Surabaya, (Antara Jatim) - Kepala Kantor Perwakilan BI Jatim, Benny Siswanto mengatakan peningkatan pengguna ekonomi syariah di Indonesia memerlukan intervensi atau dorongan pemerintah, salah satunya melalui regulasi khusus.

"Intervensi itu salah satunya seperti aturan pemberian gaji para PNS atau pegawai melalui bank syariah, sehingga akan terjadi peningkatan ekonomi syariah," kata Benny dalam kegiatan Festival Ekonomi Syariah di Surabaya, Kamis.
     
Benny mengakui untuk wilayah Jatim, pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penerapan ekonomi syariah, salah satunya dengan meluncurkan satuan tugas (Satgas) ekonomi syariah.
     
"Tugas satgas ini adalah menyinergikan dan mengkonsolidasikan antarpihak untuk bersama-sama mengembangkan ekonomi syariah di Jatim, sebab Jatim telah ditunjuk menjadi pusat ekonomi syariah di Indonesia," katanya.
     
Salah satu tugas satgas tersebut, kata Benny adalah mewujudkan ekonomi syariah yang sesuai dengan peta jalan atau "road map" kantor BI pusat, dan melakukan edukasi syariah kepada masyarakat.
      
"Satgas ini kami susun sejak setahun sebelumnya, dan baru bisa diluncurkan pada Festival Ekonomi Syariah tahun ini. Artinya satgas ini adalah bagian dari legal proses, dan kini tinggal menyusun program kerjanya yang sesuai road map," katanya.
     
Benny berharap dengan adanya berbagai upaya dorongan tersebut, akan ada peningkatan ekonomi syariah khususnya di wilayah Jawa Timur yang telah dijadikan sebagai pusat ekonomi syariah di Indonesia.
     
Sementara itu, Benny mengakui salah satu tantangan ekonomi syariah ke depan adalah menjaring sektor mikro atau UMKM, sebab minat UMKM untuk mengambil bagian dari ekonomi syariah sangat besar, salah satunya melalui kredit.
     
"Tantangan ke depan ini cukup besar, salah satunya sektor kredit yang ada pada UMKM. Dan perlu ada produk yang bisa mendorong UMKM untuk terlibat dalam ekonomi syariah," katanya.
      
Sebab, kata Benny, selama ini perbankan syariah kreditnya dikenal cukup mahal oleh UMKM, sehingga perlu adanya sosialisai dan edukasi kepada para pengelola UMKM.(*)

Pewarta: A Malik Ibrahim

Editor : Chandra Hamdani Noer


COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016