Surabaya (Antara Jatim) - Guru besar bidang keilmuan politik FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan mantan Ketua KPU periode 2004-2007 Prof Ramlan Surbakti dan Guru besar Bidang Hidrodinamika Teknik Perkapalan ITS Surabaya Prof Dr I Ketut Aria Pria Utama terpilih menjadi salah satu anggota Akademi
Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).
Keanggotaan Prof Ramlan Surbakti itu secara resmi dikukuhkan oleh Ketua AIPI, Prof dr Sangkot Marzuki PhD DSc, dan Rektor Unair Prof M Nasih dalam perhelatan Kuliah Inaugurasi di kampus Unair, Sabtu.
Ramlan memberi judul kuliah inaugurasinya "Tata Kelola Pemilu Subkajian Pemilu Terapan". Dalam kuliah tersebut, Ramlan menyoroti tata kelola pemilu yag belum maksimal di Indonesia.
"Dari 5.000 lebih pegawai KPU belum ada satu pun yang terdidik dalam tata kelola pemilu. Lha judul di ini supaya KPU dalam menjalankan pemilu itu sesuai dengan keahlian," katanya.
Dia menjelaskan, tata kelola wajib dipahami oleh personel KPU terutama Sekretaris Jenderal. Ini dimaksudkan agar semua Sekjen KPU supaya menjalankan tahapan-tahapan pemilu bukan sesuai tradisi, tapi sesuai keahlian.
Untuk itu dirinya berusaha agar subkajian pemilu terhadap pemilu ini bisa masuk ke dalam peminatan melalui program studi Ilmu Politik.
"Belum ada di dunia peminatan terhadap subkajian pemilu terapan. Itu bagian dari ilmu politik. Ilmu politik itu punya enam aspek, salah satunya kajian tentang tata kelola.
Dirinya mempersiapkan ini untuk menjadi sebuah program studi. Ya tentu karena ini bidang ilmu pengetahuan harus ada langkah-langkah, di antaranya menghimpun penelitian tentang tata kelola.
"Misalnya tadi keahlian membuat pertanyaan strategi tentang pemilu. Itu biasanya untuk lima tahun. Tapi yang unik itu biasanya gini, spesifikasi teknis tentang logistik pemilu. Ya memang tergantung teknis, namun ini penting sekali," jelasnya.
Dia memaparkan, pemilu adalah mengubah suara pemilih menjadi kursi. Hak pertama pemilih adalah memberikan suara. Suara itu alatnya dari logistik tersebut.
"Kalau desainnya gak cocok atau sukar dipahami oleh pemilih, jelas akan gagal menyampaikan ke pemilih. Jadi spesifikasi teknis logistik pemilu itu sangat penting," imbuhnya.
Diharapkan dengan adanya program studi tata kelola pemilu ini bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam pemilu seperti halnya teknis logistik tadi
Dia berharap dengan menjadi anggota AIPI dirinya dapat berkontribusi lebih untuk bangsa. "Intinya setelah ini ya akan memberi masukan kepada pemerintah terkait disiplin ilmu saya, yaitu ilmu sosial dan politik," tandasnya,
AIPI merupakan badan yang dibentuk oleh mantan Presiden Indonesia, BJ Habibie sebagai wadah atau komunitas bagi para pakar dari berbagai bidang dan berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Ada beberapa komisi di dalam AIPI, yakni Komisi Bidang Imu Pengetahuan Dasar, Komisi Bidang Ilmu Rekayasa, Komisi Bidang Ilmu Sosial, dan Komisi Bidang Kebudayaan.
Guru Besar ITS
Sementara itu, Guru besar Bidang Hidrodinamika Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Dr I Ketut Aria Pria Utama juga terpilih menjadi salah satu anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa AIPI.
Keanggotaannya secara resmi dikukuhkan oleh Ketua AIPI, Prof dr Sangkot Marzuki PhD DSc, dan Rektor ITS, Prof Ir Joni Hermana MScES PhD, dalam perhelatan Kuliah Inaugurasi di Rektorat setempat.
Ketut Aria menjelaskan, awal mula dirinya terjun bersama AIPI dimulai sejak roadshow AIPI pada tahun 2010. Saat itu ia bersama dengan Prof Gamantyo (dosen ITS) membawakan potensi kemaritiman yang ternyata cukup berpotensi diaplikasikan dalam industri kemaritiman Indonesia.
"Saat itu mereka terkagum-kagum dengan kemajuan ilmu kemaritiman di ITS," tuturnya.
Dia menjelaskan, Untuk menjadi anggota AIPI ini bukanlah hal yang mudah. Kontribusi besar bidang penelitian bagi masyarakat menjadi kunci utama untuk bisa dipertimbangkan menjadi anggota AIPI.
Pria yang akrab dipanggil Ikap ini menambahkan, dalam pemilihan anggota AIPI cukup menarik sebab ia tidak mencalonkan diri, melainkan direkomendasikan oleh rekan-rekan penelitinya.
Dirinya bercerita pada tahun 2014, ia kemudian dikontak kembali oleh pihak AIPI agar mengirimkan Curriculum Vitae (CV) untuk dievaluasi.
