Kabupaten Jember Dinilai Belum Ramah Bagi Difabel

Jember (Antara Jatim) - LSM Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (Sapda) menilai Kabupaten Jember, Jawa Timur belum ramah bagi orang berkebutuhan khusus atau difabel karena belum adanya fasilitas umum yang mudah diakses bagi difabel di perkantoran atau tempat umum.

"Jember belum menjadi kabupaten yang inklusi karena pelayanan publik dan kebijakannya belum berpihak kepada mereka yang memiliki kebutuhan khusus, namun setidaknya kami berharap Jember saat ini sedang menuju ke kabupaten yang ramah difabel," kata Direktur LSM Sapda, Nurul Saadah Andriyani di sela-sela "workshop" Program Peduli Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang digelar di Jember, Selasa.

Workshop bertema "Membangun Layanan Inklusi Menuju Jember Kota Ramah Bagi Difabel" mengundang sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD), tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan yang digelar selama dua hari, 22-23 Maret 2016.

Menurut Nurul, sebenarnya banyak organisasi dari kelompok difabel Jember yang benar-benar serius untuk mewujudkan Kota Jember sebagai kota inklusi baik untuk pelayanan publik yang paling mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan administrasi kependudukan.

"Jember belum menjadi kota ramah difabel karena ada perbedaan persepsi dan pemahaman yang berbeda dari sejumlah SKPD yang berkompeten dengan mereka yang memiliki kebutuhan khusus, sehingga tidak ada kebijakan yang berpihak pada kaum difabel," tuturnya.

Untuk itu, lanjut dia, kegiatan workshop dengan melibatkan sejumlah unit kerja dan "stake holder" terkait, diharapkan dapat memberikan pemahaman untuk mewujudkan Jember sebagai kota inklusi.

"Persoalan yang mendasar di Jember selama ini kaum difabel dipandang sebelah mata, bahkan untuk mengakses layanan administrasi kependudukan juga kesulitan karena sejumlah kantor kecamatan dan kantor dinas di Jember tidak menyediakan akses jalan untuk mereka yang berkebutuhan khusus," katanya menambahkan.

Penanggung jawab Program Peduli Kota Inklusi Jember, Hari Kurniawan mengatakan sejumlah lembaga pelayanan publik dan kantor di lingkungan Pemkab Jember belum bisa diakses oleh kaum minoritas atau yang memiliki kebutuhan khusus.

"Banyak trotoar di jalan protkol dan akses menuju kantor dinas di Pemkab Jember tidak menyediakan akses jalan untuk mereka yang menggunakan kursi roda atau tuna netra, sehingga kaum difabel kesulitan untuk mendapatkan layanan publik," tuturnya.

Ia mengatakan estimasi jumlah difabel di Jember sebanyak 6.000 orang dan pihaknya bersama Dinas Sosial saat ini sedang melakukan pendataan terhadap jumlah orang berkebutuhan khusus.

Sementara Kasubid Kesehatan dan Sosial Bapekab Jember Andri Purnomo mengatakan pihaknya sudah memiliki arah untuk melakukan pembangunan yang inklusi di Kabupaten Jember.

 "Pemkab Jember berkomitmen untuk mewujudkan kota yang ramah difabel dan hal itu sudah tercantum dalam 22 janji kerja Bupati Faida dan Wabup A. Muqit Arief, namun kami berharap LSM Sapda juga membantu Pemkab Jember dalam menyusun 'roadmap' ke arah sana," katanya.(*)