Surabaya (Antara Jatim) - Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan menegaskan bahwa calon ketua umum yang nantinya maju pada Muktamar VIII wajib mengerti dan memahami ilmu Islam karena merupakan salah satu alat perjuangan umat muslim.
"Bagaimana mungkin pimpinan partai Islam tidak mendalami ilmu-ilmu di dalamnya," ujar Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi ketika ditemui usai Pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah IV DPW PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu.
Syarat tersebut menjadi salah satu poin penting pada rapat persiapan Muktamar yang digelar dalam rangka islah antara PPP versi Romahurmuziy dan PPP versi Djan Faridz.
Muktamar dijadwalkan berlangsung pada 8-11 April di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan diikuti sebanyak 1.641 orang peserta, terdiri atas 379 orang dari DPP, 93 orang dari DPW, 1.169 orang dari DPC.
"Pengurus DPW Kalimantan Utara tidak bisa menjadi peserta karena saat Muktamar Bandung belum ada. Hal ini karena pesertanya adalah hasil Muktamar Bandung," ucapnya.
Selain memahami ilmu Islam, lanjut dia, seorang calon ketua umum nantinya adalah kader yang lahir dari sebuah proses pembinaan di partai dan terbukti mampu berbuat terbaik demi kepentingan partai.
"Jadi bukan kader instan yang kata orang Jawa 'ujug-ujug' muncul. Sehingga nantinya ketua umum PPP adalah kader berkualitas," kata politisi yang saat Muktamar Bandung terpilih sebagai wakil ketua umum tersebut.
Selain memilih ketua umum baru, agenda utama pada Muktamar yang dijadwalkan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo itu juga mengagendakan pernyataan sikap dan rekomendasi berkaitan dengan dinamika politik nasional maupun internasional.
"Usai Muktamar Islah, pengurus baru segera mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengesahan dari pemerintah. Setelah itu Mei mengikuti proses Pilkada dan September verifikasi partai politik," katanya.
Tidak itu saja, kata dia, PPP juga bisa menjalankan tugas kepartaian, seperti mengikuti Pilkada 2017-2018, Pemilu Legislatif 2019 dan mengajukan Rancangan Undang-Undang di DPR RI.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafa' Noer mengaku sependapat dengan persyaratan utama terhadap calon ketua umum yang diwajibkan memahami dunia keislaman.
"Satu lagi, calon ketua umum harus bisa mengaji Al-Quran. Jangan sampai pemimpin partai Islam tidak bisa mengaji," kata anggota DPRD Jatim tersebut.
Pihaknya atas nama DPW PPP lainnya berharap tak ada lagi konflik di tubuh internal partai dan seluruh pengurus maupun kader membuang jauh-jauh kepentingan pribadi maupun golongan. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Bagaimana mungkin pimpinan partai Islam tidak mendalami ilmu-ilmu di dalamnya," ujar Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP Emron Pangkapi ketika ditemui usai Pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah IV DPW PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu.
Syarat tersebut menjadi salah satu poin penting pada rapat persiapan Muktamar yang digelar dalam rangka islah antara PPP versi Romahurmuziy dan PPP versi Djan Faridz.
Muktamar dijadwalkan berlangsung pada 8-11 April di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta dan diikuti sebanyak 1.641 orang peserta, terdiri atas 379 orang dari DPP, 93 orang dari DPW, 1.169 orang dari DPC.
"Pengurus DPW Kalimantan Utara tidak bisa menjadi peserta karena saat Muktamar Bandung belum ada. Hal ini karena pesertanya adalah hasil Muktamar Bandung," ucapnya.
Selain memahami ilmu Islam, lanjut dia, seorang calon ketua umum nantinya adalah kader yang lahir dari sebuah proses pembinaan di partai dan terbukti mampu berbuat terbaik demi kepentingan partai.
"Jadi bukan kader instan yang kata orang Jawa 'ujug-ujug' muncul. Sehingga nantinya ketua umum PPP adalah kader berkualitas," kata politisi yang saat Muktamar Bandung terpilih sebagai wakil ketua umum tersebut.
Selain memilih ketua umum baru, agenda utama pada Muktamar yang dijadwalkan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo itu juga mengagendakan pernyataan sikap dan rekomendasi berkaitan dengan dinamika politik nasional maupun internasional.
"Usai Muktamar Islah, pengurus baru segera mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pengesahan dari pemerintah. Setelah itu Mei mengikuti proses Pilkada dan September verifikasi partai politik," katanya.
Tidak itu saja, kata dia, PPP juga bisa menjalankan tugas kepartaian, seperti mengikuti Pilkada 2017-2018, Pemilu Legislatif 2019 dan mengajukan Rancangan Undang-Undang di DPR RI.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyafa' Noer mengaku sependapat dengan persyaratan utama terhadap calon ketua umum yang diwajibkan memahami dunia keislaman.
"Satu lagi, calon ketua umum harus bisa mengaji Al-Quran. Jangan sampai pemimpin partai Islam tidak bisa mengaji," kata anggota DPRD Jatim tersebut.
Pihaknya atas nama DPW PPP lainnya berharap tak ada lagi konflik di tubuh internal partai dan seluruh pengurus maupun kader membuang jauh-jauh kepentingan pribadi maupun golongan. (*)
Editor : Masuki M. Astro
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016