Malang (Antara Jatim) - Wakil Wali Kota Malang Sutiaji meminta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dibentuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama pemkot setempat bisa menjembatani usaha mikro kecil menengah dalam mengakses modal perbankan.
"Harapan kami setelah adanya TPAKD ini akses modal perbankan tidak hanya dikuasi orang-orang kaya. Para pelaku usaha mikro kecil emnengah (UMKM) pun seharusnya juga bisa mendapatkan kemudahan dalam mengakses modal dari perbankan," kata Sutiaji dalam sambutan pengukuhan Tim TPAKD Kota Malang di Balai Kota Malang, Kamis.
Dalam sambutannya, lebih lanjut Sutiaji mengatakan pengukuhan Tim TPKAD tersebut sebagai tindak lanjut Radiogram Menteri Dalam Negeri No T-900/634/Keuda tertanggal 19 Februari 2016 yang meminta Kepala Daerah membentuk TPAKD di wilayah masing-masing.
Tim tersebut, katanya, harus didukung sepenuhnya dengan harapan bisa menjembatani para pelaku UMKM yang selama ini kesulitan untuk mengakses modal perbankan. "Seharusnya para pelaku UMKM ini kan dipermudah aksesnya untuk mengembangkan usahanya, kok malah dipersulit," ucapnya.
Sementara itu Kepala OJK Malang Indra Kresna mengaku terbentuknya TPAKD tak lepas dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui program-program ekonomi kerakyatan dan peningkatan literasi serta inklusi keuangan. Sebelumnya, sudah ada 38 TPAKD yang terbentuk di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Indra, tujuan utama dibentuknya tim ini adalah meningkatkan percepatan akses keuangan dalam rangka mendorong ketersediaan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Pembentukan TPAKD tersebut cukup penting, apalagi di Kabupaten dan Kota Malang yang memiliki puluhan ribu UMKM dan membutuhkan gelontoran dana untuk menambah modal usaha," ujarnya.
Pengukuhan TPAKD dilakukan Wakil Wali Kota Sutiaji, disaksikan Anggota Dewan Komisioner OJK Nelson Tampubulon, dan Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Harapan kami setelah adanya TPAKD ini akses modal perbankan tidak hanya dikuasi orang-orang kaya. Para pelaku usaha mikro kecil emnengah (UMKM) pun seharusnya juga bisa mendapatkan kemudahan dalam mengakses modal dari perbankan," kata Sutiaji dalam sambutan pengukuhan Tim TPAKD Kota Malang di Balai Kota Malang, Kamis.
Dalam sambutannya, lebih lanjut Sutiaji mengatakan pengukuhan Tim TPKAD tersebut sebagai tindak lanjut Radiogram Menteri Dalam Negeri No T-900/634/Keuda tertanggal 19 Februari 2016 yang meminta Kepala Daerah membentuk TPAKD di wilayah masing-masing.
Tim tersebut, katanya, harus didukung sepenuhnya dengan harapan bisa menjembatani para pelaku UMKM yang selama ini kesulitan untuk mengakses modal perbankan. "Seharusnya para pelaku UMKM ini kan dipermudah aksesnya untuk mengembangkan usahanya, kok malah dipersulit," ucapnya.
Sementara itu Kepala OJK Malang Indra Kresna mengaku terbentuknya TPAKD tak lepas dari upaya pemberdayaan masyarakat melalui program-program ekonomi kerakyatan dan peningkatan literasi serta inklusi keuangan. Sebelumnya, sudah ada 38 TPAKD yang terbentuk di berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Indra, tujuan utama dibentuknya tim ini adalah meningkatkan percepatan akses keuangan dalam rangka mendorong ketersediaan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
"Pembentukan TPAKD tersebut cukup penting, apalagi di Kabupaten dan Kota Malang yang memiliki puluhan ribu UMKM dan membutuhkan gelontoran dana untuk menambah modal usaha," ujarnya.
Pengukuhan TPAKD dilakukan Wakil Wali Kota Sutiaji, disaksikan Anggota Dewan Komisioner OJK Nelson Tampubulon, dan Anggota Komisi XI DPR RI, Andreas Eddy Susetyo.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016