Surabaya (Antara Jatim) - Gubernur Jawa Timur Soekarwo mempersilakan Asisten II Bidang Perekonomian Hadi Prasetyo maju sebagai salah satu kandidat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 setempat.
"Silakan kalau mau maju karena itu hak setiap warga dan tidak mungkin saya melarang," ujarnya kepada wartawan usai peresmian gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim di Jalan Johar Surabaya, Rabu.
Menurut dia, menjadi hak bagi setiap warga Negara untuk dipilih di setiap pesta demokrasi, termasuk Pilkada Jatim mendatang, asalkan memenuhi syarat sebagai seorang kandidat.
Terkait jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS), kata dia, Hadi Prasetyo diminta untuk mengikuti aturan yang berlaku yakni mengundurkan diri dari jabatannya.
"Tapi kalau beliau memutuskan maju dan statusnya sudah purna tugas dari PNS maka ya tidak ada masalah," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Hal senada disampaikan Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi yang tak keberatan jika ada birokrasi yang memilih maju sebagai kandidat di Pilkada 2018.
"Saya mendengar itu, tapi masih wacanakan. Yang penting jangan sampai menganggu kinerja sehari-hari," katanya.
Sementara itu, Hadi Prasetyo mengaku siap maju sebagai kandidat di Pilkada Jatim jika mendapat kepercayaan dari sejumlah pihak.
"Tapikan masih lama dan saya akhir tahun ini sudah masuk purna tugas sehingga tidak mengganggu tugas di lingkungan pemerintahan provinsi," katanya.
Pejabat eselon II itu mengaku berniat maju bukan untuk mengejar jabatan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, tapi terdorong dari panggilan hati agar ikut serta membangun Jatim ke depan.
"Banyak kalangan mendorong untuk maju, dan saya jawab bersedia kalau memang diberi amanah," kata Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur tersebut. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Silakan kalau mau maju karena itu hak setiap warga dan tidak mungkin saya melarang," ujarnya kepada wartawan usai peresmian gedung Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim di Jalan Johar Surabaya, Rabu.
Menurut dia, menjadi hak bagi setiap warga Negara untuk dipilih di setiap pesta demokrasi, termasuk Pilkada Jatim mendatang, asalkan memenuhi syarat sebagai seorang kandidat.
Terkait jabatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS), kata dia, Hadi Prasetyo diminta untuk mengikuti aturan yang berlaku yakni mengundurkan diri dari jabatannya.
"Tapi kalau beliau memutuskan maju dan statusnya sudah purna tugas dari PNS maka ya tidak ada masalah," ucap Pakde Karwo, sapaan akrabnya.
Hal senada disampaikan Sekdaprov Jatim Akhmad Sukardi yang tak keberatan jika ada birokrasi yang memilih maju sebagai kandidat di Pilkada 2018.
"Saya mendengar itu, tapi masih wacanakan. Yang penting jangan sampai menganggu kinerja sehari-hari," katanya.
Sementara itu, Hadi Prasetyo mengaku siap maju sebagai kandidat di Pilkada Jatim jika mendapat kepercayaan dari sejumlah pihak.
"Tapikan masih lama dan saya akhir tahun ini sudah masuk purna tugas sehingga tidak mengganggu tugas di lingkungan pemerintahan provinsi," katanya.
Pejabat eselon II itu mengaku berniat maju bukan untuk mengejar jabatan sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, tapi terdorong dari panggilan hati agar ikut serta membangun Jatim ke depan.
"Banyak kalangan mendorong untuk maju, dan saya jawab bersedia kalau memang diberi amanah," kata Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Jawa Timur tersebut. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016