Hingga akhirnya, ia dinyatakan lolos sebagai anggota salah satu komisi di AIPI yang disahkan dalam rapat paripurna di rumah Mantan Presiden Indonesia, Prof BJ Habibie.
"Status keanggotaan di AIPI ini sifatnya seumur hidup,"ujar dosen Departemen Teknik Perkapalan ITS ini.
Sebagai dosen di ITS, Ikap sangat berbangga menjadi bagian dari AIPI. Ia berharap mampu meningkatkan atmosfer penelitian di kampus serta mendorong dan merekomendasikan dosen dosen ITS lainnya menjadi anggota AIPI di masa masa mendatang.
"Saya yakin, dosen-dosen ITS sangat berpotensi. Semoga dengan keanggotaan saya di AIPI, ITS semakin dipandang dengan prestasi prestasi risetnya yang prestisius," ujarnya.
Ikap sendiri memiliki ketertarikan besar dalam bidang ketahanan dan tenaga kapal, perancangan kapal, pendidikan maritim, serta hukum maritim. Berbagai prestasiia capai dalam bidang kemaritiman dan perkapalan.
Selain bekerja sebagai dosen pengajar di ITS, pria kelahiran
Denpasar itu menduduki beberapa posisi strategis seperti menjadi
Honorary Secretary The Royal Institution of Naval Architecture (RINA)
dan menjadi Co-Founder RINA Indonesia pada tahun 2005.
Dalam perjalanan karirnya di bidang teknik perkapalan, Ikap telah
meraih berbagai penghargaan nasional dan internasional. Pada 2013 ia
menerima Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden Republik
Indonesia.
Ia juga menjadi Investigator Komite Nasional Keselamatan
Transportasi bidang Kemaritiman sejak tahun 2014, serta menjadi anggota
Komite Teknik Biro Klasifikasi Indonesia bidang struktur sejak tahun
2014.
Dalam lingkup internasional, ia dianugerahi PMI-2 Award for Higher
Education Development oleh The British Council pada tahun 2010. Ia juga
mengantongi Distinction Medal Award For the Outstanding Paper serta
Certificate of Appreciation dari RINA.
AIPI dibentuk oleh BJ Habibie sebagai wadah atau komunitas
bagi para pakar dari berbagai bidang dan berbagai kalangan di seluruh
Indonesia. Ada beberapa komisi di dalam AIPI, yakni Komisi Bidang Imu
Pengetahuan Dasar, Komisi Bidang Ilmu Rekayasa, Komisi Bidang Ilmu
Sosial, dan Komisi Bidang Kebudayaan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI).
Keanggotaan Prof Ramlan Surbakti itu secara resmi dikukuhkan oleh Ketua AIPI, Prof dr Sangkot Marzuki PhD DSc, dan Rektor Unair Prof M Nasih dalam perhelatan Kuliah Inaugurasi di kampus Unair, Sabtu.
Ramlan memberi judul kuliah inaugurasinya "Tata Kelola Pemilu Subkajian Pemilu Terapan". Dalam kuliah tersebut, Ramlan menyoroti tata kelola pemilu yag belum maksimal di Indonesia.
"Dari 5.000 lebih pegawai KPU belum ada satu pun yang terdidik dalam tata kelola pemilu. Lha judul di ini supaya KPU dalam menjalankan pemilu itu sesuai dengan keahlian," katanya.
Dia menjelaskan, tata kelola wajib dipahami oleh personel KPU terutama Sekretaris Jenderal. Ini dimaksudkan agar semua Sekjen KPU supaya menjalankan tahapan-tahapan pemilu bukan sesuai tradisi, tapi sesuai keahlian.
Untuk itu dirinya berusaha agar subkajian pemilu terhadap pemilu ini bisa masuk ke dalam peminatan melalui program studi Ilmu Politik.
"Belum ada di dunia peminatan terhadap subkajian pemilu terapan. Itu bagian dari ilmu politik. Ilmu politik itu punya enam aspek, salah satunya kajian tentang tata kelola.
Dirinya mempersiapkan ini untuk menjadi sebuah program studi. Ya tentu karena ini bidang ilmu pengetahuan harus ada langkah-langkah, di antaranya menghimpun penelitian tentang tata kelola.
"Misalnya tadi keahlian membuat pertanyaan strategi tentang pemilu. Itu biasanya untuk lima tahun. Tapi yang unik itu biasanya gini, spesifikasi teknis tentang logistik pemilu. Ya memang tergantung teknis, namun ini penting sekali," jelasnya.
Dia memaparkan, pemilu adalah mengubah suara pemilih menjadi kursi. Hak pertama pemilih adalah memberikan suara. Suara itu alatnya dari logistik tersebut.
"Kalau desainnya gak cocok atau sukar dipahami oleh pemilih, jelas akan gagal menyampaikan ke pemilih. Jadi spesifikasi teknis logistik pemilu itu sangat penting," imbuhnya.
