Malang (Antara Jatim) - Puluhan Mahasiswa Manggarai Barat yang menempuh pendidikan tinggi di sejumlah kampus di Malang, Jawa Timur, Kamis, menggelar unjuk rasa di kawasan Jalan Tugu Kota Malang, menolak privatisasi Pantai Pede.
Puluhan mahasiswa yang mengenakan baju berwarna merah itu, selain berorasi secara bergantian, juga membentangkan spanduk dan banner bertuliskan "Save Pantai Pede, Pantai Pede Harga Mati, Menolak Privatisasi Pantai Pede" dan lain-lain. Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap tanah kelahirannya.
"Berdasar UU 8/2003 tentang Pembentukan Provinsi Manggarai Barat, pantai harus dikuasai dan dikelola pemerintah, sedangkan saat ini dikuasai oleh pribadi. Kami menolak pembangunan ruang publik yang terakhir, yakni Pantai Pede. Oleh karena itu, kami menuntut Gubernur untuk mengembalikannya sesuai UU," kata koordinator aksi, Antonius Junisen di sela aksi di Jalan Tugu (kawasan DPRD).
Antonius mengakui aksi yang dilakukan di Kota Malang itu dengan harapan melalui media massa, apa yang mereka perjuangkan bisa tersalurkan dan didengar oleh kepala daerah di Manggarai Barat maupun di pusat. "Kami juga meminta pertolongan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Malang agar aspirasi kami bisa disambungkan kepada pemerintah kami di Manggarai Barat," ucapnya.
Para mahasiswa tersebut khawatir jika aset tersebut dijual dan dikelola untuk kepentingan investor, mau dikemanakan masyarakat yang ada di kawasan itu. Apalagi, Pantai Pede merupakan ruang terbuka hijau yang menjadi "primadona" bagi masyarakat setempat untuk rekreasi.
Pantai Pede yang selama ini menjadi loaksi wisata bagi masyarakat Manggarai Barat dan sekitarnya itu diincar oleh pihak ketiga, yakni PT Sarana Investasi Manggabar (SIM) untuk dikelola dengan menambah berbagai fasilitas pendukung. Pemprov NTT berdalih pengelolaan oleh investor itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) provinsi itu. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
Puluhan mahasiswa yang mengenakan baju berwarna merah itu, selain berorasi secara bergantian, juga membentangkan spanduk dan banner bertuliskan "Save Pantai Pede, Pantai Pede Harga Mati, Menolak Privatisasi Pantai Pede" dan lain-lain. Unjuk rasa tersebut sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap tanah kelahirannya.
"Berdasar UU 8/2003 tentang Pembentukan Provinsi Manggarai Barat, pantai harus dikuasai dan dikelola pemerintah, sedangkan saat ini dikuasai oleh pribadi. Kami menolak pembangunan ruang publik yang terakhir, yakni Pantai Pede. Oleh karena itu, kami menuntut Gubernur untuk mengembalikannya sesuai UU," kata koordinator aksi, Antonius Junisen di sela aksi di Jalan Tugu (kawasan DPRD).
Antonius mengakui aksi yang dilakukan di Kota Malang itu dengan harapan melalui media massa, apa yang mereka perjuangkan bisa tersalurkan dan didengar oleh kepala daerah di Manggarai Barat maupun di pusat. "Kami juga meminta pertolongan kepada DPRD dan Pemerintah Kota Malang agar aspirasi kami bisa disambungkan kepada pemerintah kami di Manggarai Barat," ucapnya.
Para mahasiswa tersebut khawatir jika aset tersebut dijual dan dikelola untuk kepentingan investor, mau dikemanakan masyarakat yang ada di kawasan itu. Apalagi, Pantai Pede merupakan ruang terbuka hijau yang menjadi "primadona" bagi masyarakat setempat untuk rekreasi.
Pantai Pede yang selama ini menjadi loaksi wisata bagi masyarakat Manggarai Barat dan sekitarnya itu diincar oleh pihak ketiga, yakni PT Sarana Investasi Manggabar (SIM) untuk dikelola dengan menambah berbagai fasilitas pendukung. Pemprov NTT berdalih pengelolaan oleh investor itu akan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, termasuk pendapatan asli daerah (PAD) provinsi itu. (*)
Editor : Slamet Hadi Purnomo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016