Ratusan Peserta BPJS Kesehatan Pilih Turun Kelas

Surabaya (Antara Jatim) - Sebanyak 700 anggota kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Jawa Timur (Jatim) memilih turun kelas atau "down grade" untuk menyesuaikan financial peserta atas dampak kenaikan iuran premi kelas I dan kelas II.

Kepala Departemen Pemasaran dan Kepesertaan Divisi Regional (Divre) VII BPJS Jatim, Hendry Wahjuni di Surabaya, Selasa mengatakan ada sebanyak 700 peserta BPJS Kesehatan se-Jatim memilih untuk turun kelas, Surabaya menjadi kota terbanyak.

"Dari 700 kepesertaan BPJS Kesehatan se-Jatim yang turun kelas, Surabaya menjadi daerah terbanyak yang turun kelas, yaitu 350 peserta. Mereka mengakui jika keberatan dengan tarif premi baru, sehingga lebih memilih menyesuaikan dengan financialnya," katanya.

Ia mengatakan sejak pemerintah mengumumkan kenaikan tarif premi BPJS Kesehatan, satu per satu kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mengonfirmasi hendak turun kelas. Mereka menanyakan bagaimana mekanisme turun kelas dalam kepesertaan.

"Mungkin mereka keberatan kalau harus bayar premi dengan tarif baru. Misalnya untuk peserta kelas I semula hanya bayar Rp59.500 per bulan kini menjadi Rp80.000, jadi mereka memilih turun kelas agar beban premi yang dibayar lebih murah," kata dia.

Sesuai data, jumlah kepesertaan JKN di Jatim sampai dengan triwulan I 2016 sebanyak 22.622.049 peserta. Rinciannya, 14.961.093 Penerima Bantuan Iuran (PBI) Nasional, PBI Daerah 522.843, dan eks asuransi kesehatan (askes) sosial 2.228.359.

Selain itu, kepesertaan TNI dan Polri 391.282, pekerja swasta dan Warga Negara Asing (WNA) sebanyak 2.677.440, dan pekerja mandiri/perorangan berjumlah 1.819.093.

"Dari 38 kabupaten/kota di Jatim yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk kepesertaan PBI Daerah baru 15 daerah saja. Kami berharap bisa ke seluruh kabupaten/kota agar mampu mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke JKN," jelasnya.

Menurut dia, untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN, BPJS Kesehatan sampai dengan triwulan I 2016 telah bekerja sama dengan fasilitas kesehatan (faskes) yaitu 962 puskesmas, 393 klinik pratama, 44 klinik polri.

Kemudian, bekerja sama dengan 91 klinik TNI, 214 dokter gigi, 602 dokter praktek perorangan, empat klinik utama, 77 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 26 RS khusus, dua RS Jiwa, 14 RS TNI, 10 RS Polri, 97 RS Swasta yang tersebar di wilayah Jatim.

"Kami mengakui masih ada keluhan dan kekurangan dalam layanan JKN, namun kami terus berbenah dengan melakukan kerja sama stakeholder terkait, agar ke depannya program JKN bisa semakin diterima oleh masyarakat," tandasnya. (*)