Bojonegoro (Antara Jatim) - Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, berencana menggelar festival Hak Asasi Manusia (HAM) bekerja sama dengan "International NGO Forum on Indonesian Development" pada 30 November-2 Desember.
"Pelaksanaan festival HAM ini digelar untuk merayakan penerapan Pancasila di tingkat daerah," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Heru Sugiharto, di Bojonegoro, Rabu.
Oleh karena itu, menurut dia, dalam festival HAM akan digelar berbagai acara, antara lain, panggung budaya (layar tancap, musik, wayang, dan kesenian tayub), juga pameran produk dan budaya daerah.
Selain itu, lanjut dia, juga digelar lomba foto dan pembuatan video terkait ramah HAM di daerahnya.
"Persiapan festival HAM terus dimatangkan untuk membahas pelaksaannya dengan perwakilan INFID juga pihak lainnya sehari lalu," jelas dia.
Menurut dia, festival HAM yang akan digelar di alun-alun itu bisa disaksikan seluruh lapisan masyarakat selama pelaksanaan acara.
Dalam acara itu pemkab juga akan mengundang Duta Besar Inggris, Walikota Barcelona, Walikota Gwangju, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan Internasional.
Dengan menyaksikan festival HAM, katanya, undangan bisa menyaksikan perkembangan HAM yang ada di daerahnya.
"Masyarakat juga berbagai pihak lainnya bisa menyaksikan secara langsung capaian HAM yang sudah berjalan di daerah kami," paparnya.
Yang jelas, masih menurut dia, digelarnya festival HAM di daerah setempat tidak lepas dari penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada daerahnya sebagai kota ramah HAM pada 2015.
"Bojonegoro pernah memperoleh piagam penghargaan sebagai kota ramah HAM dari Menteri Hukum dan HAM pada 2015," katanya menegaskan.
Bupati Bojonegoro Suyoto, sebelumnya, memberikan gambaran dialog Jumat yang berjalan selama ini merupakan hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan termasuk ikut mengontrol jalannya pelaksanaan pembangunan.
Di dalam dialog Jumat itu, lanjut dia, masyarakat yang datang bisa menyampaikan aspirasinya juga berbagai hal lainnya termasuk mengontrol pelaksanaan jalannya pembangunan.
"Apabila hak masyarakat bisa tersampaikan maka konflik sosial akan berkurang," tandasnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Pelaksanaan festival HAM ini digelar untuk merayakan penerapan Pancasila di tingkat daerah," kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Bojonegoro Heru Sugiharto, di Bojonegoro, Rabu.
Oleh karena itu, menurut dia, dalam festival HAM akan digelar berbagai acara, antara lain, panggung budaya (layar tancap, musik, wayang, dan kesenian tayub), juga pameran produk dan budaya daerah.
Selain itu, lanjut dia, juga digelar lomba foto dan pembuatan video terkait ramah HAM di daerahnya.
"Persiapan festival HAM terus dimatangkan untuk membahas pelaksaannya dengan perwakilan INFID juga pihak lainnya sehari lalu," jelas dia.
Menurut dia, festival HAM yang akan digelar di alun-alun itu bisa disaksikan seluruh lapisan masyarakat selama pelaksanaan acara.
Dalam acara itu pemkab juga akan mengundang Duta Besar Inggris, Walikota Barcelona, Walikota Gwangju, serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal dan Internasional.
Dengan menyaksikan festival HAM, katanya, undangan bisa menyaksikan perkembangan HAM yang ada di daerahnya.
"Masyarakat juga berbagai pihak lainnya bisa menyaksikan secara langsung capaian HAM yang sudah berjalan di daerah kami," paparnya.
Yang jelas, masih menurut dia, digelarnya festival HAM di daerah setempat tidak lepas dari penghargaan dari Pemerintah yang diberikan kepada daerahnya sebagai kota ramah HAM pada 2015.
"Bojonegoro pernah memperoleh piagam penghargaan sebagai kota ramah HAM dari Menteri Hukum dan HAM pada 2015," katanya menegaskan.
Bupati Bojonegoro Suyoto, sebelumnya, memberikan gambaran dialog Jumat yang berjalan selama ini merupakan hak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai bidang pembangunan termasuk ikut mengontrol jalannya pelaksanaan pembangunan.
Di dalam dialog Jumat itu, lanjut dia, masyarakat yang datang bisa menyampaikan aspirasinya juga berbagai hal lainnya termasuk mengontrol pelaksanaan jalannya pembangunan.
"Apabila hak masyarakat bisa tersampaikan maka konflik sosial akan berkurang," tandasnya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016