Surabaya (Antara Jatim) - Mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Da`i Bachtiar mengakui dirinya sempat
menolak tawaran untuk menjadikan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia
(LCKI) yang dirintis sejak tahun 2005 itu sebagai parpol atau pendukung
salah satu parpol.
"LCKI itu semacam LSM yang lebih pada pemikiran, bukan kekuatan, tapi ada yang mendukung saya maksimal dan pada tahun 2009 justru menanyakan kapan LCKI menjadi parpol," katanya dalam sambutan pelantikan LCKI Jatim di Auditorium Unitomo Surabaya, Kamis.
Di hadapan pengurus LCKI Jatim yang dipimpin Ibnu Stiawan MSi (putra mantan Wali Kota Surabaya Soenarto), Rektor Unitomo Dr Bachrul Amiq dan mahasiswa Unitomo, Ketua Presidium LCKI Pusat itu mengaku LCKI juga sempat ditawari mendukung salah satu parpol pada tahun 2014.
"Kami keberatan, karena LCKI itu justru berasal dari permintaan Asian Crime Prevention Foundatio (ACPF / tingkat Asia) yang berkedudukan di Jepang dengan tujuan mencegah kejahatan melalui jaringan lembaga serupa di Asia, Eropa, dan Amerika," katanya.
Menurut mantan Dubes Indonesia di Malaysia itu, lembaga serupa di Malaysia mendapat dana sepenuhnya dari negaranya (APBN) dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk sebagian kecil tokoh kepolisian.
"Mereka sudah berhasil mewujudkan rasio ideal Polri versi PBB yakni 1:300 atau 1:400, sedangkan di Malaysia sekarang sudah 1:200. Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 masih 1:1.000, kalau sekarang mungkin sudah 1:800," katanya.
Apa yang dilakukan Malaysia itu sempat disampaikan kepada Wapres saat itu yakni Boediono agar negara mendukung LCKI. "Tapi, Pak Boediono justru melihat cara Malaysia itu tidak benar, karena LSM itu semestinya seperti LCKI yang menghimpun sukarelawan," katanya.
Baginya, semuanya harus kembali kepada masyarakat. "Di dalamnya ada relawan untuk melihat problem kejahatan apa yang terjadi di tengah masyarakat, lalu hasil kerja itu kita sampaikan ke aparat yang membidangi masalah kejahatan. Bisa juga melalui penyuluhan," katanya.
Bagi yang menjadi guru, maka berperan melakukan pencegahan melalui proses pendidikan di sekolah. "Begitu juga yang aktif di RT dan RW, semua harus berperan untuk mencegah kejahatan. LCKI hanya mendorong, tapi kita minta masyarakat agar menjadi polisi bagi dirinya sendiri," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya tertarik dengan sinergi LCKI Jatim dengan Unitomo Surabaya. "Apa yang dilakukan LCKI Jatim itu memberi inspirasi bagi kami untuk melakukan `LCKI Goes to Campus` karena di sini banyak pemikir yang dapat memberikan masukan kepada lembaga," katanya.
Dalam kesempatan itu, Rektor Unitomo Dr Bachrul Amiq menyatakan pelantikan LCKI Jatim di Unitomo merupakan "isyarat" Tuhan kepada Unitomo dan LCKI untuk bekerja sama melakukan amar makruf nahi munkar dengan berbagai cara.
"Misalnya, kami sudah bekerja sama dengan Polda Jatim untuk tes urin kepada sivitas akademika Unitomo atau bekerja sama dengan Pemkot Surabaya untuk melakukan KKN (PKL) yang mengentaskan 70 anak jalanan untuk kembali ke sekolah sehingga tidak menjadi pelaku kejahatan," katanya.
