersebut harus meminta maaf kepada para kiai sepuh NU. PWNU Jawa Timur sendiri akan mengagendakan pertemuan tersebut. Waktu masih menunggu bisanya para kiai sepuh NU meluangkan waktu.
"Agenda pertemuan ini juga berdasar permintaan elit partai tersebut yang ketakutan dan meminta bantuan PWNU memediatori," ujarnya.
Prinsip PWNU, menurut Muzzaki, akan menyelesaikan baik-baik penghinaan kiai tersebut kendati sempat menjadi viral. Pertemuan yang diagendakan juga akan menjadi ajang klarifikasi. Upaya ini untuk meredam massa nahdliyin.
Muzzaki menambahkan, posisi NU seperti saat ini, yang bertujuan menjaga keutuhan NKRI cenderung membuat dimusuhi. Ini karena posisi yang dipilih, yakni di tengah. "NU dan Muhammadiyah penjaga NKRI. Negara didirikan multikultur," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016