Legislator Pamekasan: Kaji Ulang Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pamekasan (Antara Jatim) - Anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional (PAN) Pamekasan, Jawa Timur Moh Hosnan Achmadi, meminta agar pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan mulai 1 April 2016.

"Kami menginginkan agar rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu hendaknya dikaji ulang. Perbaiki dulu sistem pelayanan yang belum maksimal, baru pemerintah bisa merencanakan kenaikan," katanya kepada Antara di Pamekasan, Kamis.

Hosnan mengemukakan hal ini, menanggapi rencana pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jaminan Kesehatan yang akan berlaku per 1 April ditunda.

Sesuai rencana, besaran iuran BPJS Kesehatan yang akan diberlakukan mulai April 2016 itu, mulai Rp23.000 hingga Rp80.000 sesuai dengan kelas peserta.

Untuk Peserta penerima bantuan iuran (PBI) akan naik dari semula Rp19.225 per bulan menjadi Rp23.000 per bulan.

Peserta mandiri Kelas I akan naik Rp59.500 per bulan menjadi Rp80.000 per bulan, dan peserta mandiri Kelas II dari naik dari Rp42.500 per bulan menjadi Rp51.000 per bulan.

Sedangkan untuk peserta mandiri Kelas III naik dari Rp25.500 per bulan menjadi Rp30.000 per bulan.

Menurut Moh Hosnan Achmadi, selain pelayanan, rencana kenaikan tarif BPJS Kesehatan itu, juga akan membebani masyarakat, jumlahnya tidak sedikit.

Ketua Komisi II DPRD Pamekasan ini lebih lanjut menjelaskan, selama ini, banyak keluhan yang disampaikan masyarakat ke lembaga legislatif itu, terkait pelayanan dan fasilitas pelayanan.

"Selain serba standar, ada juga yang mengeluhkan peserta BPJS Kesehatan kurang diperhatikan saat hendak berobat," katanya.

Disisi lain, kata dia, di Pamekasan masyarakat di perdesaan masih belum banyak yang mengetahui tentang program jaminan kesehatan nasional itu, karena sosialisasi sangat kurang.

"Kalaupun ada sosialisasi yang dilakukan melalui media, itupun insidentil, semisal karena ada kasus, baru ada sosialisasi. Kalau sosialisasi terprogram nampaknya masih sangat kurang," katanya. (*)