![pinterest](https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://jatim.antaranews.com/berita/180013/kota-malang-percontohan-e-warung-pkh-nasional&media=https://cdn.antaranews.com/cache/1200x800/2016/06/20160627mensos1.jpg&description=Kota Malang Percontohan "e-warung" PKH Nasional){kind=link}
Malang (Antara Jatim) - Kota Malang menjadi percontohan layanan e-warung atau warung nontunai pertama Kelompok Usaha Bersama (KUBE)–Program Keluarga Harapan (PKH) Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera (KMIS) nasional yang diluncurkan Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, Senin.
"Melalui program ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia dan melalui kartu BISA yang di fasilitasi oleh BNI, pemberdayaan fakir miskin menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud," kata Mensos dalam sambutannya pada peluncuran e-warung yang berlokasi di Jalan Ikan Tombro Kota Malang, Jawa Timur.
Selain itu, lanjutnya, dengan adanya program ini indikasi pemotongan bantuan sosial tidak akan terjadi, karena melalui transfer dana ke rekening penerima bantuan dan penggunaan kartu BISA dari BNI, dana tersebut akan diterima langsung oleh penerima bantuan.
Dengan adanya fasilitas dari BNI yang telah menerbitkan kartu BISA, kata Khofifah, penyaluran bantuan sosial memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai tabungan yang sekaligus dapat digunakan untuk berbagai transaksi nontunai lainnya.
Menurut Khofifah, bantuan sosial nontunai ini sebagai upaya untuk meminimalisasi potongan bantuan, sebab jika dibayarkan secara tunai tidak menutup kemungkinan ada pemotogan-pemotongan yang dilakukan oleh oknum. Namun, kalau melalui mekanisme transfer, indikasi adanya pemotongan itu bisa teratasi.
Saat ini dana PKH dari Kementerian Sosial yang sudah turun sebesar Rp1,6 triliun. Jika diserahkan secara tunai, dikhawatirkan terjadi antrean dan tidak efektif, khususnya bagi ibu-ibu penerima dana PKH.
Pada tahun ini pemerintah akan menyerahkan bantuan sosial PKH secara keseluruhan sebesar Rp9,8 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp12,7 triliun pada 2017. Sedangkan untuk beras sejahtera sebesar Rp21,9 triliun.
"Kenaikan bantuan sosial ini karena adanya tambahan pencairan. Seluruh penerima PKH sebanyak 6 juta jiwa dan akan menerima bantuan sebanyak empat kali dalam satu tahun dengan jumlah bervariasi masing masing penerima bantuan.
Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan sebagai tahap awal uji coba penyaluran bantuan sosial nontunai akan menyasar sebanyak 612.816 peserta PKH. "Nah, kalau dengan model non tunai ini bisa semakin efektif," paparnya.
Program bantuan sosial nontunai inilah yang saat ini dikombinasi dengan e-warung, sehingga warga penerima bantuan bisa membeli keperluan tanpa menggunakan dana tunai, melainkan menggunakan kartu.
Sementara itu Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan e-warung ini merupakan hasil inovasi Mensos Khofifah dalam mengatasi masalah sosial. "Warung ini saya harap bisa berjalan dengan baik, sehingga mampu menekan angka inflasi," kata Sutiaji.
Wakil Direktur Bank Negara Indonesia (BNI), Suprajanto mengemukakan bantuan sosial nantinya akan diterima dalam satu kartu yang bisa dibelanjakan dan bisa ditabung oleh penerima bantuan, sehingga semua kebutuhan bisa terintegrasi dalam satu kartu.
Program ini dilandasi arahan presiden tentang strategi keuangan inklusif dengan sistem nontunai.
Kota Malang sebagai pilot project pelaksanaan program e-warung dari Kementerian Sosial RI. Pada tahun ini akan diuji coba di 34 kabupaten/kota lainnya dan pada 2017 diharapkan sudah ada 100 kabupaten/kota yang menyusul layanan keuangan digital (LKD) tersebut.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Melalui program ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia dan melalui kartu BISA yang di fasilitasi oleh BNI, pemberdayaan fakir miskin menuju masyarakat sejahtera dapat terwujud," kata Mensos dalam sambutannya pada peluncuran e-warung yang berlokasi di Jalan Ikan Tombro Kota Malang, Jawa Timur.
Selain itu, lanjutnya, dengan adanya program ini indikasi pemotongan bantuan sosial tidak akan terjadi, karena melalui transfer dana ke rekening penerima bantuan dan penggunaan kartu BISA dari BNI, dana tersebut akan diterima langsung oleh penerima bantuan.
Dengan adanya fasilitas dari BNI yang telah menerbitkan kartu BISA, kata Khofifah, penyaluran bantuan sosial memiliki banyak fungsi, di antaranya sebagai tabungan yang sekaligus dapat digunakan untuk berbagai transaksi nontunai lainnya.
Menurut Khofifah, bantuan sosial nontunai ini sebagai upaya untuk meminimalisasi potongan bantuan, sebab jika dibayarkan secara tunai tidak menutup kemungkinan ada pemotogan-pemotongan yang dilakukan oleh oknum. Namun, kalau melalui mekanisme transfer, indikasi adanya pemotongan itu bisa teratasi.
Saat ini dana PKH dari Kementerian Sosial yang sudah turun sebesar Rp1,6 triliun. Jika diserahkan secara tunai, dikhawatirkan terjadi antrean dan tidak efektif, khususnya bagi ibu-ibu penerima dana PKH.
Pada tahun ini pemerintah akan menyerahkan bantuan sosial PKH secara keseluruhan sebesar Rp9,8 triliun dan akan dinaikkan menjadi Rp12,7 triliun pada 2017. Sedangkan untuk beras sejahtera sebesar Rp21,9 triliun.
"Kenaikan bantuan sosial ini karena adanya tambahan pencairan. Seluruh penerima PKH sebanyak 6 juta jiwa dan akan menerima bantuan sebanyak empat kali dalam satu tahun dengan jumlah bervariasi masing masing penerima bantuan.
Sementara Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Harry Hikmat mengatakan sebagai tahap awal uji coba penyaluran bantuan sosial nontunai akan menyasar sebanyak 612.816 peserta PKH. "Nah, kalau dengan model non tunai ini bisa semakin efektif," paparnya.
Program bantuan sosial nontunai inilah yang saat ini dikombinasi dengan e-warung, sehingga warga penerima bantuan bisa membeli keperluan tanpa menggunakan dana tunai, melainkan menggunakan kartu.
Sementara itu Wakil Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan e-warung ini merupakan hasil inovasi Mensos Khofifah dalam mengatasi masalah sosial. "Warung ini saya harap bisa berjalan dengan baik, sehingga mampu menekan angka inflasi," kata Sutiaji.
Wakil Direktur Bank Negara Indonesia (BNI), Suprajanto mengemukakan bantuan sosial nantinya akan diterima dalam satu kartu yang bisa dibelanjakan dan bisa ditabung oleh penerima bantuan, sehingga semua kebutuhan bisa terintegrasi dalam satu kartu.
Program ini dilandasi arahan presiden tentang strategi keuangan inklusif dengan sistem nontunai.
Kota Malang sebagai pilot project pelaksanaan program e-warung dari Kementerian Sosial RI. Pada tahun ini akan diuji coba di 34 kabupaten/kota lainnya dan pada 2017 diharapkan sudah ada 100 kabupaten/kota yang menyusul layanan keuangan digital (LKD) tersebut.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016