Trenggalek (Antara Jatim) - Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengimbau para kepala desa di Indonesia ke depan untuk lebih memprioritaskan pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan perekonomian daerahnya.
Hal itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sanjoyo saat berkunjung ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin dan bertemu 152 kepala desa yang ada di wilayah tersebut.
"Dana desa jangan hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun juga untuk pengembangan ekonomi melalui badan usaha milik desa atau BUMDes," kata Menteri Eko Putro Sanjoyo.
Ia mengakui hasil evaluasi secara nasional yang mereka lakukan di banyak daerah penerima, aliran dana desa mayoritas digunakan untuk membiayai infrastruktur jalan dan jembatan.
"Ke depan jika urusan infrastruktur jalan dan jembatan sudah usai, semoga fokus pembangunan bisa digeser atau dialiharahkan ke pengembangan BUMDes," katanya.
Menteri Eko memproyeksikan, pembentukan dan pengembangan BUMDes secara maksimal akan mampu menambah pendapatan asli desa.
Selain itu, kata dia, pemberdayaan BUMDes juga bisa menjadi modal pembentukan desa yang mandriri.
"Kalau desa hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, nantinya pemerintah desa akan sulit berkembang karena hanya menggantungkan sumber dananya ke pemerintah pusat," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak mengakui pemerinah desa sangat hati-hati dalam memanfaatkan alokasi dana desa tersebut.
"Kami berani jamin penggunaan dana desa telah mengikuti aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," kata Emil.
Khusus menyangkut soal pengembangan BUMDes, lanjut Emil, Trenggalek telah merintis sejak beberapa tahun lalu namun sebagian besar masih bergerak pada sektor keuangan melalui program simpan-pinjam.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Hal itu disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Eko Putro Sanjoyo saat berkunjung ke Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Senin dan bertemu 152 kepala desa yang ada di wilayah tersebut.
"Dana desa jangan hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, namun juga untuk pengembangan ekonomi melalui badan usaha milik desa atau BUMDes," kata Menteri Eko Putro Sanjoyo.
Ia mengakui hasil evaluasi secara nasional yang mereka lakukan di banyak daerah penerima, aliran dana desa mayoritas digunakan untuk membiayai infrastruktur jalan dan jembatan.
"Ke depan jika urusan infrastruktur jalan dan jembatan sudah usai, semoga fokus pembangunan bisa digeser atau dialiharahkan ke pengembangan BUMDes," katanya.
Menteri Eko memproyeksikan, pembentukan dan pengembangan BUMDes secara maksimal akan mampu menambah pendapatan asli desa.
Selain itu, kata dia, pemberdayaan BUMDes juga bisa menjadi modal pembentukan desa yang mandriri.
"Kalau desa hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, nantinya pemerintah desa akan sulit berkembang karena hanya menggantungkan sumber dananya ke pemerintah pusat," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak mengakui pemerinah desa sangat hati-hati dalam memanfaatkan alokasi dana desa tersebut.
"Kami berani jamin penggunaan dana desa telah mengikuti aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat," kata Emil.
Khusus menyangkut soal pengembangan BUMDes, lanjut Emil, Trenggalek telah merintis sejak beberapa tahun lalu namun sebagian besar masih bergerak pada sektor keuangan melalui program simpan-pinjam.(*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016