KPK Kembalikan Berkas yang Dibawa Saat Penggeledahan

Madiun (Antara Jatim) - Tim penyidik KPK mengembalikan sejumlah dokumen pemeriksaan tentang pembangunan proyek Pasar Besar Madiun (PBM) yang dibawa saat penggeledahan di ruang kerja Wali Kota Madiun Bambang Irianto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. 

"Ada sekitar 36 dokumen yang dikembalikan. Tadi saya ke sana (Mako Brimob) disuruh untuk mengambilnya," ujar Sekretaris Daerah Kota Madiun Maidi kepada wartawan di Madiun, Jumat.

Menurut dia, ia sengaja yang mengambil dokumen-dokumen tersebut karena semuanya merupakan berkas yang ditandatangi oleh Sekretaris Daerah. 

"Jadi semua dokumen yang sudah selesai diperiksa disuruh ambil tadi. Karena saya yang tanda tangan, makanya saya yang ambil," katanya. 

Diperkirakan masih ada sejumlah dokumen lain yang akan dikembalikan namun waktu pengembaliannya masih menunggu hingga hari Senin pekan depan. 

"Dokumen yang dikembalikan itu baru yang dibawa saat menggeledah ruang Pak Wali. Belum termasuk yang disita di kantor Dinas Pekerjaan Umum," kata dia. 

Disinggung apakah dengan pegembalian sejumlah dokumen merupakan fase terakhir pemeriksaan tim penyidik KPK di Kota Madiun, Maidi mengaku tidak paham.

"Saya tidak tahu apakah dengan pengembalian ini (dokumen) merupakan tahap akhir dari pemeriksaan. Itu bukan kapasitas saya," terangnya.

Sementara, pemeriksaan tim penyidik KPK di Mako Satuan Brimob Detasemen C Pelopor Jalan Yos Sudarso Kota Madiun masih berjalan. Hari Jumat ini terpantau ada sekitar enam orang terperiksa yang memenuhi panggilan KPK. Hanya saja tidak diketahui para saksi tersebut dari pihak mana.

Selama berada di Kota Madiun sejak tanggal 17 Oktober hingga 28 Oktober 2016, tim penyidik KPK diduga telah memeriksa sekitar 40 orang saksi lebih. Baik dari pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Pemkot Madiun, maupun pihak swasta dari perusahaan milik tersangka dan manajemen konstrusi.

Jumlah tersebut dimungkinakan akan bertambah, mengingat berdasarkan informasi KPK masih akan memeriksa sejumlah saksi hingga awal November mendatang. Sejumlah informasi menyebutkan, pemeriksaan akan merambat hingga ke mantan anggota DPRD setempat.

Belum diketahui secara pasti kapan Wali Kota Madiun Bambang Irianto sebagai tersangka dalam kasus tersebut akan menjalani pemeriksaan. 

Dalam kasus korupsi gratifikasi terkait pembangunan pasar besar Kota Madiun tahun anggaran 2009-2012 tersebut, Bambang disangkakan pasal 12 huruf i atau pasal 12 B atau pasal 11 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)