Surabaya (Antara Jatim) - Mantan Ketua MK Prof Dr M Mahfud MD menyatakan pihak yang berupaya menghidupkan kembali paham komunis harus ditindak, karena Tap MPR Nomor 25/1966 tentang Larangan terhadap Komunisme, Marxisme dan Leninisme, tak bisa dicabut.
"Tap MPR 25/1966 itu tidak bisa dicabut, karena Tap itu dibuat saat MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tapi sejak Amendemen UUD 1945 membuat MPR menjadi lembaga tinggi, sehingga tidak bisa membuat ketetapan di bawah UU lagi," katanya di Surabaya, Kamis.
Setelah berbicara dalam seminar dan pelantikan pengurus Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jawa Timur yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar di Auditorium Unitomo Surabaya, ia menjelaskan Komunisme itu tetap dilarang selama tidak ada Tap baru.
"MK pun tidak bisa, karena MK hanya mengurusi UU, sedangkan Tap MPR memiliki peringkat antara UUD dan UU. Jadi, Tap MPR itu hanya bisa dicabut bila UUD kembali ke yang lama, tapi hal itu juga akan panjang lagi perdebatannya, bahkan bisa jadi malah diperkuat," katanya.
Oleh karena itu, kata pakar hukum Tata Negara itu, pihak-pihak yang berupaya menghidupkan komunisme harus ditindak sesuai dengan UU 27/1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
"Karena itu, aparat penegak hukum harus menindak mereka dengan tegas, karena mereka melanggar UU 27/1999, apalagi Pasal 107 UU 27/1999 itu sudah jelas menyebutkan upaya yang menghidupkan komunisme itu bertentangan dengan falsafah negara. Jadi, polisi sudah benar," katanya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Tap MPR 25/1966 itu tidak bisa dicabut, karena Tap itu dibuat saat MPR sebagai lembaga tertinggi negara, tapi sejak Amendemen UUD 1945 membuat MPR menjadi lembaga tinggi, sehingga tidak bisa membuat ketetapan di bawah UU lagi," katanya di Surabaya, Kamis.
Setelah berbicara dalam seminar dan pelantikan pengurus Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Jawa Timur yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Da'i Bachtiar di Auditorium Unitomo Surabaya, ia menjelaskan Komunisme itu tetap dilarang selama tidak ada Tap baru.
"MK pun tidak bisa, karena MK hanya mengurusi UU, sedangkan Tap MPR memiliki peringkat antara UUD dan UU. Jadi, Tap MPR itu hanya bisa dicabut bila UUD kembali ke yang lama, tapi hal itu juga akan panjang lagi perdebatannya, bahkan bisa jadi malah diperkuat," katanya.
Oleh karena itu, kata pakar hukum Tata Negara itu, pihak-pihak yang berupaya menghidupkan komunisme harus ditindak sesuai dengan UU 27/1999 tentang Perubahan KUHP Yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.
"Karena itu, aparat penegak hukum harus menindak mereka dengan tegas, karena mereka melanggar UU 27/1999, apalagi Pasal 107 UU 27/1999 itu sudah jelas menyebutkan upaya yang menghidupkan komunisme itu bertentangan dengan falsafah negara. Jadi, polisi sudah benar," katanya. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016