Yaqut: Ansor Bebaskan Anggota Terlibat Politik Praktis

Tulungagung (Antara Jatim) - Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor maupun Barisan Ansor Serbaguna (Banser) membebaskan setiap anggota dan kadernya untuk berpolitik praktis sesuai keyakinan masing-masing dan bisa dipertanggungjawabkan.

     

"Aturan main dalam organisasi GP Ansor maupun Banser adalah netral dari semua bentuk intervensi politik. Tapi jika ada anggota atau kader yang berpolitik itu sah-sah saja dan itu di luar ranah organisasi," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Kholil Qoumas di Tulungagung, Sabtu.

     

Penegasan itu disampaikan Yaqut yang juga anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB di sela kunjungannya menghadiri rakornas (rapat koordinasi nasional) Satkornas Banser di Tulungagung sejak Jumat (5/8) hingga Sabtu.

     

Dalam pernyataannta, adik tokoh nasional dari NU Mustafa Bisri ini menekankan pentingnya kebebasan berekspresi bagi warga GP Ansor di seluruh Tanah Air yang dia klaim berjumlah sekitar 1,7 juta orang tersebut.

     

Menurut Yaqut,selama aktivitas politik praktis tersebut diyakini dan bisa dipertanggungjawabkan, dewan pengurus GP Ansor dan Banser tidak akan mempermasalahkan.

     

"Yang penting organisasinya tidak dibawa-bawa. Sebab secara kelembagaan Ansor maupun Banser tidak ikut dukung-mendukung parpol tertentu. Kami murni gerakan kultural berbasis keagamaan, dan Banser adalah 'tentaranya' NU dalam membela agama serta NKRI," kata Yaqut.

     

Kendati membebaskan hak politik anggota, Yaqut saat menyampaikan pidato sambutan pada pembukaan Rakornas Satkornas Banser di Tulungagung sempat menyinggung soal lemahnya aturan main dalam organisasi Banser.

     

Menurutnya, acapkali kader Ansor telah dibekali kemampuan dasar bela diri dan kemiliteran, namun kemudian dimanfaatkan parpol tertentu sebagai tenaga keamanan lapangan dan sebagainya.

"Ini kalau terus tidak jelas, nanti Ansor dan Banser yang capai melatih anggota tapi yang menikmati manfaatnya partai politik," kata Yaqut.

Oleh karenanya, Yaqut berharap masalah aturan main tersebut menjadi topik bahasan yang harus segera dipecahkan oleh jajaran pengurus Banser melalui rapat koordinasi nasional yang digelar selama tiga hari berturut tersebut. (*)