Trenggalek, (Antara Jatim) - Delapan kepala daerah di wilayah Mataraman (Jatim bagian timur) menandatangani surat penyataan sikap bersama lalu menyerahkannya kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat kunjungan kerja di Kabupaten Ponorogo dan Kediri, Jawa Timur, Kamis.
Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, salah satu penanda tangan petisi mengatakan, surat pernyataan sikap bersama itu berisi terkait keluhan kesenjangan pembangunan di wilayah selatan Pulau Jawa dengan daerah lain akibat tiadanya sarana transportasi udara.
"Intinya kami atas nama delapan daerah berharap Menteri Luhut membantu pembukaan bandara udara di wilayah eks-Keresidenan Kediri dan Madiun yang selama ini terhambat," kata Emil kepada Antara di Trenggalek.
Selain Trenggalek, tujuh daerah lain yang ikut menandatangani surat pernyataan sikap bersama adalah Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Ngawi.
Surat pernyataan sikap secara resmi disampaikan saat delapan kepala daerah mengikuti rangkaian kunjungan kerja Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan di sejumlah Ponpes di Ponorogo maupun Kediri.
Surat pernyataan sikap bersama yang terdiri dari tiga poin itu ditandatangani oleh delapan kepala daerah.
Mereka adalah Bupati Madiun Muhtarom, Bupati Magetan Sumantri, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Pacitan Indartato, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Blitar Rijanto, dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.
Menurut keterangan Emil, isi surat tersebut terdiri atas tiga poin, yakni kesenjangan pembangunan, strategi geopolitik, dan nawacita Presiden Joko Widodo.
Soal kesenjangan pembangunan menjadi persoalan daerah selatan Pulau Jawa karena tidak adanya akses transportasi udara sama sekali.
"Karena itu kami berharap Menteri Polhukam bisa menjembatani ini," ucap Emil.
Padahal, kata dia, selain untuk kepentingan penumpang komersil, transportasi udara ini sangat vital bagi distribusi barang dan kebutuhan masyarakat.
"Keinginan untuk membangun Bandar udara sendiri di wilayah itu selama ini terganjal dengan teritori udara militer Lanud Iswahjudi yang berada di Kecamatan Maos, Kabupaten Magetan. Sebab wilayah udara di atas dua eks-Keresidenan Kediri dan Madiun menjadi lintasan pesawat militer," ujarnya.
Dari segi strategi geopolitik, kata dia, wilayah Mataraman menjadi gerbang Samudera Hindia yang sangat strategis sebagai poros maritim dunia.
Bahkan kawasan ini juga diklaim bisa menjadi jalur perdagangan dengan Negara di belahan selatan dunia termasuk benua Afrika, Asia Selatan, India, dan Australia.
"Ini juga selaras dengan janji pembangunan Presiden untuk membangun dari daerah terluar dan terpinggir Indonesia," ujar Emil, menegaskan.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak, salah satu penanda tangan petisi mengatakan, surat pernyataan sikap bersama itu berisi terkait keluhan kesenjangan pembangunan di wilayah selatan Pulau Jawa dengan daerah lain akibat tiadanya sarana transportasi udara.
"Intinya kami atas nama delapan daerah berharap Menteri Luhut membantu pembukaan bandara udara di wilayah eks-Keresidenan Kediri dan Madiun yang selama ini terhambat," kata Emil kepada Antara di Trenggalek.
Selain Trenggalek, tujuh daerah lain yang ikut menandatangani surat pernyataan sikap bersama adalah Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, dan Kabupaten Ngawi.
Surat pernyataan sikap secara resmi disampaikan saat delapan kepala daerah mengikuti rangkaian kunjungan kerja Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan di sejumlah Ponpes di Ponorogo maupun Kediri.
Surat pernyataan sikap bersama yang terdiri dari tiga poin itu ditandatangani oleh delapan kepala daerah.
Mereka adalah Bupati Madiun Muhtarom, Bupati Magetan Sumantri, Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni, Bupati Pacitan Indartato, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Bupati Blitar Rijanto, dan Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak.
Menurut keterangan Emil, isi surat tersebut terdiri atas tiga poin, yakni kesenjangan pembangunan, strategi geopolitik, dan nawacita Presiden Joko Widodo.
Soal kesenjangan pembangunan menjadi persoalan daerah selatan Pulau Jawa karena tidak adanya akses transportasi udara sama sekali.
"Karena itu kami berharap Menteri Polhukam bisa menjembatani ini," ucap Emil.
Padahal, kata dia, selain untuk kepentingan penumpang komersil, transportasi udara ini sangat vital bagi distribusi barang dan kebutuhan masyarakat.
"Keinginan untuk membangun Bandar udara sendiri di wilayah itu selama ini terganjal dengan teritori udara militer Lanud Iswahjudi yang berada di Kecamatan Maos, Kabupaten Magetan. Sebab wilayah udara di atas dua eks-Keresidenan Kediri dan Madiun menjadi lintasan pesawat militer," ujarnya.
Dari segi strategi geopolitik, kata dia, wilayah Mataraman menjadi gerbang Samudera Hindia yang sangat strategis sebagai poros maritim dunia.
Bahkan kawasan ini juga diklaim bisa menjadi jalur perdagangan dengan Negara di belahan selatan dunia termasuk benua Afrika, Asia Selatan, India, dan Australia.
"Ini juga selaras dengan janji pembangunan Presiden untuk membangun dari daerah terluar dan terpinggir Indonesia," ujar Emil, menegaskan.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016