Davao City, Filipina, (Antara/Reuters) - Presiden terpilih Filipina, Rodrigo Duterte, pada Selasa, menyatakan negaranya tidak akan bergantung pada Amerika Serikat dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan.
Filipina selama ini adalah salah satu sekutu paling dekat Washington dalam perseteruan dengan Beijing terkait kepemilikan wilayah Laut China Selatan, sebuah jalur perdagangan dunia yang sangat penting.
Duterte, yang memenangi pemilu presiden pada 9 Mei lalu, mengusulkan perundingan multilateral--dengan mengundang sejumlah negara pemantau seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia--untuk menyelesaikan sengketa itu.
Dia juga meminta China untuk menghormati hukum internasional yang memberi jaminan hak Zona Ekonomi Eksklusif selebar 200 mil dari garis pantai.
"Kami memang punya kerja sama dengan negara-negara Barat, tapi kami ingin semua orang mengerti bahwa kami akan memperjuangkan kepentingan sendiri," kata Duterte saat wartawan menanyakan soal agenda perundingan bilateral dengan China.
"Upaya ini tidak akan bergantung pada dukungan Amerika Serikat. Kami tidak berniat untuk memuaskan semua pihak kecuali kepentingan rakyat Filipina," kata dia.
Merespon pernyataan Duterte tersebut, Daniel Russel, wakil menteri luar negeri Amerika Serikat untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, menyatakan bahwa negaranya tidak "bermasalah" dengan perundingan bilateral di antara negara-negara yang bersengketa.
Namun di sisi lain, Russel juga menegaskan bahwa sengketa di Laut China Selatan adalah persoalan multilateral yang tidak bisa diselesaikan dengan cara bilateral.
Duterte menyampaikan visi mengenai Laut China Selatan setelah mengumumkan anggota kabinet yang akan duduk di kursi kementerian saat dia mulai menjabat sebagai presiden tanggal 30 Juni.
Posisi menteri luar negeri akan ditempati oleh Perfecto Yasay, tokoh yang sejauh ini mengungkapkan visi rekonsilitatif terkait sengketa wilayah.
"Saya berpendapat, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini selain dengan perundingan. Kami tentu saja akan memastikan adanya perundingan bilateral karena ini sangat diperlukan," kata Yasay.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Filipina selama ini adalah salah satu sekutu paling dekat Washington dalam perseteruan dengan Beijing terkait kepemilikan wilayah Laut China Selatan, sebuah jalur perdagangan dunia yang sangat penting.
Duterte, yang memenangi pemilu presiden pada 9 Mei lalu, mengusulkan perundingan multilateral--dengan mengundang sejumlah negara pemantau seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia--untuk menyelesaikan sengketa itu.
Dia juga meminta China untuk menghormati hukum internasional yang memberi jaminan hak Zona Ekonomi Eksklusif selebar 200 mil dari garis pantai.
"Kami memang punya kerja sama dengan negara-negara Barat, tapi kami ingin semua orang mengerti bahwa kami akan memperjuangkan kepentingan sendiri," kata Duterte saat wartawan menanyakan soal agenda perundingan bilateral dengan China.
"Upaya ini tidak akan bergantung pada dukungan Amerika Serikat. Kami tidak berniat untuk memuaskan semua pihak kecuali kepentingan rakyat Filipina," kata dia.
Merespon pernyataan Duterte tersebut, Daniel Russel, wakil menteri luar negeri Amerika Serikat untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik, menyatakan bahwa negaranya tidak "bermasalah" dengan perundingan bilateral di antara negara-negara yang bersengketa.
Namun di sisi lain, Russel juga menegaskan bahwa sengketa di Laut China Selatan adalah persoalan multilateral yang tidak bisa diselesaikan dengan cara bilateral.
Duterte menyampaikan visi mengenai Laut China Selatan setelah mengumumkan anggota kabinet yang akan duduk di kursi kementerian saat dia mulai menjabat sebagai presiden tanggal 30 Juni.
Posisi menteri luar negeri akan ditempati oleh Perfecto Yasay, tokoh yang sejauh ini mengungkapkan visi rekonsilitatif terkait sengketa wilayah.
"Saya berpendapat, tidak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah ini selain dengan perundingan. Kami tentu saja akan memastikan adanya perundingan bilateral karena ini sangat diperlukan," kata Yasay.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016