Surabaya (Antara Jatim) - Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) belajar sistem e-government atau pelayanan pemerintahan berbasis teknologi informasi ke Pemerintah Kota Surabaya, Selasa.
"Pemkot Surabaya sudah menghibahkan sistem elektronik e-government kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh KPK, beberapa pemerintah kota/kabupaten kemudian diarahkan datang ke Surabaya untuk belajar banyak perihal e-government tersebut," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menyambut rombongan Pemprov Sumut di Surabaya, Selasa.
Pemprov Sumut datang ke Surabaya untuk melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Pemkot Surabaya tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi di Balai Kota Surabaya. Ikut hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai dan Bupati Deli Serdang. Juga peninjau dari Pemprov Riau.
"Nanti pas ulang tahun Surabaya (31 Mei), akan ada lebih banyak lagi yang datang. Saya kasihkan semua kalau mereka mau. Sebab, kalau seluruh Indonesia baik, Indonesia akan bisa sejahtera. Insya Allah bisa tercapai," katanya.
Risma bercerita penerapan e-government di Pemkot Surabaya dilakukan pada 2002. Menurutnya, e-government memungkinkan penghematan anggaran dan waktu. Sebelum penerapan, penyusunan anggaran bisa memakan waktu 2-3 bulan, namun kini, hanya 2-3 hari.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga memaparkan tentang e-Musrenbang yang memungkinkan Pemkot bisa menampung usulan masyarakat via daring.
Ia mengatakan masyarakat bisa tahu mana usulan yang disetujui dan mana yang tidak dengan disertai alasan. "Masyarakat bisa menagih bila program yang disetujui itu belum dilaksanakan," katanya.
Wali kota perempuan pertama di Pemerintah Kota Surabaya ini juga menyampaikan tentang e-budgeting, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-performance, e-payment, hingga e-health yang membuat warga Surabaya tidak perlu antre ketika akan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Terbaru, lanjut dia, Pemkot memiliki layanan perizinan Surabaya Single Windows (SSW) via aplikasi mobile. Layanan ini membuat warga bisa mengurus perizinan melalui handphone pintarnya. Bahkan, masyarakat bisa mencetak sendiri berkas/dokumen perzinan.
"Saya selalu sampaikan ke teman-teman di Pemkot. Kita minimal bisa sejajar dengan kota-kota maju di dunia," katanya.
Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan pihaknya datang ke Surabaya untuk melihat langsung Surabaya yang disebutnya sudah sangat maju khususnya di bidang teknologi informasi.
"Karenanya, tidak heran bila ada banyak kepala daerah yang datang ke Surabaya untuk belajar. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat dan digunakan oleh banyak orang," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Pemkot Surabaya sudah menghibahkan sistem elektronik e-government kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh KPK, beberapa pemerintah kota/kabupaten kemudian diarahkan datang ke Surabaya untuk belajar banyak perihal e-government tersebut," kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menyambut rombongan Pemprov Sumut di Surabaya, Selasa.
Pemprov Sumut datang ke Surabaya untuk melakukan penandatangan kesepakatan bersama dengan Pemkot Surabaya tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Penandatanganan kesepakatan bersama tersebut dilakukan oleh Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dan Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi di Balai Kota Surabaya. Ikut hadir dalam acara tersebut, Wali Kota Medan, Wali Kota Binjai dan Bupati Deli Serdang. Juga peninjau dari Pemprov Riau.
"Nanti pas ulang tahun Surabaya (31 Mei), akan ada lebih banyak lagi yang datang. Saya kasihkan semua kalau mereka mau. Sebab, kalau seluruh Indonesia baik, Indonesia akan bisa sejahtera. Insya Allah bisa tercapai," katanya.
Risma bercerita penerapan e-government di Pemkot Surabaya dilakukan pada 2002. Menurutnya, e-government memungkinkan penghematan anggaran dan waktu. Sebelum penerapan, penyusunan anggaran bisa memakan waktu 2-3 bulan, namun kini, hanya 2-3 hari.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini juga memaparkan tentang e-Musrenbang yang memungkinkan Pemkot bisa menampung usulan masyarakat via daring.
Ia mengatakan masyarakat bisa tahu mana usulan yang disetujui dan mana yang tidak dengan disertai alasan. "Masyarakat bisa menagih bila program yang disetujui itu belum dilaksanakan," katanya.
Wali kota perempuan pertama di Pemerintah Kota Surabaya ini juga menyampaikan tentang e-budgeting, e-procurement, e-delivery, e-controlling, e-performance, e-payment, hingga e-health yang membuat warga Surabaya tidak perlu antre ketika akan mendapatkan pelayanan kesehatan.
Terbaru, lanjut dia, Pemkot memiliki layanan perizinan Surabaya Single Windows (SSW) via aplikasi mobile. Layanan ini membuat warga bisa mengurus perizinan melalui handphone pintarnya. Bahkan, masyarakat bisa mencetak sendiri berkas/dokumen perzinan.
"Saya selalu sampaikan ke teman-teman di Pemkot. Kita minimal bisa sejajar dengan kota-kota maju di dunia," katanya.
Plt Gubernur Sumatera Utara, Tengku Erry Nuradi mengatakan pihaknya datang ke Surabaya untuk melihat langsung Surabaya yang disebutnya sudah sangat maju khususnya di bidang teknologi informasi.
"Karenanya, tidak heran bila ada banyak kepala daerah yang datang ke Surabaya untuk belajar. Sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat dan digunakan oleh banyak orang," katanya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016