Tulungagung (Antara Jatim) - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tulungagung, Jawa Timur menaikkan target pungutan pajak dari objek pribadi maupun badan usaha sebesar 39,5 persen, yakni dari sebelumnya Rp518 miliar pada kurun 2015 menjadi Rp717 miliar pada kurun 2016.
"Fasilitas penghapusan sanksi diharapkan mendongkrak kesadaran masyarakat, terutama wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT (surat pemberitahuan tahunan) pribadi maupun badan usaha/lembaga," kata Kepala KPP Pratama Tulungagung I Ketut Jelantik di Tulungagung, Kamis.
Sekalipun kenaikannya cukup besar, Ketut mengaku cukup optimistis target itu bisa tercapai.
Ia mengatakan, saat ini sasaran utama penertiban pajak diarahkan ke unit usaha dan orang pribadi.
"Penghitungan pajak mereka yang kami tertibkan dengan mengirimkan surat pemberitahuan untuk dilakukan pembetulan," ujarnya.
Dari pajak orang pribadi, misalnya, Ketut menyebut potensi pajak penghasilan atau PPh 21 dari kelompok pegawai swasta, PNS, TNI-Polri mencapai Rp148,2 miliar.
Sementara dari PPh pasal 25 dan 29 dari sektor usaha kecil-menengah serta orang pribadi ditaksir mencapai Rp14 miliar.
"Sejauh ini capaian terbesar pajak di wilayah KPP Pratama Tulungagung bersumber dari APBN dan APBD, terutama dari pekerjaan-pekerjaan pembangunan di lingkup pemerintahan," papar dia.
Tahun lalu (2015), dari total target yang dipatok Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan untuk KPP Pratama Tulungagung sebesar Rp518 miliar, yang tercapai sebesar Rp516,8 miliar.
Ia mengakui target belum seluruhnya terpenuhi. Namun menurut Ketut, capaian tersebut sudah cukup baik karena pada kurun 2014 capaian pungutan pajak hanya di bawah Rp500 miliar.
"Capaian perolehan pajak meningkat berkat kebijakan 'sunset policy' yang diberlakukan secara nasional pada awal 2015 hingga sekarang. Karenanya saat ini kami berharap target lebih baik lagi melalui fasilitas pengampunan denda tadi," ujarnya. (*)
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016
"Fasilitas penghapusan sanksi diharapkan mendongkrak kesadaran masyarakat, terutama wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT (surat pemberitahuan tahunan) pribadi maupun badan usaha/lembaga," kata Kepala KPP Pratama Tulungagung I Ketut Jelantik di Tulungagung, Kamis.
Sekalipun kenaikannya cukup besar, Ketut mengaku cukup optimistis target itu bisa tercapai.
Ia mengatakan, saat ini sasaran utama penertiban pajak diarahkan ke unit usaha dan orang pribadi.
"Penghitungan pajak mereka yang kami tertibkan dengan mengirimkan surat pemberitahuan untuk dilakukan pembetulan," ujarnya.
Dari pajak orang pribadi, misalnya, Ketut menyebut potensi pajak penghasilan atau PPh 21 dari kelompok pegawai swasta, PNS, TNI-Polri mencapai Rp148,2 miliar.
Sementara dari PPh pasal 25 dan 29 dari sektor usaha kecil-menengah serta orang pribadi ditaksir mencapai Rp14 miliar.
"Sejauh ini capaian terbesar pajak di wilayah KPP Pratama Tulungagung bersumber dari APBN dan APBD, terutama dari pekerjaan-pekerjaan pembangunan di lingkup pemerintahan," papar dia.
Tahun lalu (2015), dari total target yang dipatok Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan untuk KPP Pratama Tulungagung sebesar Rp518 miliar, yang tercapai sebesar Rp516,8 miliar.
Ia mengakui target belum seluruhnya terpenuhi. Namun menurut Ketut, capaian tersebut sudah cukup baik karena pada kurun 2014 capaian pungutan pajak hanya di bawah Rp500 miliar.
"Capaian perolehan pajak meningkat berkat kebijakan 'sunset policy' yang diberlakukan secara nasional pada awal 2015 hingga sekarang. Karenanya saat ini kami berharap target lebih baik lagi melalui fasilitas pengampunan denda tadi," ujarnya. (*)
Editor : Tunggul Susilo
COPYRIGHT © ANTARA News Jawa Timur 2016