Produksi Padi Madiun Awal Tahun 259.000 Ton

Madiun (Antara Jatim) - Produksi padi di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, pada masa tanam musim penghujan (MP) di awal tahun 2016 mencapai 259.000 ton gabah kering panen (GKP).

Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Madiun, Muhammad Najib, Senin, mengatakan, produksi tersebut telah melampaui target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sebesar 239.000 ton GKP. 

"Capaian produksi padi pada masa MP tersebut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 239.000 ton GKP hingga terjadi surplus sebanyak 20.000 ton," ujar Muhammad Najib, kepada wartawan. 

Menurut dia, jumlah produksi padi sebanyak itu diperoleh dari hasil rata-rata produksi petani di wilayah Kabuaten Madiun per hektarenya yang tinggi. Jika hasil rata-rata petani pada umumnya mencapai 6,4 ton per hektare, di Kabupaten Madiun, para petaninya bisa mencapai 7 ton per hektare.

Selain itu, luas lahan yang dipakai untuk menanam padi pada masa tanam MP hingga bulan Maret lalu, juga melebihi dari target yang direncanakan. 

"Dari yang direncanakan seluas 35.564 hektare, terealisasi hingga 37.468 hektare atau mencapai 105,35 persen," kata Najib. 

Kondisi tersebut juga didukung dengan banyaknya ketersediaan air, karena masa tanam MP bertepatan dengan musim hujan. 

Najib menambahkan, secara umum pada masa tanam MP tidak terdapat kendala yang berarti. Memang terdapat laporan petani tentang serangan hama, namun itu hanya "spot" saja.

"Demikian juga dengan tanaman padi rusak akibat tergenang air saat curah hujan tinggi, namun itu hanya sebagian saja. Sehingga tidak menyeluruh dan tidak mempengaruhi target produksi," kata dia. 

Sementara, data Dinas Pertanian Kabupaten Madiun mencatat, target luas tanam keseluruhan selama tahun 2016 di wilayah setempat mencapai 82.812 hektare. Dari luasan tersebut, produki beras di wilayah Kabupaten Madiun pada tahun 2016 ditargetkan mencapai 513.000 ton. 

Pihaknya optimistis target produksi tersebut dapat tercapai seiring dengan upaya yang dilakukan oleh dinas terkait dan juga para petani bersangkutan. (*)