Sementara itu, mantan Ketua MK Prof Dr M Mahfud MD yang menjadi pembicara seminar dalam rangka pelantikan LCKI Jatim itu menegaskan bahwa 50 persen permasalahan bangsa Indonesia adalah bidang hukum atau penegakan hukum. "Kalau hukum terselesaikan, maka ekonomi, politik, sosial akan ikut," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"LCKI itu semacam LSM yang lebih pada pemikiran, bukan kekuatan, tapi ada yang mendukung saya maksimal dan pada tahun 2009 justru menanyakan kapan LCKI menjadi parpol," katanya dalam sambutan pelantikan LCKI Jatim di Auditorium Unitomo Surabaya, Kamis.
Di hadapan pengurus LCKI Jatim yang dipimpin Ibnu Stiawan MSi (putra mantan Wali Kota Surabaya Soenarto), Rektor Unitomo Dr Bachrul Amiq dan mahasiswa Unitomo, Ketua Presidium LCKI Pusat itu mengaku LCKI juga sempat ditawari mendukung salah satu parpol pada tahun 2014.
"Kami keberatan, karena LCKI itu justru berasal dari permintaan Asian Crime Prevention Foundatio (ACPF / tingkat Asia) yang berkedudukan di Jepang dengan tujuan mencegah kejahatan melalui jaringan lembaga serupa di Asia, Eropa, dan Amerika," katanya.
Menurut mantan Dubes Indonesia di Malaysia itu, lembaga serupa di Malaysia mendapat dana sepenuhnya dari negaranya (APBN) dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, termasuk sebagian kecil tokoh kepolisian.
"Mereka sudah berhasil mewujudkan rasio ideal Polri versi PBB yakni 1:300 atau 1:400, sedangkan di Malaysia sekarang sudah 1:200. Di Indonesia sendiri pada tahun 2005 masih 1:1.000, kalau sekarang mungkin sudah 1:800," katanya.
Apa yang dilakukan Malaysia itu sempat disampaikan kepada Wapres saat itu yakni Boediono agar negara mendukung LCKI. "Tapi, Pak Boediono justru melihat cara Malaysia itu tidak benar, karena LSM itu semestinya seperti LCKI yang menghimpun sukarelawan," katanya.
Baginya, semuanya harus kembali kepada masyarakat. "Di dalamnya ada relawan untuk melihat problem kejahatan apa yang terjadi di tengah masyarakat, lalu hasil kerja itu kita sampaikan ke aparat yang membidangi masalah kejahatan. Bisa juga melalui penyuluhan," katanya.
Bagi yang menjadi guru, maka berperan melakukan pencegahan melalui proses pendidikan di sekolah. "Begitu juga yang aktif di RT dan RW, semua harus berperan untuk mencegah kejahatan. LCKI hanya mendorong, tapi kita minta masyarakat agar menjadi polisi bagi dirinya sendiri," katanya.
Oleh karena itu, pihaknya tertarik dengan sinergi LCKI Jatim dengan Unitomo Surabaya. "Apa yang dilakukan LCKI Jatim itu memberi inspirasi bagi kami untuk melakukan `LCKI Goes to Campus` karena di sini banyak pemikir yang dapat memberikan masukan kepada lembaga," katanya.
Dalam kesempatan itu, Rektor Unitomo Dr Bachrul Amiq menyatakan pelantikan LCKI Jatim di Unitomo merupakan "isyarat" Tuhan kepada Unitomo dan LCKI untuk bekerja sama melakukan amar makruf nahi munkar dengan berbagai cara.
"Misalnya, kami sudah bekerja sama dengan Polda Jatim untuk tes urin kepada sivitas akademika Unitomo atau bekerja sama dengan Pemkot Surabaya untuk melakukan KKN (PKL) yang mengentaskan 70 anak jalanan untuk kembali ke sekolah sehingga tidak menjadi pelaku kejahatan," katanya.
Sementara itu, mantan Ketua MK Prof Dr M Mahfud MD yang menjadi pembicara seminar dalam rangka pelantikan LCKI Jatim itu menegaskan bahwa 50 persen permasalahan bangsa Indonesia adalah bidang hukum atau penegakan hukum. "Kalau hukum terselesaikan, maka ekonomi, politik, sosial akan ikut," katanya. (*)
Editor : Endang Sukarelawati
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016