Diharapkan dengan adanya program studi tata kelola pemilu ini bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam pemilu seperti halnya teknis logistik tadi
Dia berharap dengan menjadi anggota AIPI dirinya dapat berkontribusi lebih untuk bangsa. "Intinya setelah ini ya akan memberi masukan kepada pemerintah terkait disiplin ilmu saya, yaitu ilmu sosial dan politik," tandasnya,
AIPI merupakan badan yang dibentuk oleh mantan Presiden Indonesia, BJ Habibie sebagai wadah atau komunitas bagi para pakar dari berbagai bidang dan berbagai kalangan di seluruh Indonesia. Ada beberapa komisi di dalam AIPI, yakni Komisi Bidang Imu Pengetahuan Dasar, Komisi Bidang Ilmu Rekayasa, Komisi Bidang Ilmu Sosial, dan Komisi Bidang Kebudayaan.
Guru Besar ITS
Sementara itu, Guru besar Bidang Hidrodinamika Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Prof Dr I Ketut Aria Pria Utama juga terpilih menjadi salah satu anggota Komisi Bidang Ilmu Rekayasa AIPI.
Keanggotaannya secara resmi dikukuhkan oleh Ketua AIPI, Prof dr Sangkot Marzuki PhD DSc, dan Rektor ITS, Prof Ir Joni Hermana MScES PhD, dalam perhelatan Kuliah Inaugurasi di Rektorat setempat.
Ketut Aria menjelaskan, awal mula dirinya terjun bersama AIPI dimulai sejak roadshow AIPI pada tahun 2010. Saat itu ia bersama dengan Prof Gamantyo (dosen ITS) membawakan potensi kemaritiman yang ternyata cukup berpotensi diaplikasikan dalam industri kemaritiman Indonesia.
"Saat itu mereka terkagum-kagum dengan kemajuan ilmu kemaritiman di ITS," tuturnya.
Dia menjelaskan, Untuk menjadi anggota AIPI ini bukanlah hal yang mudah. Kontribusi besar bidang penelitian bagi masyarakat menjadi kunci utama untuk bisa dipertimbangkan menjadi anggota AIPI.
Pria yang akrab dipanggil Ikap ini menambahkan, dalam pemilihan anggota AIPI cukup menarik sebab ia tidak mencalonkan diri, melainkan direkomendasikan oleh rekan-rekan penelitinya.
Dirinya bercerita pada tahun 2014, ia kemudian dikontak kembali oleh pihak AIPI agar mengirimkan Curriculum Vitae (CV) untuk dievaluasi.
Hingga akhirnya, ia dinyatakan lolos sebagai anggota salah satu komisi di AIPI yang disahkan dalam rapat paripurna di rumah Mantan Presiden Indonesia, Prof BJ Habibie.
"Status keanggotaan di AIPI ini sifatnya seumur hidup,"ujar dosen Departemen Teknik Perkapalan ITS ini.
Sebagai dosen di ITS, Ikap sangat berbangga menjadi bagian dari AIPI. Ia berharap mampu meningkatkan atmosfer penelitian di kampus serta mendorong dan merekomendasikan dosen dosen ITS lainnya menjadi anggota AIPI di masa masa mendatang.
"Saya yakin, dosen-dosen ITS sangat berpotensi. Semoga dengan keanggotaan saya di AIPI, ITS semakin dipandang dengan prestasi prestasi risetnya yang prestisius," ujarnya.
Ikap sendiri memiliki ketertarikan besar dalam bidang ketahanan dan tenaga kapal, perancangan kapal, pendidikan maritim, serta hukum maritim. Berbagai prestasiia capai dalam bidang kemaritiman dan perkapalan.
Selain bekerja sebagai dosen pengajar di ITS, pria kelahiran
Denpasar itu menduduki beberapa posisi strategis seperti menjadi
Honorary Secretary The Royal Institution of Naval Architecture (RINA)
dan menjadi Co-Founder RINA Indonesia pada tahun 2005.
Dalam perjalanan karirnya di bidang teknik perkapalan, Ikap telah
meraih berbagai penghargaan nasional dan internasional. Pada 2013 ia
menerima Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dari Presiden Republik
Indonesia.
Ia juga menjadi Investigator Komite Nasional Keselamatan
Transportasi bidang Kemaritiman sejak tahun 2014, serta menjadi anggota
Komite Teknik Biro Klasifikasi Indonesia bidang struktur sejak tahun
2014.
Dalam lingkup internasional, ia dianugerahi PMI-2 Award for Higher
Education Development oleh The British Council pada tahun 2010. Ia juga
mengantongi Distinction Medal Award For the Outstanding Paper serta
Certificate of Appreciation dari RINA.
AIPI dibentuk oleh BJ Habibie sebagai wadah atau komunitas
bagi para pakar dari berbagai bidang dan berbagai kalangan di seluruh
Indonesia. Ada beberapa komisi di dalam AIPI, yakni Komisi Bidang Imu
Pengetahuan Dasar, Komisi Bidang Ilmu Rekayasa, Komisi Bidang Ilmu
Sosial, dan Komisi Bidang Kebudayaan. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016