Kemenhub Alokasikan Rp1 Miliar Perbaikan Terminal Tipe-A

Madiun (Antara Jatim) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mengalokasikan dana sebesar Rp1 miliar guna perbaikan dan perawatan sejumlah terminal tipe A yang ada di seluruh wilayah Indonesia.

"Pengalokasian tersebut menyusul rencana pengambilalihan terminal tipe A dari daerah oleh pusat mulai Oktober mendatang," ujar Kepala Sub Bidang Manajemen Keselamatan, Direktorat Pembinaan Keselamatan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub RI, Mulyahadi, kepada wartawan di Madiun, Rabu.

Menurut dia, dana sebesar Rp1 miliar tersebut akan digunakan untuk perbaikan dan perawatan sebanyak 143 terminal tipe A di seluruh Indonesia.

Jika nantinya terminal yang selama ini dikelola oleh pemda diambil alih oleh pusat, maka Kemenhub akan mengubah sistem operasionalnya. Salah satunya dari sisi kedisiplinan pegawai maupun perawatan kondisi terminal.

"Mestinya nanti ada perbedaan sistem kelola saat Terminal Purbaya Madiun dioperasikan oleh pemerntah pusat. Baik dari sisi disiplin kerja pegawai dan sebagainya," kata dia.

Terkait kondisi Terminal Purbaya Madiun, ia menjelaskan, secara umum, terminal tersebut sudah tertib dan bagus. 

Pihaknya merinci telah ada pemisahan antara kedatangan dan keberangkatan untuk angkota, bus AKDP, dan bus AKAP. 

Selain itu, Terminal Purbaya dinilai sudah memenuhi standar Peraturan Menteri Perhubungan tentang terminal, karena telah memiliki fasiltas toilet, jalur pemberangkatan, dan ruang tunggu penumpang.

Ia menambahkan, setelah resmi diambilalih pemerintah pusat, Kemenhub nantinya akan melakukan penataan kios dan menertibkan sejumlah perusahaan otobus.

"Perusaahaan otobus diwajibkan menaikkan dan menurunkan penumpang di dalam terminal. Selain itu tiket masuk peron terminal yang saat ini hanya Rp200, kemungkinan akan dinaikkan," katanya.

Seperti diketahui, seluruh terminal tipe A yang selama ini dikelola oleh pemerintah daerah akan diambilalih oleh pemerintah pusat. Adapun pengambilalihan tersebut sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (*)