Bojonegoro (Antara Jatim) - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur meminta aparatur Negara tidak mempermainkan pelayanan publik untuk ajang mencari uang karena pelayanan publik harus diberikan secara gratis.
"Pesan Bapak Presiden bahwa pelayanan publik jangan dijadikan ajang mencari uang," katanya ketika di Bojonegoro, Rabu.
Berbicara dalam diskusi Festival Keterbukaan Pemerintahan Daerah atau festival "Open Government Partnership" (OGP) di Bojonegoro itu, ia mengemukakan bahwa adanya pelayanan publik yang bisa berjalan dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan kemampuan Negeri. Salah satu kebijakan pelayanan publik yang memperkuat negeri yakni "Tax Amnesty" Pajak
Oleh karena itu, katanya memberikan contoh lagi, petugas pajak harus mengarahkan masyarakat dalam membayar pajak melalui bank. "Jangan kemudian petugas pajak meminta 50 persen dari pajak yang harus dibayar," ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi Keterbukaan Pemerintahan Daerah atau "OGP" di Bojonegoro karena bisa diketahui alokasi anggaran di daerah setempat.
Dengan adanya laporan anggaran yang disampaikan melalui papan pengumuman berarti ada kemauan dari aparatur Negara untuk tidak mempermainkan anggaran.
"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya " OGP" yang sudah berjalan di Bojonegoro," jelas dia
Dengan demikian, ia akan mendesak semua daerah di Indonesia untuk datang belajar ke Bojonegoro terkait "OGP" yang akan dijadikan percontohan di Indonesia. "Saya minta daerah lain belajar "OGP" ke Bojonegoro. Belajar bukan studi banding, " katanya menegaskan.
Bupati Bojonegoro Suyoto, sebelumnya menjelaskan bahwa proses adanya "OGP" di daerahnya bisa berjalan melalui kolaborasi empat komponen yaitu Pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Kolaborasi empat komponen itu secara bersama untuk memecahkan masalah dengan cepat, bukan kolaborasi saling menghujat," tandasnya.
Dalam acara itu juga tampil sebagai pembicara antara lain, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan Kementerian PPN Bappenas Rizky Ferianto, Direktur Aparatur Sipil Negara Kementerian PPN Bappenas Raden Siliwanti.
Selain itu juga Staf Kepresidenan RI Januar Nugroho dan Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyawati. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Pesan Bapak Presiden bahwa pelayanan publik jangan dijadikan ajang mencari uang," katanya ketika di Bojonegoro, Rabu.
Berbicara dalam diskusi Festival Keterbukaan Pemerintahan Daerah atau festival "Open Government Partnership" (OGP) di Bojonegoro itu, ia mengemukakan bahwa adanya pelayanan publik yang bisa berjalan dengan sebaik-baiknya akan meningkatkan kemampuan Negeri. Salah satu kebijakan pelayanan publik yang memperkuat negeri yakni "Tax Amnesty" Pajak
Oleh karena itu, katanya memberikan contoh lagi, petugas pajak harus mengarahkan masyarakat dalam membayar pajak melalui bank. "Jangan kemudian petugas pajak meminta 50 persen dari pajak yang harus dibayar," ujarnya.
Pada kesempatan itu, ia mengapresiasi Keterbukaan Pemerintahan Daerah atau "OGP" di Bojonegoro karena bisa diketahui alokasi anggaran di daerah setempat.
Dengan adanya laporan anggaran yang disampaikan melalui papan pengumuman berarti ada kemauan dari aparatur Negara untuk tidak mempermainkan anggaran.
"Saya mengapresiasi setinggi-tingginya " OGP" yang sudah berjalan di Bojonegoro," jelas dia
Dengan demikian, ia akan mendesak semua daerah di Indonesia untuk datang belajar ke Bojonegoro terkait "OGP" yang akan dijadikan percontohan di Indonesia. "Saya minta daerah lain belajar "OGP" ke Bojonegoro. Belajar bukan studi banding, " katanya menegaskan.
Bupati Bojonegoro Suyoto, sebelumnya menjelaskan bahwa proses adanya "OGP" di daerahnya bisa berjalan melalui kolaborasi empat komponen yaitu Pemerintah, pelaku usaha, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM).
"Kolaborasi empat komponen itu secara bersama untuk memecahkan masalah dengan cepat, bukan kolaborasi saling menghujat," tandasnya.
Dalam acara itu juga tampil sebagai pembicara antara lain, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan Kementerian PPN Bappenas Rizky Ferianto, Direktur Aparatur Sipil Negara Kementerian PPN Bappenas Raden Siliwanti.
Selain itu juga Staf Kepresidenan RI Januar Nugroho dan Direktur Hubungan Kelembagaan dan Transaksional Perbankan BNI Adi Sulistyawati. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016