Sejumlah Fraksi DPRD Jember Soroti Rendahnya Serapan APBD 2015

Jember (Antara Jatim) - Sejumlah fraksi di DPRD Jember menyoroti rendahnya serapan APBD 2015 dalam sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota pengantar Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD 2015 di DPRD Jember, Jawa Timur, Jumat sore.

"Dalam nota pengantar keuangan LPP APBD 2015 tercatat penyerapan belanja langsung hanya mencapai 78,89 persen dan jika ditelusuri hingga unit kerja, maka banyak anggaran yang belum terserap," kata juru bicara Fraksi Nasdem Ja'faroh Wafie dalam pidatonya dalam sidang paripurna DPRD Jember.

Ia mencontohkan Dinas Pekerjaan Umum tercatat sisa anggaran sebesar Rp43 miliar dan di Dinas Perhubungan terdapat sisa anggaran sebesar Rp2,5 miliar, sehingga total angka tersebut tentu cukup banyak. 

"Seandainya dana tersebut bisa terserap secara maksimal, tentu akan memberikan efek yang besar bagi pembangunan Jember, yang ujung-ujungnya juga berimbas pada akselersasi peningkatan kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Juru Fraksi PDI Perjuangan Indriyati mengatakan penyerapan anggaran di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang maksimal, bahkan pada Dinas Pertanian tercatat alokasi anggaran sebesar Rp44 miliar, namun yang terserap hanya 30 persen atau Rp15 miliar.

"Ada sisa anggaran sebesar Rp29 miliar, sehingga penyerapan terendah di SKPD untuk tahun anggaran 2015 berada di Dinas Pertanian. Kami berharap hal tersebut tidak terulang pada realisasi APBD 2016," tuturnya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh juru bicara Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Sunarsih Kholis yang meminta seluruh SKPD mengoptimalkan serapan anggaran karena serapan anggaran pada APBD 2015 dinilai masih rendah.

"Rendahnya serapan belanja langsung lebih rendah dibandingkan belanja tidak langsung, sehingga perlu ada evaluasi dari Pemkab Jember, agar tidak terulang pada tahun anggaran 2016," katanya.

Sebagian besar fraksi yakni Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi Hanura Demokrat, dan Fraksi Amanat Pembangunan mendesak Pemkab Jember untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sudah diraih kepemimpinan bupati sebelumnya Bupati MZA Djalal-Wakil Bupati Jember Kusen Andalas.(*)