Malang (Antara Jatim) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah berupaya memperkuat keberadaan paralegal untuk melakukan pendampingan hukum terhadap kaum perempuan dan anak-anak jika mengalami pelanggaran hak.
Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Aisyiyah Dr Atiyatul Ulya di Malang, Sabtu, mengatakan dalam perjalanan satu abad Aisyiyah, masyarakat sudah banyak mengenal kiprah Aisyiyah, mulai bidang pendidikan, kesehatan, panti asuhan dan bidang-bidang lainnya.
"Sedangkan dalam ranah hukum, Aisyiyah sudah melakukan advokasi berupa pendampingan dalam menyelesaikan berbagai persolan keperempuanan yang terjadi di masyarakat. Inilah yang menurut kami perlu diperkuat," kata Atiyatul Ulya di sela Seminat bertema "Peran Aisyiyah dalam Pendampingan dan Penyelesaian Persoalan Hukum pada Perempuan dan Anak" di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Untuk mempeerkuat posisi dan keberadaan paralegal tersebut, PP Aisyiyah mengadakan pelatihan paralegal yang diikuti 25 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) dari 34 provinsi di Indonesia pada 11-13 November 2016.
Perwakilan dari tiap-tiap provinsi itu akan dicetak menjadi paralegal, sehingga dapat melakukan pendampingan hukum jika terdapat persoalan terkait pelanggaran hak terhadap perempuan dan anak.
Lebih lanjut, Atiyatul mengatakan saat ini Aisyiyah memiliki 10 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tiga dari sepuluh LBH ini telah mengantongi akreditasi, yakni LBH Kota Malang, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
"Memasuki abad kedua, kami mendorong agar Aisyiyah lebih banyak berjibaku dalam persoalan hukum yang akhir-akhir ini dialami kaum perempuan. Salah satu upaya kami yaitu melalui pelatihan paralegal ini," urainya.
Selain Atiyatul Ulya, ada beberapa pakar hukum hadir menjadi pemateri, di antaranya kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof Dr Enny Nurbaningsih SH MHum, Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indri Suparno.
Sementara itu, Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mengatakan pelatihan yang diadakan di UMM ini adalah bentuk sinergi antarpersyarikatan. UMM punya tagline "Dari Muhammadiyah untuk Bangsa", sehingga bagus ketika UMM berjejaring dengan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Aisyiyah.
Ia mengatakan dengan manusia memiliki rasa kurang, berarti ada tanda-tanda kemajuan dalam dirinya. Sama halnya dengan Aisyiyah, menyikapi kasus-kasus perempuan dan anak yang kerap diberitakan di media saat ini, Aisyiyah harus bersikap responsif.
"Aisyiyah harus menjadi pemecah masalah dan pencipta solusi. Semangat ini sudah ditanamkan dalam Mars Aisyiyah yang selalu dikumandangkan dalam tiap kegiatan, yakni semangat perempuan berkemajuan," ujarnya.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Ketua Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Aisyiyah Dr Atiyatul Ulya di Malang, Sabtu, mengatakan dalam perjalanan satu abad Aisyiyah, masyarakat sudah banyak mengenal kiprah Aisyiyah, mulai bidang pendidikan, kesehatan, panti asuhan dan bidang-bidang lainnya.
"Sedangkan dalam ranah hukum, Aisyiyah sudah melakukan advokasi berupa pendampingan dalam menyelesaikan berbagai persolan keperempuanan yang terjadi di masyarakat. Inilah yang menurut kami perlu diperkuat," kata Atiyatul Ulya di sela Seminat bertema "Peran Aisyiyah dalam Pendampingan dan Penyelesaian Persoalan Hukum pada Perempuan dan Anak" di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM).
Untuk mempeerkuat posisi dan keberadaan paralegal tersebut, PP Aisyiyah mengadakan pelatihan paralegal yang diikuti 25 Pimpinan Wilayah Aisyiyah (PWA) dari 34 provinsi di Indonesia pada 11-13 November 2016.
Perwakilan dari tiap-tiap provinsi itu akan dicetak menjadi paralegal, sehingga dapat melakukan pendampingan hukum jika terdapat persoalan terkait pelanggaran hak terhadap perempuan dan anak.
Lebih lanjut, Atiyatul mengatakan saat ini Aisyiyah memiliki 10 Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tiga dari sepuluh LBH ini telah mengantongi akreditasi, yakni LBH Kota Malang, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta.
"Memasuki abad kedua, kami mendorong agar Aisyiyah lebih banyak berjibaku dalam persoalan hukum yang akhir-akhir ini dialami kaum perempuan. Salah satu upaya kami yaitu melalui pelatihan paralegal ini," urainya.
Selain Atiyatul Ulya, ada beberapa pakar hukum hadir menjadi pemateri, di antaranya kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Prof Dr Enny Nurbaningsih SH MHum, Ketua Subkomisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Indri Suparno.
Sementara itu, Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini mengatakan pelatihan yang diadakan di UMM ini adalah bentuk sinergi antarpersyarikatan. UMM punya tagline "Dari Muhammadiyah untuk Bangsa", sehingga bagus ketika UMM berjejaring dengan salah satu organisasi otonom Muhammadiyah, yaitu Aisyiyah.
Ia mengatakan dengan manusia memiliki rasa kurang, berarti ada tanda-tanda kemajuan dalam dirinya. Sama halnya dengan Aisyiyah, menyikapi kasus-kasus perempuan dan anak yang kerap diberitakan di media saat ini, Aisyiyah harus bersikap responsif.
"Aisyiyah harus menjadi pemecah masalah dan pencipta solusi. Semangat ini sudah ditanamkan dalam Mars Aisyiyah yang selalu dikumandangkan dalam tiap kegiatan, yakni semangat perempuan berkemajuan," ujarnya.(*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016