Ponorogo, (Antara Jatim) - Puluhan aktivis Kelompok Peduli Penegakan Hukum Ponorogo demontrasi pengusutan berbagai kasus dengan cara ziarah ke makam tokoh pendiri daerah itu dan berkirim surat pengaduan ke presiden melalui kantor Pos Indonesia wilayah Ponorogo, Jawa Timur, Selasa.
Antara di Ponorogo melaporkan, aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.
Mengenakan pakaian adat berwarna serba hitam dipadu kaos motif garis yang menjadi ciri khas warok, aksi itu sempat menjadi perhatian masyarakat, saat massa bergerak menuju kantor pos guna mengirimkan surat ke pengaduan ke presiden serta beberapa lembaga tinggi negara.
"Menuntut Kami penegakan hukum beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini belum tuntas penanganannya," kata korlap aksi massa KPPHP, Muhammad Yani di sela aksinya bejalan kaki dari ziarah di Makam Bethara Katong hingga kantor pos di Kota Ponorogo.
Menurut Yani, ada empat kasus menonjol yang menjadi perhatian publik Ponorogo saat ini, yakni kasus dana alokasi khusus (DAK), dinas pendidikan, dinas pertanian, RSUD Harjono Ponorogo dan dugaan kasus korupsi Humas Pemkab Ponorogo.
"Beberapa kasus memang sudah ditangani, namun semua tidak benar-benar tuntas," ujarnya.
Terkait dengan pengiriman surat yang di antaranya ditujukan kepada Pesiden Jokowi, Kejaksaan Agung dan KPK, Muhammad Yani mengatakan KPPHP berharap agar bisa segera dilakukan audit terhadap kasus-kasus yang belum terselesaikan di Ponorogo.
"Intinya supata ada audit terhadap lembaga penegakan hukum di Ponorogo dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Ponorogoi," tegasnya.
Usai menyerahkan surat pengaduan di kantor pos yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Kota Ponorogo massa kemudian bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri, Polres dan terakhir di depan kantor DPRD Ponorogo.
Di tiga tempat itu, massa sempat berorasi menuntut transparasi penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) di dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas pertanian, RSUD dr Harjono, serta Humas Pemkab Ponorogo.(*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Antara di Ponorogo melaporkan, aksi yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga 12.00 WIB itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian.
Mengenakan pakaian adat berwarna serba hitam dipadu kaos motif garis yang menjadi ciri khas warok, aksi itu sempat menjadi perhatian masyarakat, saat massa bergerak menuju kantor pos guna mengirimkan surat ke pengaduan ke presiden serta beberapa lembaga tinggi negara.
"Menuntut Kami penegakan hukum beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini belum tuntas penanganannya," kata korlap aksi massa KPPHP, Muhammad Yani di sela aksinya bejalan kaki dari ziarah di Makam Bethara Katong hingga kantor pos di Kota Ponorogo.
Menurut Yani, ada empat kasus menonjol yang menjadi perhatian publik Ponorogo saat ini, yakni kasus dana alokasi khusus (DAK), dinas pendidikan, dinas pertanian, RSUD Harjono Ponorogo dan dugaan kasus korupsi Humas Pemkab Ponorogo.
"Beberapa kasus memang sudah ditangani, namun semua tidak benar-benar tuntas," ujarnya.
Terkait dengan pengiriman surat yang di antaranya ditujukan kepada Pesiden Jokowi, Kejaksaan Agung dan KPK, Muhammad Yani mengatakan KPPHP berharap agar bisa segera dilakukan audit terhadap kasus-kasus yang belum terselesaikan di Ponorogo.
"Intinya supata ada audit terhadap lembaga penegakan hukum di Ponorogo dalam mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Ponorogoi," tegasnya.
Usai menyerahkan surat pengaduan di kantor pos yang berlokasi di jalan Soekarno Hatta, Kota Ponorogo massa kemudian bergerak menuju kantor Kejaksaan Negeri, Polres dan terakhir di depan kantor DPRD Ponorogo.
Di tiga tempat itu, massa sempat berorasi menuntut transparasi penyelidikan sejumlah kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus (DAK) di dinas pendidikan dan kebudayaan, dinas pertanian, RSUD dr Harjono, serta Humas Pemkab Ponorogo.(*)
Editor : Chandra Hamdani Noer
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016