DPRD Pamekasan Panggil Pengusaha Terkait Reklamasi Pantai

Pamekasan (Antara Jatim) - Komisi I DPRD Pamekasan, Jawa Timur berencana hendak memanggil pengusaha dan instansi dinas di lingkungan pemkab, terkait kasus reklamasi pantai di pesisir Tlanakan yang kini dipersoalkan masyarakat sekitar.

"Pemanggilan para pihak itu untuk memperjelas persoalan reklamasi pantai di pesisir pantai selatan Pamekasan yang kini diprotes warga," kata Ketua Komisi I DPRD Pamekasan Ismail kepada Antara di Pamekasan, Kamis.

Ismail menjelaskan, para pihak yang akan dimintai keterangan terkait kasus reklamasi pantai itu, antara lain Badan Lingkungan Hidup (BLH), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pamekasan, serta administratur pelabuhan pesisir Branta, Kecamatan Tlanakan.

"Kami akan meminta penjelasan secara langsung, apakah reklamasi pantai di pesisir selatan Pamekasan itu sudah prosedural atau belum," katanya.

Selain dari instansi dinas, DPRD Pamekasan juga hendak memanggil perwakilan masyarakat pesisir di Desa Branta.

Unsur lain yang juga diundang DPRD ialah perwakilan pegiat lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melakukan pendampingan dalam kasus itu.

"Dengan adanya pertemuan dari berbagai pihak ini, kami harapkan persoalan reklamasi pantai yang kini diproses warga bisa menemui titik terang," katanya, menjelaskan.

Selain mempertanyakan tentang perizinan dalam kasus reklamasi pantai yang dijadikan tempau usaha itu, Komisi I DPRD Pamekasan juga akan mempertanyakan proses pengalikan hak milik tanah negara di sepanjang pesisir pantai Tlanakan itu, menjadi milik pribadi warga.

Pesisir pantai selatan Pamekasan itu direklamasi oleh pihak pengusaha karena dibangun Restoran oleh perusahaan milik Group Wiraraja.

Aksi protes terkait reklamasi pantai di pesisir Tlanakan itu sudah berlangsung lama, yakni sejak awal 2016, namun kala itu tidak diindahkan.

Protes atas reklamasi pesisir pantai itu kembali terjadi, karena terinspirasi dengan maraknya pemberitaan reklamasi pantai di Jakarta di berbagai media. (*)